Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz Usai Perundingan AS-Iran Gagal

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) akan segera memulai blokade di Selat Hormuz, setelah perundingan damai antara AS dan Iran di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan.

Dalam unggahan di media sosial pada Minggu (12/4/2026), Trump menuduh Iran memaksa kapal-kapal yang melintas untuk membayar biaya dan menyatakan bahwa Angkatan Laut AS akan memburu serta mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang membayar biaya tersebut. Ia mengatakan bahwa pasukan AS akan mulai membersihkan ranjau yang menurutnya telah dipasang Iran di wilayah itu.

"Jadi, begitulah adanya, pertemuan berjalan baik, sebagian besar poin disepakati, tetapi satu poin yang paling penting, NUKLIR, tidak," ujar Trump. "Mulai saat ini, Angkatan Laut AS, yang terbaik di dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE setiap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz."

Sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, Iran semakin memperketat kendalinya atas Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu titik penting bagi perdagangan energi global.

Pada hari yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan bahwa kapal sipil masih dapat melintasi selat dengan mematuhi peraturan tertentu. Namun, kapal militer yang mendekati wilayah tersebut akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditangani dengan tegas.

Lalu lintas di selat yang sempit itu kini dilaporkan melambat drastis, hampir melumpuhkan sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas alam cair dunia, serta memicu guncangan pada perekonomian global.

Pernyataan Trump memicu kekhawatiran terhadap kelanjutan gencatan senjata rapuh yang disepakati berlangsung selama dua minggu dan diumumkan pada 7 April. Koresponden Al Jazeera, Zein Basravi, melaporkan dari Dubai bahwa pernyataan presiden AS tersebut terdengar “sangat bombastis, panjang, rinci, dan menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi”.

Ia menambahkan bahwa negara-negara di kawasan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) kini diliputi kekhawatiran karena sebelumnya mereka berharap gencatan senjata dapat diperpanjang menjadi perdamaian jangka panjang yang stabil.

Sejumlah mediator internasional mendesak kedua pihak untuk kembali mengutamakan diplomasi dan menghindari eskalasi konflik.

Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi dalam unggahannya di media sosial menyatakan, "Saya mendesak agar gencatan senjata diperpanjang dan pembicaraan dilanjutkan. Keberhasilan mungkin memerlukan pengorbanan yang berat, tetapi itu tidak sebanding dengan penderitaan akibat kegagalan dan perang."

Sementara itu, Iran membantah klaim AS bahwa dua kapal perangnya baru-baru ini melintasi selat untuk operasi pembersihan ranjau. Iran memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mencoba melakukan hal tersebut akan menghadapi respons keras.

Dalam pernyataan terpisah, Trump kembali menyebut kendali Iran atas Selat Hormuz sebagai "pemerasan terhadap dunia" dan menegaskan bahwa setiap pasukan Iran yang menembaki pasukan AS atau kapal non militer akan "dihancurkan".

Trump juga menyatakan bahwa blokade ini akan melibatkan "negara-negara lain", meskipun tidak merinci lebih lanjut, serta menegaskan bahwa AS akan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar biaya kepada Iran.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran memperoleh keuntungan dari penjualan minyak.

"Kami tidak akan membiarkan Iran menghasilkan uang dari menjual minyak kepada pihak yang mereka sukai. Ini akan menjadi semuanya atau tidak sama sekali," ujarnya.

Ia mengklaim bahwa Inggris dan beberapa negara lain akan mengirim kapal penyapu ranjau untuk membantu operasi tersebut, meskipun klaim ini belum dikonfirmasi oleh pemerintah Inggris.

Di dalam negeri, pernyataan Trump menuai kritik dari kalangan anggota parlemen Partai Demokrat. Senator Mark Warner mempertanyakan logika kebijakan tersebut dalam wawancaranya dengan CNN.

"Saya tidak mengerti bagaimana memblokade selat justru akan mendorong Iran untuk membukanya," tutur Warner. "Saya tidak melihat keterkaitannya."

Di sisi lain, Iran tetap mengirim kapal-kapalnya melalui Selat Hormuz sejak konflik dimulai, serta mengizinkan sejumlah kapal dari negara lain untuk melintas. Pejabat Iran sendiri sempat membahas kemungkinan penerapan sistem biaya atau tol bagi kapal yang melintasi selat setelah konflik berakhir.

Koresponden Al Jazeera, Ali Hashem, melaporkan dari Teheran bahwa Iran menyadari kendali atas Selat Hormuz merupakan alat tawar utama mereka.

"Semakin tinggi ketegangan, semakin tinggi harga energi, dan ini berdampak langsung pada ekonomi global," ujarnya.