China dan Urgensi Pengendalian Senjata Nuklir Global di Tengah Mandeknya Kesepakatan AS–Rusia

Liputan6.com, Beijing - China mendesak Amerika Serikat (AS) merespons secara positif tawaran Rusia terkait pemeliharaan batas jumlah hulu ledak nuklir, menyusul berakhirnya salah satu perjanjian utama pengendalian senjata nuklir antara kedua negara pada 5 Februari 2026.

Dalam pernyataannya, pemerintah China kembali menegaskan penolakannya untuk bergabung dalam perundingan perlucutan senjata nuklir trilateral bersama AS dan Rusia, meskipun Presiden Donald Trump telah berulang kali menyerukan agar Beijing ikut serta.

China menilai perbedaan besar dalam jumlah persenjataan nuklir sebagai alasan utama penolakan tersebut. Demikian seperti dikutip dari laporan SCMP.

Berakhirnya Perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) akan menjadi pemutusan signifikan dari lebih dari lima dekade upaya pengendalian senjata nuklir bilateral antara AS dan Rusia, dua negara yang secara bersama-sama menguasai sekitar 90 persen dari total senjata nuklir dunia.

Para analis memperingatkan bahwa runtuhnya perjanjian ini dapat memicu lingkaran eskalasi baru dan berujung pada perlombaan senjata nuklir tiga arah yang melibatkan AS, Rusia, dan China.

"China telah mencermati saran konstruktif yang sebelumnya diajukan Rusia mengenai pengaturan lanjutan New START dan berharap AS dapat merespons secara positif demi benar-benar menjaga stabilitas strategis global," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada Selasa (3/2).

Lin menegaskan bahwa posisi China terhadap perundingan pengendalian senjata nuklir trilateral sudah sangat jelas. Menurutnya, kekuatan nuklir China dan AS tidak berada pada tingkat yang sama, sehingga tidak adil dan tidak masuk akal apabila China diminta untuk ikut serta dalam perundingan perlucutan senjata nuklir pada tahap saat ini.

Perjanjian New START yang ditandatangani pada 2010 membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang boleh dikerahkan oleh Amerika Serikat dan Rusia masing-masing hingga 1.550 unit. Perjanjian ini juga menetapkan batas maksimal 800 peluncur strategis, baik yang aktif maupun tidak, serta membatasi jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), dan pengebom berat yang dikerahkan hingga 700 unit.

Selain pembatasan jumlah, perjanjian ini dikenal karena rezim transparansi dan verifikasinya yang luas. Sejak 2010 hingga 2023, sebelum inspeksi dihentikan, New START memungkinkan dilakukannya 328 inspeksi di lokasi, 25.449 pemberitahuan resmi, serta puluhan pertemuan bilateral dan pertukaran data.

Hingga kini, Trump belum memberikan tanggapan positif atas tawaran Presiden Vladimir Putin pada September lalu untuk memperpanjang batas jumlah senjata secara informal selama satu tahun.

"Jika berakhir, ya berakhir," kata Trump kepada The New York Times. "Kita akan membuat perjanjian yang lebih baik."

Sementara itu, pejabat Rusia yang menangani isu pengendalian senjata menyatakan pada Selasa bahwa Moskow siap menghadapi realitas baru dunia tanpa pembatasan senjata nuklir.

"Kami telah menyelesaikan semua yang diperlukan tepat waktu" dan mereka memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak adanya respons juga merupakan sebuah respons," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov seperti dikutip kantor berita negara TASS.

Ryabkov berada di Beijing pada Selasa untuk bertemu dengan mitranya dari China, Wakil Menteri Luar Negeri Liu Bin. Dalam pertemuan tersebut, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, kedua pihak berjanji untuk menegakkan kewenangan dan efektivitas perjanjian serta mekanisme pengendalian senjata internasional, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas strategis global.

Sesuai ketentuannya, New START tidak dapat diperpanjang lagi karena hanya boleh diperpanjang satu kali. Perjanjian ini sebelumnya telah diperpanjang satu kali pada 2021, ketika Presiden Putin dan Presiden AS saat itu, Joe Biden, menyepakati perpanjangan selama lima tahun.