Sekutu Tolak Dukung AS dalam Perang Iran, Trump Ancam Cabut dari NATO

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan bahwa ia sangat mempertimbangkan untuk menarik AS keluar dari NATO setelah negara-negara sekutu memilih untuk tidak secara aktif bergabung dalam perang Iran.

"Oh ya, saya akan mengatakan (ini) sudah melampaui tahap pertimbangan ulang. Saya tidak pernah benar-benar terpengaruh oleh NATO," kata Trump ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan kembali keanggotaan AS setelah konflik tersebut seperti dikutip dari laporan TIME. "Saya selalu tahu mereka itu hanya macan kertas dan omong-omong Putin juga tahu itu."

Pada pertengahan Maret, Trump memperingatkan negara-negara NATO akan masa depan yang "sangat buruk" jika mereka tidak membantu mengamankan Selat Hormuz. Negara-negara Eropa merespons peringatan itu dengan sikap hati-hati dan penolakan, serta menolak mengirim kapal perang ke jalur perdagangan penting tersebut.

Trump mengkritik negara-negara tersebut karena tidak mengambil langkah nyata dan mengatakan bahwa permintaannya itu sebenarnya untuk menguji komitmen mereka. 

"Kami selalu ada untuk mereka secara otomatis, termasuk dalam kasus Ukraina. Padahal Ukraina bukan masalah kami. Itu adalah cara untuk menguji komitmen—dan kami tetap membantu mereka, bahkan akan selalu membantu mereka. Namun, mereka tidak melakukan hal yang sama untuk kami," ujarnya kepada surat kabar Inggris, The Telegraph, dalam wawancara yang diterbitkan pada Rabu pagi.

Melalui unggahan di Truth Social pada Rabu (1/4/2026) pagi, Trump mengklaim bahwa Iran baru saja meminta untuk gencatan senjata. Ia menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan ketika Selat Hormuz terbuka, bebas, dan aman. Hingga saat itu, ia menegaskan bahwa AS akan terus menggempur Iran hingga luluh lantak.

Sebagaimana dilaporkan oleh televisi pemerintah Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyebut klaim Trump bahwa Iran meminta gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar.

Pernyataan terbaru Trump tentang NATO mencerminkan pandangan yang disampaikan oleh pejabat tinggi dalam pemerintahannya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam wawancara dengan Fox News pada Selasa (31/3), mengatakan bahwa AS mungkin perlu meninjau ulang hubungannya dengan NATO setelah perang berakhir.

"Kita harus meninjau ulang apakah aliansi ini—yang selama ini telah melayani negara kita dengan baik—masih menjalankan fungsi tersebut atau justru telah menjadi hubungan satu arah, di mana AS hanya berperan membela Eropa. Sementara itu, ketika kita membutuhkan bantuan, sekutu justru menolak memberikan izin penggunaan pangkalan maupun hak melintas di wilayah udara," katanya.

Meskipun Rubio tidak menyebut negara tertentu, Trump berulang kali menyoroti Inggris karena penolakan awalnya untuk mengizinkan penggunaan pangkalan militer Inggris oleh pasukan AS untuk serangan pada 28 Februari. Spanyol juga menolak memberikan izin penggunaan pangkalan bersama untuk menyerang Iran dan, pada awal pekan ini, menutup wilayah udaranya bagi pesawat AS yang terlibat dalam perang.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth turut menyuarakan kekecewaan pemerintah Trump terhadap NATO.

"Banyak hal telah terungkap, banyak hal telah ditunjukkan kepada dunia, tentang apa yang bersedia dilakukan sekutu kita untuk AS," tuturnya kepada para wartawan pada Selasa. "Ketika kami meminta bantuan tambahan… kami mendapatkan pertanyaan, atau hambatan, atau keraguan."

Ia menambahkan, "Sebuah aliansi tidak banyak berarti jika negara-negara anggotanya tidak bersedia berdiri bersama Anda saat Anda membutuhkan mereka."

Duta Besar AS untuk NATO Matthew Whitaker mengatakan kepada Newsmax pada Rabu, "Sangat jelas bahwa Presiden Trump sedang mengevaluasi kembali segalanya, apakah itu keterlibatan kita di NATO atau dukungan kita terhadap upaya Eropa di Ukraina."

"Semuanya," kata Whitaker, "ada di atas meja."

NATO atau North Atlantic Treaty Organization dibentuk pada tahun 1949 dan saat ini memiliki 32 negara anggota.

Menurut NATO, organisasi ini didirikan berdasarkan tiga prinsip, yaitu "mencegah ekspansi Soviet, melarang kebangkitan kembali militerisme nasional di Eropa melalui kehadiran kuat Amerika Utara di benua tersebut, serta mendorong integrasi politik Eropa".

AS, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Inggris menandatangani Perjanjian Washington atau North Atlantic Treaty pada April 1949.

Perjanjian, yang hingga kini menjadi dasar NATO, itu terdiri dari 14 pasal.

Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih dan pada bulan-bulan awal masa jabatan keduanya, Trump telah menyampaikan keluhannya terhadap NATO, terutama terkait belanja pertahanan dan kontribusi masing-masing negara anggota. Ia berpendapat bahwa AS seharusnya tidak menanggung porsi terbesar dalam pembiayaan pertahanan.

Pada KTT Den Haag 2025, sebagian besar sekutu berkomitmen untuk menginvestasikan 5 persen dari PDB setiap tahun untuk kebutuhan pertahanan utama—seperti militer dan perlengkapan tempur—serta pengeluaran lain yang terkait dengan keamanan hingga tahun 2035. Trump menyebut keputusan tersebut sebagai "kemenangan besar".

Secara hukum, AS telah menjadi anggota inti NATO sejak pendiriannya, meskipun Trump sebelumnya menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penarikan diri dari aliansi tersebut—terakhir pada Januari dalam perselisihan terkait ambisinya untuk mencaplok Greenland.

"Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2024 berupaya menempatkan batas hukum yang tegas terhadap setiap upaya di masa depan untuk menarik AS keluar dari NATO dengan melarang presiden melakukannya tanpa persetujuan dua pertiga mayoritas Senat atau melalui undang-undang yang disahkan oleh Kongres," kata Ilaria Di Gioia, dosen senior hukum Amerika di Birmingham City University, kepada TIME pada Januari.

"Namun, batasan hukum tersebut masih jauh dari kokoh."

Gioia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah cara yang dapat digunakan Trump untuk mencari celah, jika ia benar-benar ingin menarik AS keluar dari aliansi tersebut.

"Trump dapat mencoba menghindari pembatasan dari undang-undang tersebut dengan menggunakan kewenangannya sebagai presiden dalam urusan kebijakan luar negeri—sebuah pendekatan yang sebelumnya pernah ia singgung untuk mengabaikan batasan Kongres dalam penarikan diri dari perjanjian internasional," terangnya. "Tidak jelas apakah ada pihak yang memiliki dasar hukum untuk menggugat langkah itu di pengadilan. Pihak yang paling mungkin adalah Kongres sendiri, tetapi karena Partai Republik menguasai Senat, dukungan politik untuk mengajukan gugatan semacam itu belum tentu ada."

"Jika itu terjadi, situasinya bisa berkembang menjadi konflik konstitusional antara cabang eksekutif dan Kongres, dengan pengadilan kemungkinan akan menjadi pihak yang menentukan."

Ia juga mengatakan bahwa Trump dapat membingkai penarikan dari NATO sebagai sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan nasional, dengan mengutip kewenangan luas sebagai Panglima Tertinggi (Pasal II, Bagian 2), tetapi hal tersebut memerlukan argumen yang kuat.

Curtis Bradley, profesor hukum di University of Chicago, mengatakan kepada TIME bahwa terdapat preseden, dengan merujuk pada keputusan Presiden Jimmy Carter untuk menarik diri dari perjanjian pertahanan bersama dengan Taiwan pada tahun 1978, yang kemudian diformalkan pada tahun 1980.

Namun demikian, mengingat adanya Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2024, jika Trump menarik AS keluar dari NATO, hal tersebut tidak akan mudah dan kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Bradley menambahkan bahwa karena Mahkamah Agung sering berpihak pada pemerintahan Trump, Kongres mungkin akan kesulitan memenangkan perkara di pengadilan, tetapi reaksi hukum dapat muncul dari pihak lain.

"Jika ada kontraktor yang memiliki kerja sama dengan NATO dan dapat kehilangan uang akibat penarikan AS, itu akan menjadi kerugian ekonomi yang berpotensi memberi mereka dasar hukum untuk menggugat," kata Bradley.

Para ahli sepakat bahwa aspek hukum dalam hal ini masih belum jelas.

Gioia mengatakan bahwa bahkan wacana keluarnya AS dari NATO saja sudah dapat merusak kepercayaan antarnegara anggota, melemahkan soliditas aliansi, serta mengurangi kredibilitas sistem pertahanan bersama. Ia menambahkan bahwa pernyataan Trump yang terus mempertanyakan NATO berpotensi melemahkan daya tangkal terhadap pihak lawan, mengganggu perencanaan keamanan negara-negara Eropa, serta justru menguntungkan pihak yang menjadi lawan aliansi.

Sementara itu, Bradley menyebut NATO sebagai perjanjian pertahanan bersama paling penting sejak Perang Dunia II. Ia menilai bahwa keluarnya AS dari aliansi tersebut akan menjadi langkah yang sangat mengejutkan. Namun, menurutnya, yang lebih mungkin terjadi adalah ketegangan yang terus berlanjut antara AS dan NATO, bukan penarikan diri secara resmi.

Sejumlah sekutu AS merespons pernyataan Trump mengenai kemungkinan menarik AS keluar dari NATO.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang disebut secara khusus oleh Trump dalam wawancara dengan The Telegraph, menanggapi pernyataan tersebut pada Rabu pagi.

Dalam wawancara itu, Trump kembali mengkritik Starmer, yang menolak untuk menjadi peserta aktif dalam perang Iran selain dalam langkah-langkah defensif.

"Anda bahkan tidak memiliki angkatan laut. Peralatan Anda sudah tua, dan kapal induk yang Anda miliki tidak berfungsi," kata Trump, namun, ia menolak memberi saran terkait kebijakan pertahanan Inggris. "Saya tidak akan memberi tahu dia apa yang harus dilakukan—dia bisa melakukan apa pun yang dia mau, itu tidak masalah. Menurut saya, yang diinginkan Starmer hanyalah turbin angin mahal yang justru membuat harga energi melonjak."

Menanggapi hal tersebut, Starmer menyatakan, "Apa pun tekanan terhadap saya dan pihak lain, apa pun kebisingannya, saya akan bertindak demi kepentingan nasional Inggris dalam setiap keputusan yang saya ambil dan itulah sebabnya saya sangat jelas bahwa ini bukan perang kami dan kami tidak akan terseret ke dalamnya."

Starmer juga menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap NATO.

"NATO adalah aliansi militer paling efektif yang pernah ada di dunia. Aliansi ini telah menjaga kita tetap aman selama beberapa dekade," tegasnya.

Presiden Finlandia Alexander Stubb mengatakan bahwa ia melakukan percakapan yang "konstruktif" dengan Trump pada Rabu sore.

"Kami bertukar pandangan tentang NATO, Ukraina, dan Iran. Penting untuk mencari solusi bersama atas masalah," ungkapnya.

Menteri Pertahanan Polandia Wladyslaw Kosiniak-Kamysz menuturkan bahwa "kita harus tetap berkepala dingin" dalam menanggapi pernyataan Trump.

"Tidak ada NATO tanpa AS, tetapi juga tidak ada AS yang kuat tanpa sekutu," katanya, seraya menambahkan bahwa aliansi tersebut 'bekerja dua arah'.

Menteri Pertahanan Lithuania Robertas Kaunas mengatakan kepada NBC News bahwa aliansi negaranya dengan AS "telah, sedang, dan akan tetap menjadi prioritas strategis".

Di dalam negeri AS, pernyataan Trump juga mendapat kritik.

Senator Demokrat Mark Warner dari Virginia menyebut ancaman untuk keluar dari NATO sebagai langkah yang ceroboh dan berbahaya, serta mengatakan bahwa hal tersebut langsung menguntungkan pihak lawan.

"Aliansi tidak bersifat transaksional. Aliansi dibangun atas dasar kepercayaan, nilai-nilai bersama, dan kesadaran bahwa kita lebih kuat bersama daripada sendiri," katanya. "Ribuan tentara sekutu telah bertugas bersama pasukan AS di Afghanistan dan banyak yang mengorbankan nyawa mereka. Untuk sekarang menyatakan bahwa aliansi ini adalah jalan satu arah bukan hanya salah—itu adalah penghinaan terhadap pengorbanan tersebut."