Anak Disabilitas Hampir Dua Kali Lebih Mungkin Alami Keterlambatan Pertumbuhan dan Kekurangan Gizi

Liputan6.com, Jakarta - Anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketidaksetaraan yang signifikan dihadapi anak disabilitas termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan inklusi sosial. Hal ini diungkap dalam analisis mendalam pertama tentang anak-anak disabilitas di Indonesia yang dirilis UNICEF dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada Desember 2023.

Laporan yang dikembangkan bekerja sama dengan Institut Riset SMERU mengungkap, di sektor pendidikan, meskipun jumlah sekolah inklusif meningkat 29 persen dari tahun 2020 hingga 2021, anak-anak dengan disabilitas masih memiliki peluang lebih rendah untuk sekolah. Mereka juga memiliki peluang lebih rendah dalam menyelesaikan pendidikan dibandingkan dengan teman sebaya tanpa disabilitas.

“Sebanyak 36 persen anak dengan disabilitas tidak sekolah, sementara hanya 8 persen anak tanpa disabilitas menghadapi situasi yang sama,” ungkap laporan berjudul Analisis Lanskap Anak-anak dengan Disabilitas di Indonesia mengutip laman UNICEF, Senin (28/10/2024).

Laporan ini juga menyoroti masalah kesehatan. Anak-anak dengan disabilitas hampir dua kali lebih mungkin mengalami keterlambatan pertumbuhan, kekurangan gizi, atau gizi kurang, dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Perempuan dengan disabilitas lebih mungkin terkena daripada laki-laki.

"Setiap anak, tanpa memandang kemampuan mereka, berhak mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang. Namun, anak-anak dengan disabilitas terus menghadapi ketidaksetaraan yang jelas dalam semua aspek perkembangan anak," kata Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF untuk Indonesia.

"Kita harus mengakui dan mengatasi tantangan ini agar Indonesia benar-benar inklusif dan bisa memanfaatkan potensi tanpa batas setiap anak," tambahnya.

Sejumlah layanan transportasi kini telah memberikan ruang dan pelayanan ramah disabilitas. Petugas lapangan pun siap membantu penumpang yang membutuhkan, seperti baru-baru ini viral aksi heroik sekuriti. Seorang sekuriti di sebuah stasiun KRL melayan...

Laporan ini juga menyoroti bahwa anak-anak dengan disabilitas memiliki tingkat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare yang lebih tinggi. Ini merupakan penyebab utama penyakit dan kematian pada anak-anak.

Terjadi peningkatan cakupan imunisasi di kalangan anak-anak dengan disabilitas dari 47 persen pada tahun 2019 menjadi 62 persen pada tahun 2021. Meski begitu, tingkat vaksinasi mereka masih lebih rendah dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Sementara, jumlah anak dengan disabilitas yang melaporkan mengalami kekerasan, turun sepertiganya dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, lebih banyak yang mengungkap bahwa mereka mengalami pelecehan seksual daripada bentuk kekerasan lainnya.

Dua kali lipat lebih banyak melaporkan pelanggaran ini dibandingkan dengan kekerasan fisik, dan tiga kali lipat dibandingkan dengan kekerasan emosional.

"Pemerintah memberikan prioritas pada hak-hak dasar semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas menerapkan inisiatif untuk menciptakan lingkungan inklusif dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas.”

Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

• Memastikan pendaftaran komprehensif anak-anak dengan disabilitas.
• Menjamin akses ke sekolah inklusif.
• Layanan kesehatan yang terjangkau dan lengkap.
• Dukungan infrastruktur yang dioptimalkan di fasilitas umum.
• Penghapusan diskriminasi dan stigma aktif terhadap anak-anak dengan disabilitas.

“Selain itu, rencana ini menyediakan bantuan hukum yang adil dan bertujuan untuk mencapai pemberdayaan gizi sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mengurangi prevalensi stunting dan kondisi kekurangan gizi lainnya," ungkap Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada sesi pembukaan Festival Seni Disabilitas Kedua 2023, saat laporan baru ini dirilis.

Melindungi anak-anak dan merealisasikan hak-hak mereka adalah tanggung jawab bersama. Laporan ini menyoroti pentingnya upaya kolaboratif di antara kementerian, lembaga, dan masyarakat sebagai batu fondasi untuk efektif menerapkan kebijakan yang melindungi kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas.

Laporan tersebut merinci beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi anak-anak dengan disabilitas, termasuk:

• Memperkuat koordinasi di semua tingkat pemerintahan untuk meningkatkan implementasi kebijakan yang relevan.
• Mengevaluasi bagaimana sistem pendidikan inklusif dapat lebih baik melayani anak-anak dengan disabilitas dan meningkatkan pelatihan pendidik untuk mencakup praktik pengajaran inklusif, pemahaman tentang disabilitas, dan penggunaan efektif teknologi bantu.
• Mengembangkan program nutrisi khusus yang berfokus pada kebutuhan unik anak-anak dengan disabilitas, dengan penekanan khusus pada anak perempuan.
• Menetapkan standar untuk penyediaan layanan kesehatan berkualitas bagi anak-anak dengan disabilitas.
• Memperkuat sistem perlindungan anak untuk mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak-anak dengan disabilitas.