Israel Dilaporkan Kian Agresif terhadap Pasukan PBB di Lebanon

Liputan6.com, Beirut - Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berpatroli di Lebanon selatan menghadapi lonjakan tajam tindakan agresif dari militer Israel sepanjang satu tahun terakhir. Bentuk-bentuk tindakan tersebut mencakup pelemparan granat dari drone hingga tembakan senapan mesin.

Hal itu didasarkan pada sebuah laporan internal yang dilihat oleh The Associated Press (AP).

Laporan yang disusun oleh salah satu dari 48 negara penyumbang pasukan dalam misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) itu menyebutkan bahwa jumlah insiden meningkat drastis, dari hanya satu kejadian pada Januari menjadi 27 kejadian pada Desember. Total lebih dari 7.500 personel penjaga perdamaian ditempatkan di wilayah perbatasan berbukit antara Lebanon dan Israel, kawasan yang selama puluhan tahun menjadi lokasi kekerasan lintas batas. Pada 2024, Israel dan kelompok militan Hizbullah terlibat dalam perang berskala penuh.

Laporan tersebut menuding bahwa penargetan terhadap pasukan penjaga perdamaian bertujuan untuk melemahkan kehadiran pasukan internasional serta memperkuat jejak militer Israel di sepanjang perbatasan yang ditetapkan PBB, yang dikenal sebagai Garis Biru (Blue Line). Dokumen itu dibagikan kepada AP dengan syarat negara penyusun laporan tidak diungkap karena laporan terkait digunakan untuk keperluan internal komando senior mereka.

Israel selama ini menyatakan ketidakpercayaannya terhadap UNIFIL, dengan menuduh pasukan tersebut gagal mencegah Hizbullah membangun kekuatan militernya di sepanjang perbatasan, yang dianggap melanggar berbagai perjanjian gencatan senjata selama dua dekade terakhir.

Lonjakan insiden ini terjadi di tengah masa depan yang tidak pasti bagi upaya penjagaan perdamaian internasional di wilayah tersebut yang telah berlangsung hampir setengah abad. Mandat UNIFIL dijadwalkan berakhir tahun ini, sementara pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai misi ini sebagai pemborosan dana.

Dalam pernyataannya kepada AP, militer Israel mengatakan bahwa pihaknya tidak menjalankan kampanye penangkalan terhadap pasukan UNIFIL dan mengklaim bertindak dalam kerangka kerja yang diterima secara internasional untuk melumpuhkan Hizbullah, yang sebagian besar berbasis di Lebanon selatan. 

Militer Israel mengaku bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bahaya terhadap pasukan UNIFIL dan aktor internasional lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut.

UNIFIL, dalam pernyataan terpisah, mengatakan bahwa jumlah serangan terhadap atau di dekat penjaga perdamaian, serta perilaku agresif terhadap mereka, telah meningkat sejak September 2025, dengan sebagian besar insiden dikaitkan dengan militer Israel.

"Meskipun sebagian besar insiden tidak menimbulkan cedera fisik pada penjaga perdamaian, setiap tindakan yang mengganggu aktivitas sesuai mandat kami merupakan hal yang memprihatinkan," sebut UNIFIL.

Pasukan PBB melaporkan pula sejumlah insiden tambahan tahun ini. Pada 16 Januari, sebuah tank Israel dilaporkan melepaskan tembakan peluru kaliber kecil ke arah pos UNIFIL. Pada pekan lalu, UNIFIL melaporkan sebuah drone menjatuhkan granat kejut yang meledak di sekitar patroli penjaga perdamaian sebelum terbang kembali ke arah wilayah Israel.

Rincian Beragam Insiden

Laporan yang dilihat AP merinci berbagai insiden sepanjang 2025, termasuk beberapa kasus granat yang dijatuhkan oleh drone Israel di dekat patroli UNIFIL. Salah satu serangan pada Oktober melukai seorang penjaga perdamaian. Selain itu, terdapat pula tembakan senapan mesin di sekitar posisi UNIFIL. Dalam sejumlah kejadian, kendaraan UNIFIL mengalami kerusakan.

Empat bulan terakhir tahun 2025 mencatat lonjakan tajam insiden tembakan langsung ke berbagai sasaran dari posisi Israel di kedua sisi Garis Biru. Jumlahnya melonjak menjadi 77 insiden pada Desember, naik dari hanya dua insiden pada Januari.

Laporan tersebut menegaskan bahwa kendaraan dan posisi UNIFIL diberi tanda yang jelas sebagai milik PBB. Di sisi lain, militan Hizbullah tidak mempertahankan kehadiran yang terlihat dan tidak menembaki pasukan Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang di Gaza, Hizbullah mulai menembakkan roket dari Lebanon ke wilayah Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas dan warga Palestina.

Israel membalas dengan serangan udara dan tembakan artileri. Konflik intensitas rendah itu kemudian meningkat menjadi perang berskala penuh pada September 2024, sebelum akhirnya ditekan, meski tidak sepenuhnya dihentikan, oleh gencatan senjata yang dimediasi AS dua bulan kemudian.

Sejak saat itu, Israel menuduh Hizbullah berupaya membangun kembali kekuatannya di wilayah selatan Lebanon, yang dinilai melanggar gencatan senjata. Israel pun terus melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon yang diklaim menargetkan militan dan fasilitas Hizbullah. Pasukan Israel masih menduduki lima titik perbukitan di sisi Lebanon dari perbatasan. Hizbullah tercatat mengklaim satu serangan terhadap Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.

Penggunaan Bahan Kimia Picu Kecaman

PBB dan pemerintah Lebanon menyatakan bahwa pasukan Israel menjatuhkan herbisida di wilayah Lebanon beberapa hari lalu, yang memaksa penghentian aktivitas penjagaan perdamaian, termasuk patroli, selama lebih dari sembilan jam.

"Penggunaan herbisida menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap lahan pertanian lokal, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kembalinya warga sipil ke rumah serta mata pencaharian mereka dalam jangka panjang," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Hingga laporan ini disampaikan, tidak ada komentar dari pihak Israel.

Dujarric menambahkan bahwa setiap aktivitas militer Israel di utara Garis Biru merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang diadopsi pada 2006, yang memperluas mandat UNIFIL dengan tujuan memulihkan perdamaian setelah perang selama sebulan antara Israel dan Hizbullah.

UNIFIL dibentuk hampir lima dekade lalu untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan setelah invasi pada 1978.

Dewan Keamanan PBB pada Agustus lalu memutuskan untuk mengakhiri mandat misi tersebut pada akhir 2026.

Israel sejak lama mengupayakan penghentian mandat UNIFIL, dengan alasan pasukan itu gagal menjauhkan Hizbullah dari perbatasan. Berdasarkan gencatan senjata PBB tahun 2006, tentara Lebanon seharusnya menjaga keamanan di wilayah selatan dengan dukungan UNIFIL, sementara kelompok militan diwajibkan melucuti senjata.

Di Lebanon, para pendukung Hizbullah kerap menuduh UNIFIL berkolusi dengan Israel dan dalam beberapa kesempatan menyerang patroli pasukan tersebut.

Pemerintah Lebanon menilai UNIFIL masih memiliki peran penting. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam pada Desember lalu mengatakan bahwa negaranya akan membutuhkan pasukan lanjutan untuk mengisi kekosongan dan membantu tentara Lebanon di perbatasan seiring dengan perluasan kehadiran mereka di wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan AP pekan lalu, Wakil Perdana Menteri Lebanon Tarek Mitri menyebutkan bahwa sejumlah proposal tengah dibahas.

Salah satu gagasan yang sedang dipertimbangkan adalah memperbesar peran UNTSO, sebuah badan PBB yang mengirim pengamat militer tanpa senjata. Saat ini, UNTSO hanya memiliki jumlah personel yang kecil di Lebanon dan tugasnya terbatas pada mengamati serta melaporkan pelanggaran gencatan senjata, bukan menjaga keamanan secara aktif. Menurut Mitri, Uni Eropa juga telah menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam pembentukan pasukan pengamat internasional.

Apa pun bentuk pengaturannya, Mitri menegaskan, "Kami membutuhkan pasukan yang netral dan memiliki mandat internasional untuk mengamati dan memastikan bahwa apa pun yang disepakati dalam perundingan benar-benar dihormati."