Demo Korupsi Proyek Pengendalian Banjir, Ratusan Ribu Warga Filipina Turun ke Jalan

Liputan6.com, Manila - Puluhan ribu warga Filipina berkumpul pada Minggu (16/11/2025) di ibu kota Manila untuk memulai aksi unjuk rasa selama tiga hari yang digelar oleh kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo atau Church of Christ. Aksi besar ini dilakukan guna menuntut akuntabilitas atas skandal korupsi proyek pengendalian banjir yang telah menyeret sejumlah anggota Kongres berpengaruh serta pejabat tinggi pemerintah.

Skandal tersebut memicu gelombang kemarahan publik dalam beberapa bulan terakhir, setelah terungkap bahwa ribuan proyek pertahanan banjir di berbagai wilayah negara ternyata bermutu rendah, tidak selesai, atau bahkan tidak pernah dibangun sama sekali. Tuduhan ini sangat sensitif di negara yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan topan di dunia.

Dalam serangkaian dengar pendapat di Senat serta investigasi komisi pencari fakta, para insinyur, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya, serta eksekutif perusahaan konstruksi bersaksi di bawah sumpah bahwa anggota Kongres dan sejumlah pejabat pemerintah menerima suap dari perusahaan-perusahaan konstruksi. Suap tersebut disebut diberikan untuk memuluskan mereka memenangkan kontrak bernilai besar serta menghindari akuntabilitas. Sebagian besar pihak yang dituduh telah membantah keterlibatan.

Menjelang aksi pada Minggu sore, polisi memperkirakan sekitar 130.000 anggota Iglesia Ni Cristo memadati Taman Rizal di Manila. Banyak dari mereka mengenakan busana putih sambil mengangkat poster bertema antikorupsi. Pada hari yang sama, kelompok lain juga dijadwalkan menggelar protes antikorupsi terpisah di monumen "People Power" di Kota Quezon.

Iglesia Ni Cristo dikenal sebagai kelompok keagamaan yang sangat berpengaruh karena para anggotanya biasanya mengikuti arahan pimpinan dalam menentukan pilihan politik, sehingga mereka kerap dibidik para kandidat saat pemilihan umum.

Kepolisian, yang didukung militer, menerapkan status siaga penuh dan mengerahkan ribuan personel demi mengamankan rangkaian aksi. Pemerintah memperkirakan aksi akan berlangsung damai, sebagaimana tertuang dalam penilaian keamanan rahasia yang diperoleh The Associated Press.

Namun, ketegangan sebelumnya telah terjadi. Pada demonstrasi antikorupsi 21 September, beberapa ratus pengunjuk rasa berpakaian hitam melempar batu, botol dan bom molotov ke arah polisi dekat istana kepresidenan di Manila, hingga melukai lebih dari 100 petugas. Setelah kejadian itu, pengaduan pidana telah diajukan terhadap 97 demonstran.

Kepala Kepolisian Nasional Letjen Jose Melencio Nartatez Jr. memerintahkan aparat untuk menerapkan apa yang ia sebut sebagai toleransi maksimum, yakni menahan diri dan tidak bertindak keras selama aksi.

Isu pengendalian banjir menjadi semakin sensitif menyusul dua topan yang melanda Filipina bulan ini, menewaskan setidaknya 259 orang—kebanyakan akibat banjir bandang dan longsor—serta memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Upaya meredam kemarahan publik terus dilakukan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Ia menyatakan pada Kamis bahwa banyak senator berpengaruh, anggota Kongres, dan pengusaha kaya yang terlibat dalam skandal akan berada di penjara sebelum Natal.

Marcos menambahkan bahwa komisi pencari fakta independen yang ia bentuk telah mengajukan pengaduan pidana atas dugaan suap, korupsi, dan penjarahan terhadap 37 tersangka. Selain itu, 86 eksekutif perusahaan konstruksi dan sembilan pejabat pemerintah juga telah dilaporkan secara pidana karena diduga menghindari pajak hampir 9 miliar peso.

Mereka yang dituduh mencakup politikus yang menentang maupun mendukung pemerintah, termasuk mantan Ketua DPR Martin Romualdez—sepupu presiden sekaligus sekutu dekatnya—dan mantan Presiden Senat Chiz Escudero. Keduanya membantah melakukan kesalahan.

Senator Bong Go, sekutu utama mantan Presiden Rodrigo Duterte, juga disebut terlibat dalam korupsi terkait proyek pengendalian banjir dan infrastruktur lain. Ia menolak tuduhan tersebut.

Sementara itu, Duterte—yang dikenal sebagai pengkritik keras Marcos—ditahan di Belanda oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada Maret atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait tindakan kerasnya dalam perang melawan narkoba.

Putrinya, yang kini menjabat wakil presiden, menyatakan bahwa Marcos juga harus dimintai pertanggungjawaban dan dipenjara karena menyetujui anggaran nasional 2025 yang mengalokasikan miliaran peso untuk proyek pengendalian banjir.

Di tengah memanasnya situasi politik, beberapa pihak—termasuk sebagian pendukung Duterte—menyerukan agar militer menarik dukungan dari Marcos. Namun Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brawner Jr. berkali-kali menolak seruan tersebut.

"Dengan keyakinan penuh, saya meyakinkan publik bahwa angkatan bersenjata akan tidak terlibat dalam tindakan apa pun yang melanggar Konstitusi," kata Brawner. "Tidak hari ini, tidak besok, dan tentu saja tidak di bawah kepemimpinan saya."