Manfaat WFH dari Sisi Kesehatan, Ahli: Salah Satunya Turunkan Risiko Penularan Penyakit

Liputan6.com, Jakarta - Ahli kesehatan masyarakat Dicky Budiman memberi pandangan soal kebijakan Work From Home (WFH) dari sisi kesehatan.

“Bicara WFH kalau manfaat dari sisi kesehatan, ada, tentu ini didukung oleh literatur. Namun, bersifat kontekstual. Artinya, bergantung pada desain kebijakan dan kondisi dari sisi individu,” kata Dicky kepada Health Liputan6.com saat dihubungi pada Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, salah satu manfaat kesehatan dari pelaksanaan WFH adalah penurunan risiko penyakit menular.

“Kalau bicara manfaat, ada pengurangan potensi penularan penyakit menular. Seperti di masa pandemic, WFH efektif menurunkan transmisi atau penularan penyakit saluran pernapasan seperti COVID-19 dan influenza,” jelasnya.

Selain menurunkan risiko penularan penyakit, WFH juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan mental. Dengan adanya fleksibilitas waktu, maka akan menurunkan stres pada individu.

“Karena dia jadi tidak harus buru-buru, pagi-pagi desak-desakan dan sebagainya. Jadi, menurunkan stress terkait perjalanan dan tekanan kerja,” kata Dicky.

Studi meta analisis di 2023 dan 2024 juga menunjukkan bahwa WFH bisa menurunkan burnout ringan hingga sedang karena dapat meningkatkan keseimbangan dunia kerja dan kehidupan pribadi (work life balance).

Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono turut memberi tanggapan soal WFH di hari Jumat. Menurutnya, tidak semua sektor pekerjaan dapat merasakan WFH, contohnya layanan masyarakat seperti rumah sakit.

“Ya sebenarnya kalau untuk rumah sakit yang melayani masyarakat enggak boleh libur tetap buka hari Jumat. Rumah sakit, puskesmas, klinik, itu enggak boleh tutup tuh, sangat diperlukan untuk pelayanan publik, tapi kegiatan administrasi perkantoran kita lakukan,” kata Dante saat kunjungan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Hari ini jadwal saya juga walau WFH saya datang ke rumah sakit. Setelah ini, jadwalnya lengkap, ada laporan soal HIV, nanti ada tentang evaluasi kurikulum pendidikan dokter, terus bekerja. Jadi work from home itu bukan berarti libur tapi tetap kerja hanya dari rumah, rapat-rapat tetap jalan tapi di rumahnya masing-masing,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan penerapan skema WFH bagi ASN tidak mengurangi tingkat pengawasan. Sebaliknya, mekanisme baru ini justru memperkuat sistem kontrol berbasis kinerja yang lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi secara digital.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari Work from Office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari Work From Home (WFH) pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik. Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, sistem kerja fleksibel tetap menuntut disiplin dan akuntabilitas tinggi dari setiap ASN.

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (10/4) mengutip News Liputan6.com.

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital. Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan ini juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital. Optimalisasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan setiap aktivitas kerja ASN terdokumentasi secara sistematis, sehingga meningkatkan akuntabilitas sekaligus menutup ruang bagi praktik kerja formalitas.

“Kerangka regulasinya sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel di Instansi Pemerintah. Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelas Menteri Rini.

Pemerintah juga memastikan bahwa skema WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai sesuai karakteristik layanan, sehingga layanan esensial tetap berjalan optimal.

Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan. Skema kerja fleksibel justru diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” tuturnya.

Pemerintah menegaskan, WFH bukan berarti pelonggaran disiplin, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berbasis kinerja. Dengan dukungan pengawasan digital dan evaluasi berkelanjutan, kinerja ASN tetap terjaga sekaligus semakin akuntabel.