Istana Tampung Usulan MBG untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Jalanan

Liputan6.com, Jakarta - Istana memberi respons terkait usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penyandang disabilitas dan anak jalanan.

Usulan ini ditampung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Saat ini, program MBG baru menyasar anak usia dini (balita), anak sekolah PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil, serta ibu menyusui. Adapun penyandang disabilitas yang telah menerima MBG adalah mereka yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

"Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah (MBG) untuk anak jalanan dan disabilitas itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan," kata Prasetyo di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Menurut dia, pemerintah terbuka dengan masukan dari sejumlah pihak. Terlebih, masukan untuk kebaikan program-program prioritas pemerintah yang sedang berjalan.

"Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka," ujar Prasetyo mengutip News Liputan6.com.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul juga sudah mengusulkan agar MBG diberikan kepada penyandang disabilitas.

Usulan itu disampaikan Mensos kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia (lanjut usia) dan penyandang disabilitas. Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain," kata Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana seperti dilansir Antara.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa usulannya itu disetujui oleh Presiden Prabowo. MBG yang ditujukan kepada lansia dan difabel diharapkan dapat terwujud pada 2026.

Saat para lansia serta difabel masuk dalam daftar penerima MBG, itu tidak berarti nama-nama mereka dihapus dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang juga disalurkan oleh pemerintah.

"Ndak (dihapus). Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan, karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan," kata Gus Ipul.

Terkait usulan ini, Dosen Kebijakan Kesehatan di Griffith University, dr. Dicky Budiman, M.Sc.PH., memberi tanggapan.

Menurutnya, penyediaan MBG bagi penyandang disabilitas dan lansia perlu memerhatikan desain menu aman bagi kelompok rentan.

“Desain menu yang aman untuk kelompok rentan dan menghindari makanan risiko tinggi yang mudah tercemar kalau disimpan. Misalnya, pilih bahan yang mudah disimpan dan dapat dipanaskan ulang dengan aman,” kata Dicky melalui pesan suara dikutip pada Selasa (18/11/2025).

“Dan juga tentu menggunakan porsi yang mudah dimakan lansia, misalnya tekstur lunak apabila diperlukan,” tambahnya.

Dicky juga mengingatkan, penyediaan MBG bagi penyandang disabilitas dan lansia perlu mengambil pelajaran dari pelaksanaan MBG sebelumnya yang banyak memicu keracunan. Guna menghindari hal serupa, maka perlu diterapkan sistem pencegahan dan keamanan pangan.

“Berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memberikan makan bergizi dua kali dalam sehari untuk 100.000 lansia dan 30.000 penyandang disabilitas, kita harus belajar dari program MBG sebelumnya pada anak sekolah, misalnya ada terjadi keracunan pangan tentu kita harus terapkan preventive food safety system (sistem pencegahan dan keamanan pangan),” katanya.

Selain itu, sambungnya, perlu pula sertifikasi dapur, pemasok, kontrol rantai dingin, dan protokol distribusi yang aman untuk dua porsi per orang. Dengan kata lain, kontrak harus diteken hanya dengan pemasok bersertifikat. Begitu pula dapur yang menyediakan makanan bagi lansia dan disabilitas harus lulus verifikasi dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan.