Liputan6.com, Ankara - Beberapa pemerintah kota di Turki yang dipimpin oleh Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi utama, meluncurkan kampanye yang disebut bertujuan membantu pengungsi Suriah kembali ke negara mereka setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Namun, bahasa dan nada yang digunakan dalam kampanye tersebut — yang menawarkan tiket transportasi dan menanggung biaya pemindahan — menuai kritik luas karena dianggap diskriminatif. Serbestiyet, sebuah situs berita independen liberal Turki, bahkan menggambarkan kampanye ini "rasis".
Wali Kota Kecioren Mesut Ozarslan mengunggah pesan di platform media sosial X yang ditujukan kepada "saudara-saudara Suriah". Ozarslan mengatakan bahwa kantornya akan menanggung semua biaya transportasi untuk membantu pengungsi Suriah kembali ke tanah air mereka.
Wali Kota Kilis Hakan Bilecen, seorang politikus dari CHP, membagikan video tentang kendaraan pembersih kota yang beroperasi di dekat Gerbang Perbatasan Oncupinar dengan Suriah.
Bersamaan dengan video tersebut, Bilecen menulis, "Kami dengan penuh antusias menyaksikan perayaan saudara-saudara Suriah kami! Kami tidak bisa tinggal diam melihat semangat ini dan ingin menyatakan bahwa kami siap memberikan segala layanan yang diperlukan untuk memastikan tamu terhormat kami dapat kembali ke tanah air mereka dengan kondisi yang lebih baik di sisi Turki dari Gerbang Perbatasan Oncupinar."
Turki telah menampung lebih dari tiga juta pengungsi Suriah selama dekade terakhir. Namun, masyarakat Turki yang semakin nasionalis mulai menyalahkan pengungsi Suriah atas krisis ekonomi yang semakin parah di negara itu, yang telah sangat memengaruhi lingkungan berpenghasilan rendah dan menyebabkan lonjakan harga sewa di kota-kota besar. Demikian seperti dikutip dari Middle East Eye, Selasa (10/12/2024).
Sejak 2021, serangkaian kerusuhan di Ankara dan kota-kota lain telah menargetkan bisnis dan rumah orang-orang Suriah, mengguncang Turki. Salah satu kerusuhan di kota konservatif Kayseri musim panas lalu menyebabkan penghentian operasional pabrik karena banyak orang Suriah yang memilih tetap tinggal di rumah untuk melindungi diri dari massa. Kerumunan tersebut menuduh orang Suriah atas klaim tidak berdasar mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Tekanan terhadap Pemerintah Erdogan
Pemerintah Turki menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menangani krisis pengungsi, yang mendorong Presiden Recep Tayyip Erdogan menunjuk menteri dalam negeri baru, Ali Yerlikaya. Di bawah kepemimpinan Yerlikaya, banyak pengungsi Suriah yang dideportasi ke wilayah Suriah yang dikuasai Turki karena pelanggaran ringan.
Oposisi Turki juga menjadikan isu pengungsi sebagai bagian utama dari platform mereka. Pada dua pemilu terakhir, mereka berjanji mengirimkan pengungsi Suriah kembali ke negara mereka melalui negosiasi dengan pemerintah Assad.
Di Izmir, Wali Kota Torbali Ovunc Demir bergabung dengan daftar panjang politikus CHP yang menargetkan pengungsi Suriah. Dia mengunggah video yang menunjukkan orang-orang Suriah yang merayakan tumbangnya rezim Assad di distrik tersebut dan mengumumkan kampanye untuk memfasilitasi kepulangan mereka pada tahun baru.
"Kami dari pemerintah kota Torbali ingin memberikan kejutan khusus, terutama bagi keluarga dengan anak, untuk menyambut tahun baru. Mulai besok, Anda dapat mengajukan permohonan tiket bus sekali jalan di kantor humas kami," ujar Demir dalam video tersebut.
Begitu pula, pemerintah Kota Beypazari mengeluarkan pernyataan di media sosial yang menyebutkan, "Menyusul berakhirnya rezim Assad di Suriah, kami dari pemerintah Kota Beypazari akan menyediakan layanan transportasi untuk membantu teman-teman Suriah kami, yang telah kami tampung selama ini, kembali ke tanah air mereka. Anda dapat mengisi formulir aplikasi di meja informasi di lantai dasar gedung pemerintah kota."