5 Rekomendasi UNDP Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Di era digital semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses informasi dengan mudah.

Hal ini melatarbelakangi United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia meluncurkan publikasi kebijakan berjudul Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia.

Laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang jika tidak ditangani dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

Seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi. Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Rekomendasi yang diberikan termasuk:

1. Mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani.
2. Menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis.
3. Menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi.
4. Memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi.
5. Menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Sejumlah kota besar dunia memanfaatkan teknologi mutahir untuk membuat transportasi publik lebih mudah diakses warga dengan disabilitas. Kota Busan di Korea Selatan, misalnya, memasang perangkat pintar di stasiun kereta untuk mempermudah mobilitas pe...

Laporan ini diluncurkan di Jakarta pada Senin, 11 November 2024. Dalam peluncuran ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membahas visi pemerintah dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mencapai inklusi digital.

 “Transformasi digital bukan sekadar pilihan, ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor teknologi dan informasi,” kata Nezar dalam sambutannya.

“Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan,” tambahnya.

Guna menjawab tantangan inklusi digital, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

“Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada UNDP yang telah meluncurkan publikasi kebijakan ini, yang kami yakini juga akan berkontribusi pada rencana pemerintah Indonesia,” ucap Nezar.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono lebih lanjut menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif di sektor kesehatan. Ia menyoroti contoh-contoh seperti keberhasilan kolaborasi yang sedang berlangsung dengan UNDP tentang Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE).

Kolaborasi ini telah memanfaatkan kekuatan digitalisasi untuk memantau vaksin secara real-time, meningkatkan jangkauan distribusi, dan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Sementara, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura menggarisbawahi pesan utama dari publikasi kebijakan ini.

“Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Norimasa.

“Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tambahnya.

Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, lanjutnya, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital.

“Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia,” pungkasnya.