Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing Mundur, Incar Jabatan Presiden

Liputan6.com, Naypyitaw - Min Aung Hlaing resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima angkatan bersenjata Myanmar pada Senin (30/3/2026) untuk membuka jalan menuju pencalonannya sebagai presiden. Langkah ini menjadi bagian terbaru dari upaya militer mempertahankan kekuasaan di balik tampilan pemerintahan sipil, lima tahun setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih.

Keputusan tersebut terjadi setelah pemilu kontroversial yang digelar pada Desember hingga Januari. Pemilu itu dimenangkan oleh partai yang didukung militer, namun dikritik luas sebagai tidak sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta banyak negara Barat.

Kudeta yang menyingkirkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, memicu gelombang protes besar. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi pemberontakan berskala nasional setelah militer menanggapinya dengan kekerasan.

Hingga kini, perang saudara masih berlangsung dan telah menewaskan hampir 93.000 orang serta memaksa lebih dari 3,6 juta orang mengungsi. Konflik tersebut juga semakin memperburuk kondisi ekonomi Myanmar yang sudah rapuh.

Di tengah situasi konflik, junta militer tetap menggelar pemilu dengan mengecualikan partai Aung Suu Kyi dan kelompok oposisi lainnya. Hal ini memastikan kemenangan telak bagi partai yang didukung militer, Union Solidarity and Development Party.

Min Aung Hlaing dinilai telah lama berambisi menjadi presiden secara resmi, meskipun konflik berkepanjangan telah menggerus reputasi dan kendali militer atas negara.

"Ini memang tujuan Min Aung Hlaing sejak awal," kata analis independen Htin Kyaw Aye. "Ini hanya pergeseran dari memerintah sebagai pemimpin militer menjadi presiden."

Dalam sidang perdana parlemen hasil pemilu terbaru, Min Aung Hlaing ditunjuk sebagai salah satu dari dua kandidat wakil presiden oleh anggota majelis rendah.

Sementara itu, majelis tinggi juga akan mengajukan satu kandidat wakil presiden. Dari tiga kandidat tersebut, parlemen nantinya akan memilih presiden, meski jadwal pemungutan suara belum diumumkan.

"Jenderal Senior Min Aung Hlaing diajukan sebagai kandidat wakil presiden," ujar anggota parlemen dari USDP, Kyaw Kyaw Htay, dalam sidang yang disiarkan media pemerintah seperti dikutip dari CNA.

Min Aung Hlaing, yang menjabat sebagai panglima militer sejak 2011, lahir dari keluarga di wilayah selatan Myanmar. Ia sempat menempuh pendidikan hukum sebelum bergabung dengan militer dan meniti karier hingga mencapai posisi tertinggi.

Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan keras, serta memiliki kemampuan mengelola elite politik melalui penunjukan loyalis ke posisi strategis dan menyingkirkan lawan politik.

Dalam upacara terpisah di ibu kota Naypyitaw, Min Aung Hlaing menyerahkan jabatan panglima angkatan bersenjata kepada Ye Win Oo, seorang perwira senior yang berasal dari lingkaran dalamnya.

"Saya akan terus mengabdi untuk kepentingan rakyat, militer, dan negara," ujar Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan media milik militer.

Ye Win Oo sebelumnya menjabat sebagai kepala intelijen Myanmar sejak 2020 dan baru saja dipromosikan sebagai panglima angkatan darat bulan ini.

Analis independen Aung Kyaw Soe menyebut kenaikan jabatan Ye Win Oo yang cepat menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu orang paling dipercaya oleh Min Aung Hlaing.

Ia merupakan lulusan Sekolah Pelatihan Perwira dan pernah memimpin divisi infanteri serta Komando Barat Daya di wilayah delta Ayeyarwady.

Menurut lembaga kajian Institute for Strategy and Policy – Myanmar yang berbasis di Thailand, Ye Win Oo memang memegang posisi strategis sejak kudeta, meski dinilai belum memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas baik di medan tempur maupun administrasi.

Min Aung Hlaing berasal dari kelompok etnis Dawei yang secara umum dianggap bagian dari mayoritas Myanmar, namun memiliki identitas budaya tersendiri.

Ia menghabiskan masa kecilnya di Myanmar bagian tengah, di mana ayahnya bekerja sebagai kepala departemen seni di sebuah perguruan tinggi pelatihan guru.

Sebelum kudeta, Min Aung Hlaing sudah menjadi figur yang tidak diterima di banyak negara. Hal ini terkait perannya dalam operasi militer tahun 2017 terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan sekitar 750.000 orang mengungsi ke Bangladesh.

Ia juga dikenai sanksi internasional, dilarang menggunakan Facebook karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian, serta menjadi target penyelidikan hukum internasional atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.