Ketika Uang Kertas Digunakan sebagai Tisu Toilet

Liputan6.com, Jakarta - Jumat pekan lalu (27/2/2026), bakda tarawih di Masjid Jogokaryan, saya menikmati dialog bertema Keadilan yang Dirindukan menghadirkan Prof Mahfud MD, Prof Zainal Arifin Mochtar (Prof Uceng), dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, PhD.

Prof Uceng mengurai sebab-sebab negara gagal. Dari sekian banyak faktor, ia menyoroti tiga: pertama, pemerintah berubah dari pengurus menjadi pemburu rente; kedua, masyarakat yang belum berdaya dan mudah dibeli; ketiga, tekanan global atau neokolonialisme.

Terkait poin kedua, ia memuji Masjid Jogokaryan sebagai contoh perlawanan terhadap kemiskinan. Dengan model Saldo Nol Rupiah, infak tak dibiarkan mengendap melainkan segera disalurkan, masjid ini membangun daya tahan ekonomi warga. “Kemiskinan mendekatkan pada kekufuran,” katanya. Orang yang lapar mudah menerima Rp 100 ribu saat pemilu. Maka institusi sosial harus menutup celah itu.

Sebagai orang yang bertahun-tahun tinggal persis di sebelah masjid tersebut, saya menyaksikan transformasi Jogokaryan: dari masjid kampung biasa menjadi model pemberdayaan nasional. Ia menunjukkan bahwa tata kelola yang sehat bisa memperkuat martabat warga.

Karena kolom ini berbicara tentang sustainability, saya tertarik pada contoh negara gagal yang disebut Prof Uceng malam itu: Nauru.

Pada 1970-an, Nauru pernah menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Pulau kecil seluas 21 kilometer persegi itu kaya fosfat, endapan ribuan tahun kotoran burung. Sejak 1960-an, tambang dikeruk besar-besaran. Uang mengalir deras.

Gaya hidup berubah ekstrem. Mobil sport diimpor, pesta berlangsung hampir tiap malam. Seorang warga bahkan mengaku kepada BBC bahwa dolar pernah diperlakukan seperti tisu toilet.

Ketika fosfat menipis awal 1980-an, ekonomi runtuh. Sebanyak 75 persen wilayahnya rusak parah dan tak layak huni. Negara itu sampai harus berutang untuk membiayai pemerintahan.

Nauru adalah alegori paling terang tentang apa yang terjadi ketika kekayaan alam diperlakukan sebagai pesta, bukan amanah lintas generasi.

Modal Alam yang Tak Tergantikan

Dalam debat ekonomi lingkungan, Nauru kerap dijadikan studi kasus klasik. Nauru menjadi bukti empiris atas tesis Herman Daly bahwa ekosistem yang rusak tidak selalu dapat disubstitusi oleh kapital finansial atau kemajuan teknologi. Tentang Herman Daly anda bisa membaca bukunya Beyond Growth.

Sepanjang kariernya sebagai ekonom, Herman Daly mencoba mencari jawaban apakah pengejaran pertumbuhan yang begitu agresif dan menimbulkan kerusakan ekologis besar sebenarnya lebih banyak mudarat atau manfaat?

Daly mengembangkan gagasan yang ia sebut ekonomi kondisi mantap (steady state economy), sebuah konsep ekonomi yang tidak lagi digerakkan dorongan tanpa henti untuk terus tumbuh, yang kerap merusak lingkungan. Sebaliknya, model ini mengakui keterbatasan fisik bumi dan berupaya membangun keseimbangan yang lestari antara aktivitas ekonomi dan daya dukung ekologi.

“Pertumbuhan adalah berhala dalam sistem kita saat ini,” kata Daly, profesor emeritus di University of Maryland School of Public Policy dan penerima Right Livelihood Award, sering disebut Nobel alternatif.

"Saya tidak menolak pertumbuhan kekayaan. Lebih baik kaya daripada miskin. Pertanyaannya: apakah pertumbuhan seperti yang sekarang dipraktikkan dan diukur benar-benar meningkatkan kekayaan? Atau justru ongkos meningkat lebih cepat daripada manfaat sehingga kita makin miskin?" kata Daly dalam sebuah wawancara khusus dengan New York Times

Dalam pandangan Daly, modal buatan manusia terutama teknologi tidak bisa menggantikan modal alam.

Ketika fosfat Nauru dikeruk habis, tanahnya berubah menjadi lanskap batu karang tajam dan berlubang. Uang tidak bisa mengembalikan ribuan tahun proses biologis yang membentuknya. Teknologi tidak mampu menumbuhkan kembali tanah yang telah hilang.

Kerusakan 75 persen wilayahnya bukan hanya kerugian ekonomi; ia adalah amputasi ekologis. Struktur sosial, ekonomi, bahkan kedaulatan fiskal ikut runtuh ketika modal alam kritis itu musnahh.