Muhammad Yunus: Pemilu Bangladesh Dijadwalkan Akhir 2025 atau Awal 2026

Liputan6.com, Dhaka - Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, mengatakan pada Senin (16/12/2024) bahwa pemilu akan diadakan pada akhir tahun depan atau awal 2026. Yunus, yang berusia 84 tahun dan dikenal sebagai pelopor mikrofinansial, kini memimpin pemerintahan sementara untuk memulihkan demokrasi di Bangladesh, negara dengan sekitar 170 juta penduduk.

Tekanan semakin besar pada Yunus, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, yang diangkat sebagai penasihat utama setelah pemberontakan mahasiswa yang menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus untuk segera menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu.

"Tanggal pemilu bisa ditetapkan pada akhir 2025 atau paruh pertama 2026," kata dia dalam siaran di televisi negara seperti dikutip dari CNA, Selasa (17/12).

Hasina, yang berusia 77 tahun, melarikan diri dengan helikopter ke India setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana perdana menteri di Dhaka.

Ratusan orang tewas dalam beberapa minggu sebelum penggulingan Hasina, kebanyakan oleh tembakan polisi.

Banyak lagi yang tewas beberapa jam setelah penggulingannya, sebagian besar dalam pembunuhan balasan terhadap pendukung terkemuka Partai Awami League.

Pemerintah Hasina juga dituduh mempolitisasi pengadilan dan birokrasi, serta mengatur pemilu yang tidak seimbang untuk menghancurkan pengawasan demokratis terhadap kekuasaannya.

Selama 15 tahun pemerintahan Hasina, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang luas, termasuk penahanan massal, dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap lawan politiknya.

Yunus telah membentuk komisi untuk memantau reformasi yang diperlukan dan penetapan tanggal pemilu tergantung pada kesepakatan partai politik.

"Saya selalu menekankan bahwa reformasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengaturan pemilu," kata Yunus.

"Jika partai politik setuju mengadakan pemilu lebih awal dengan reformasi minimal, seperti daftar pemilih yang valid, pemilu bisa diadakan pada akhir November."

Namun, Yunus menambahkan, jika semua reformasi diterapkan, pemilu akan ditunda beberapa bulan.

Salah satu reformasi penting adalah pembaruan daftar pemilih, yang menurut Yunus sangat rumit setelah bertahun-tahun proses demokrasi yang kacau. Ini membutuhkan penghapusan nama-nama palsu dan pendaftaran pemilih baru di kalangan pemuda yang terus berkembang.

Yunus juga menyatakan impiannya untuk memastikan partisipasi pemilih 100 persen.

"Jika ini tercapai, tidak akan ada pemerintah yang berani mencabut hak suara warga negara lagi," ungkapnya.

Pemilu terakhir di Bangladesh diadakan pada Januari, ketika Hasina merayakan kemenangannya. Namun, pemilu itu dikecam karena dianggap tidak bebas dan adil serta diboikot oleh pesaing setelah tindakan keras yang menyebabkan ribuan anggota partai oposisi ditangkap.

Kelompok oposisi lama, seperti Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), kini berusaha bangkit kembali setelah penindasan bertahun-tahun di bawah Hasina.

Yunus menegaskan pula bahwa pemerintahannya juga fokus memastikan pelaku pelanggaran selama pemerintahan sebelumnya diadili, termasuk dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Hasina.