Indonesia dan 7 Negara Lainnya Kecam Pelanggaran Berulang terhadap Masjid Al-Aqsa

Liputan6.com, Jakarta - Para menteri luar negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan otoritas pendudukan Israel terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Mereka secara khusus menyoroti berlanjutnya serangan oleh para pemukim serta kunjungan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif di bawah perlindungan polisi Israel, termasuk pengibaran bendera Israel di halamannya.

"Para menteri menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan provokatif di Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta merupakan provokasi yang tidak dapat diterima bagi umat muslim di seluruh dunia dan pelanggaran serius terhadap kesucian kota suci tersebut," demikian bunyi pernyataan bersama para menteri luar negeri seperti dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Jumat (24/4/2026).

Mereka menyatakan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya menjaga status tersebut, dengan mengakui peran khusus pengelolaan Hasyimiyah yang bersejarah dalam hal ini.

Seluruh area Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif seluas 144 dunam, menurut mereka, merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat muslim, dan bahwa Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania, adalah entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

"Para menteri mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 pemukiman baru, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional tahun 2024. Para menteri mengecam kekerasan yang terus berlangsung dan meningkat yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan baru-baru ini terhadap sekolah dan anak-anak Palestina, serta menyerukan agar para pihak yang bertanggungjawab dimintai pertanggungjawaban," sebut pernyataan itu.

Israel, ungkap para menteri delapan negara di atas, tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan Palestina. Mereka secara tegas menolak setiap upaya untuk menganeksasi wilayah pendudukan Palestina atau memindahkan rakyat Palestina secara paksa.

"Para menteri menekankan kembali bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta terhadap implementasi solusi dua negara, meningkatkan ketegangan, merusak upaya perdamaian, dan menghambat berbagai inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan de-eskalasi dan memulihkan stabilitas," ungkap para menteri luar negeri delapan negara.

Mereka menyerukan komunitas internasional untuk menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan moralnya serta mendesak Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki dan mengakhiri praktik-praktik ilegalnya. Mereka mendorong kmunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah yang konkret dan tegas untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

Selain itu, mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengintensifkan seluruh upaya regional dan internasional guna mendorong solusi politik dalam mencapai perdamaian komprehensif berdasarkan Solusi Dua Negara.

Mereka menegaskan kembali dukungan penuh terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, khususnya hak atas penentuan nasib sendiri dan perwujudan negara Palestina yang merdeka berdasarkan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.