Sistem Jaminan Sosial yang Inklusif Melalui Kerja Sama Indonesia-Jerman

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyelenggarakan Forum Diseminasi Pre-Final Kajian-Kajian Bidang Jaminan Sosial.

Hal ini sebagai bagian dari upaya mendorong sinergi lintas sektor dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

Mengusung tema "Membawa Penelitian ke dalam Kebijakan Jaminan Sosial di Indonesia", forum ini bertujuan mendukung penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Reformasi Jaminan Sosial pada 17 Desember 2024 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Acara ini menandai puncak kegiatan proyek Social Protection Programme (SPP), yang akan berakhir pada Desember 2024.

Hasil Kajian dan Diskusi Strategis

Forum tersebut memaparkan sembilan kajian strategis yang disusun Bappenas dan GIZ Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian. Kajian ini mencakup:

1. Analisis situasi demografi dan perlindungan sosial.
2. Analisis kesenjangan program jaminan sosial.
3. Analisis kemampuan masyarakat dalam membayar iuran.
4. Evaluasi dan proyeksi kecukupan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Analisis aktuaria untuk JKK, JKM, dan JKP.
5. Tinjauan terhadap Perpres No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.
6. Pembagian kewenangan pelaksanaan program.Penguatan regulasi terkait Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
7. Transformasi kelembagaan dan harmonisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan kementerian, lembaga lintas sektor, mitra pembangunan nasional dan internasional seperti TNP2K, World Bank, dan ILO, serta akademisi dan pemerhati jaminan sosial.

Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas mengatakan reformasi jaminan sosial adalah agenda strategis nasional yang penting untuk memperluas cakupan program bagi seluruh masyarakat.

"Kajian berbasis data ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah reformasi jaminan sosial yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan," katanya.

Commission Manager Social Protection Programme GIZ Indonesia, Makhdonal Anwar menambahkan pihaknya bangga bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung reformasi jaminan sosial melalui proyek SPP.

"Kami berharap kajian ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan sosial dan keberlanjutan sistem jaminan sosial di Indonesia," jelasnya.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mencatat berbagai pencapaian melalui dukungan proyek SPP, seperti implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Program ini telah mencapai cakupan 98,42% populasi per September 2024, didukung inovasi digital dan integrasi Jamkesda.

Namun, reformasi jaminan sosial masih menghadapi tantangan signifikan, seperti perubahan demografi, ketimpangan akses, keberlanjutan dana, dan partisipasi masyarakat.

Untuk itu, diperlukan reformasi yang inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.