Indonesia Dukung Resolusi DK PBB soal Pengiriman Pasukan Asing ke Gaza

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Yvonne Mawengkang menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada Senin (17/11/2025). Menurutnya, resolusi ini bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Resolusi juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB," terang Yvonne melalui pernyataan tertulis kepada awak media, Selasa (18/11).

"Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian, untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati."

Lebih lanju, Yvonne menegaskan, Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan.

"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya, dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah," ujarnya.

Melalui resolusi yang digagas Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang akan dikerahkan ke Gaza selama sedikitnya dua tahun, yang paling cepat dimulai pada Januari 2026 . Keputusan ini memberikan legitimasi internasional bagi rencana perdamaian Presiden Donald Trump dan membuka jalan bagi pemerintahan transisi di wilayah tersebut.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 13 memberikan dukungan terhadap lahirnya resolusi, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain. Resolusi ini juga mengesahkan pembentukan Board of Peace (Dewan Perdamaian), badan yang akan mengawasi tata kelola Gaza dan yang menurut Trump akan ia pimpin.

Resolusi memberikan mandat luas bagi AS dan negara-negara peserta untuk:

• Mengatur tata kelola sementara Gaza
• Melakukan demiliterisasi, termasuk melucuti senjata Hamas
• Menstabilkan keamanan dan mengamankan perbatasan
• Mengawal masuknya bantuan kemanusiaan
• Mendorong rekonstruksi Gaza

ISF akan berada di bawah komando terpadu yang disetujui Board of Peace dan bekerja beriringan dengan kepolisian Palestina yang baru dilatih. Konsultasi dengan Israel dan Mesir akan dilakukan secara berkala untuk memastikan koordinasi keamanan.

Dampak Militer dan Politik

Salah satu poin paling sensitif adalah proses demiliterisasi Gaza, yang akan menjadi acuan bagi penarikan bertahap militer Israel. Penarikan ini akan ditentukan melalui standar, pencapaian, dan jadwal yang disepakati antara Israel, ISF, AS, dan negara-negara penjamin lainnya.

Resolusi juga membuka peluang untuk melanjutkan perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, termasuk pembahasan pembentukan negara Palestina. Namun, hal ini diperkirakan sulit terwujud dalam waktu dekat mengingat sikap keras pemerintah Israel saat ini terhadap gagasan negara Palestina.

Hamas menolak keras resolusi ini, menyatakan bahwa mandat ISF untuk melucuti persenjataan kelompoknya menjadikan pasukan internasional "pihak dalam konflik" dan menguntungkan Israel. Sebaliknya, Otoritas Palestina menyambut baik keputusan itu dan meminta implementasi segera, serta menegaskan kesiapan untuk bekerja sama demi mendorong solusi dua negara.

Bagi Hamas, isu pelucutan senjata menjadi garis merah. Kelompok itu menegaskan bahwa persenjataannya terkait langsung dengan keberadaan penjajahan, sehingga pembahasan demiliterisasi hanya relevan dalam kerangka pembentukan negara Palestina.