Pilpres Korea Selatan: Pemimpin Oposisi Lee Jae-myung Unggul dalam Survei

Liputan6.com, Seoul - Calon presiden dari kubu liberal Korea Selatan, Lee Jae-myung, unggul lebih dari 10 poin persentase atas rival utamanya dari kubu konservatif, Kim Moon-soo. Jajak pendapat yang dirilis pada Selasa (27/5/2025) menunjukkan tren ini, meskipun persaingan semakin ketat menjelang pemilu presiden (pilpres) yang tinggal sepekan lagi.

Korea Selatan akan menggelar pilpres pada 3 Juni, lebih awal dari seharusnya, untuk memilih pengganti Yoon Suk Yeol. Kebijakan Yoon yang sempat memberlakukan darurat militer memperuncing ketegangan politik yang sudah lama membara serta memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh negeri.

Pemimpin baru nantinya harus memperbaiki reputasi negara yang sejak era 1980-an telah bertransformasi dari kediktatoran menjadi kisah sukses demokrasi. Dia juga akan menghadapi tugas berat untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mandek, mengelola ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), dan menghadapi ancaman dari Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Lee, calon dari Partai Demokrat, menyerukan penggunaan kebijakan fiskal untuk mendukung perekonomian serta menuntut pertanggungjawaban siapa pun yang terlibat dalam upaya gagal Yoon memberlakukan darurat militer pada Desember 2024. Menurut jajak pendapat dari Gallup Korea, dia meraih dukungan publik sebesar 49 persen. Sementara itu, Kim dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) memperoleh 35 persen.

Yoon dimakzulkan pada 4 April oleh Mahkamah Konstitusi dan kini tengah diadili atas tuduhan melakukan pemberontakan pasca menerapkan darurat militer dan upaya menangkap lawan-lawan politiknya.Menurut jajak pendapat yang sama, calon presiden ketiga dari Partai Reformasi Lee Jun-seok memperoleh dukungan sebesar 11 persen. Survei ini merupakan salah satu jajak pendapat besar terakhir yang dirilis sebelum memasuki masa larangan publikasi jajak pendapat selama sepekan, yang dimulai pada Rabu (28/5) sesuai dengan undang-undang.

Ekonomi Korea Selatan, yang merupakan terbesar keempat di Asia, mengalami kontraksi pada kuartal pertama. Ekspor dan konsumsi melemah di tengah kekhawatiran terhadap dampak tarif agresif AS dan gejolak politik dalam negeri.

Saat ini, Korea Selatan tengah menggelar negosiasi dagang dengan AS dan berupaya memperoleh pengecualian dari tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Pemerintah AS menekan Korea Selatan agar menyelesaikan ketimpangan perdagangan besar antara kedua negara mitra tersebut.

Kim, yang pernah menjabat sebagai menteri ketenagakerjaan di bawah pemerintahan Yoon, berusaha meraih suara dari pemilih moderat. Dia menjanjikan kebijakan yang ramah terhadap bisnis, termasuk deregulasi, insentif investasi, serta sikap tegas terhadap Korea Utara.

Dia juga berupaya memperluas basis dukungannya dengan menyatukan kekuatan bersama calon presiden ketiga dalam sebuah langkah yang berpotensi menjadikan persaingan semakin ketat. Namun, ajakan tersebut sejauh ini masih ditolak.

Di sisi lain, muncul pula tanda-tanda perpecahan di kubu liberal. Mantan Perdana Menteri Lee Nak-yon, yang mewakili faksi minoritas di Partai Demokrat, pada Selasa mengumumkan dukungannya kepada Kim. Dia menyatakan bahwa kecenderungan Lee dalam menyalahgunakan kekuasaan mayoritas harus dicegah.

Menurut Direktur Presidential Leadership Institute Choi Jin, Lee diperkirakan tetap akan mempertahankan keunggulannya, kecuali terjadi kejadian besar yang tak terduga dan mampu mengguncang jalannya persaingan.

"Sepertinya hampir mustahil pada titik ini bahwa (Lee) akan melakukan kesalahan fatal atau (Kim) akan mampu melakukan sesuatu yang benar-benar menggugah hati seluruh bangsa," tutur Choi seperti dilansir CNA.