Ikut Jejak AS, Inggris Klaim Kontak dengan Pemberontak di Suriah

Liputan6.com, London - Mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) yang mengklaim telah berkomunikasi langsung dengan rezim pemberontak pengganti Bashar al-Assad yang ditumbangkan, Inggris juga menyatakan telah melakukan kontak.

Laporan BBC yang dikutip Senin (16/12/2024) menyebut, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pemerintah Inggris telah melakukan "kontak diplomatik" dengan kelompok pemberontak Suriah yang menggulingkan rezim Assad.

Lammy mengatakan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tetap menjadi organisasi teroris terlarang, tetapi Inggris "dapat melakukan kontak diplomatik dan karenanya kami memang melakukan kontak diplomatik, seperti yang Anda harapkan".

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS telah melakukan "kontak langsung" dengan pemberontak HTS yang sekarang menguasai Suriah.

Pernyataan Lammy muncul saat pemerintah mengumumkan paket bantuan kemanusiaan senilai £50 juta untuk warga Suriah yang rentan, termasuk pengungsi di wilayah tersebut.

Berbicara pada hari Minggu (15/12), Lammy mengatakan: "Kami ingin melihat pemerintahan yang representatif, pemerintahan yang inklusif. Kami ingin melihat persediaan senjata kimia diamankan, dan tidak digunakan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada kekerasan yang berkelanjutan.

"Untuk semua alasan tersebut, dengan menggunakan semua saluran yang kami miliki, dan itu adalah saluran diplomatik dan tentu saja saluran intelijen, kami berusaha untuk menangani HTS di mana pun kami harus melakukannya."

Kontak diplomatik dengan HTS tidak berarti menteri luar negeri secara pribadi telah berhubungan dengan kelompok pemberontak tersebut.

Sumber Whitehall mengatakan bahwa kontak yang dimaksud diizinkan berdasarkan ketentuan undang-undang terorisme yang ada, di mana, misalnya, NGO dapat melakukan kontak untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Kontak tersebut tidak berarti bahwa pencantuman HTS sebagai kelompok teroris oleh Inggris dicabut. Namun, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Inggris telah memulai proses penilaian HTS berdasarkan tindakannya.

Baik Inggris maupun AS memiliki kepentingan pribadi dalam apa yang akan terjadi selanjutnya di Suriah. Blinken mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu bahwa interaksi AS dengan HTS khususnya terkait nasib jurnalis Amerika yang hilang, Austin Tice.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan Blinken dan Lammy berbicara pada hari Minggu (15/12), ia mengatakan bahwa Washington akan mendukung pemerintahan "yang bertanggung jawab dan representatif" di Suriah, "yang dipilih oleh rakyat Suriah".

Ketika ditanya apakah HTS dapat dihapus dari daftar kelompok teroris terlarang di Inggris, Lammy mengatakan kelompok pemberontak itu tetap menjadi organisasi terlarang yang berasal dari Al-Qaeda.

"Al-Qaeda bertanggung jawab atas hilangnya banyak nyawa di tanah Inggris," kata Lammy, seraya menambahkan: "Kami akan menghakimi mereka [HTS] atas tindakan mereka, saya tidak akan mengomentari pelarangan di masa mendatang, tetapi tentu saja kami mengakui bahwa ini adalah momen penting bagi Suriah."

Awal pekan ini, Perdana Menteri Sir Keir Starmer mengatakan belum ada keputusan yang dibuat tentang status pelarangan HTS.

Mengenai janji uang tunai kepada negara Timur Tengah itu, Lammy mengatakan hal itu menyusul pembicaraan pada hari Sabtu (14/12) di Aqaba.

Diselenggarakan oleh Yordania, delegasi dari beberapa negara sepakat tentang pentingnya "pemerintahan yang nonsektarian dan representatif", melindungi hak asasi manusia, akses tanpa batas untuk bantuan kemanusiaan, penghancuran senjata kimia yang aman, dan memerangi terorisme.

Pembicaraan tersebut dihadiri oleh Inggris, AS, Prancis, Jerman, Arab Contact Group, Bahrain, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, UE, dan PBB.

HTS tidak hadir dalam pertemuan di Yordania.

Namun, semua orang di Aqaba merasa penting untuk terlibat dengan HTS, dan keterlibatan tersebut harus berdasarkan akses kemanusiaan dan prinsip-prinsip yang diuraikan di atas.

Inggris mengatakan £30 juta akan disalurkan di Suriah untuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan darurat, sementara £10 juta akan diberikan kepada Program Pangan Dunia (WFP) di Lebanon dan £10 juta untuk WFP dan badan pengungsi PBB, UNHCR, di Yordania.

Selain bantuan sebesar £50 juta untuk warga Suriah di wilayah tersebut, pemerintah Inggris mengatakan bahwa dana Inggris sebesar £120.000 akan diberikan untuk mendukung Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) "untuk membersihkan Suriah dari senjata kimia" dan mendukung pemerintah sementara Suriah.

Inggris menutup kedutaan besarnya di Damaskus pada tahun 2013, dua tahun setelah protes Musim Semi Arab mulai ditindas secara brutal di sana oleh rezim Assad.

Antara tahun 2011 dan 2021, lebih dari 30.000 warga Suriah diberikan suaka di Inggris, tetapi pada hari Senin Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak mungkin lagi untuk menilai kasus-kasus yang belum terselesaikan mengingat perubahan keadaan.

Minggu lalu, kelompok pemberontak HTS menggulingkan pemerintahan Assad bersama dengan faksi-faksi pemberontak sekutu.

Kementerian Dalam Negeri kemudian menghentikan keputusannya tentang klaim suaka Suriah ke Inggris karena pemerintah belum menentukan apakah Suriah, di bawah otoritas baru yang dipimpin pemberontak, adalah negara yang aman untuk mengirim orang-orang.

Keluarga Assad memerintah Suriah selama lebih dari 50 tahun. Pada tahun 2011, Bashar al-Assad menghancurkan pemberontakan pro-demokrasi yang damai, yang memicu perang saudara di mana lebih dari setengah juta orang tewas dan 12 juta lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Kini semakin banyak laporan yang muncul tentang kekejaman rezim Assad dan penderitaan yang ditimbulkannya pada kehidupan begitu banyak warga Suriah.

Namun, mengingat afiliasi kelompok militan Islamis tersebut sebelumnya dengan Al-Qaeda, minoritas agama di Suriah dan negara-negara tetangga khawatir tentang masa depan mereka di bawah kekuasaan HTS.