Hari Perempuan Internasional 2026: Forum Perempuan Soroti Peran Strategis Perempuan dalam Kesehatan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society berkolaborasi dengan Takeda Pharmaceuticals menggelar Forum Perempuan bertajuk 'Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan'.

Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga internasional. Tujuannya guna memperkuat kepemimpinan perempuan dalam upaya membangun sistem kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lebih dari 500 peserta mengikuti forum ini secara luring maupun daring. Mereka membahas bagaimana perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat program kesehatan, tapi juga berperan sebagai penggerak perubahan di tingkat keluarga, komunitas, hingga kebijakan publik.

Kemajuan Kesetaraan Gender di Indonesia

Secara global, laporan Global Gender Gap 2025 menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia. Naik tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Skor kesetaraan gender Indonesia juga meningkat dari 68,6 persen menjadi 69,2 persen.

Kemajuan tersebut juga terlihat dari meningkatnya keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan. Dalam kategori legislator, pejabat senior, dan manajer, skor kesetaraan melonjak dari 20,5 persen pada 2006 menjadi 49,4 persen pada 2025.

Di sektor kesehatan, sejumlah indikator juga menunjukkan perkembangan positif. Data WHO Global Health Observatory 2023 mencatat 63,2 persen persalinan telah berlangsung di fasilitas kesehatan. Selain itu, 90,6 persen perempuan menerima layanan antenatal care minimal empat kali selama masa kehamilan.

Meski begitu, tantangan masih ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan sekitar 5,9 persen perempuan berusia 20 s.d 24 tahun menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian perempuan di masa depan.

Komitmen Pemerintah untuk Pemberdayaan Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, mengatakan, kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar hingga diwujudkan melalui kebijakan nyata.

"Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan, dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan," ujar Arifah.

Dia menambahkan bahwa kesetaraan gender menjadi prinsip penting dalam pembangunan inklusif. Ketika perempuan mendapatkan akses, kesempatan, dan partisipasi yang setara, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat luas.

"Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat," tambahnya.

Penulis/Reporter: Shabina Nasywa Mufti