Debat Panas Antar Calon Presiden Korea Selatan

Liputan6.com, Seoul - Para calon presiden Korea Selatan saling berhadapan dalam debat televisi pertama yang berlangsung panas pada Minggu (18/5/2025) malam. Debat ini digelar menjelang pemilihan mendadak yang akan berlangsung pada 3 Juni untuk memilih pengganti mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan karena deklarasi darurat militer singkatnya pada Desember 2024.

Lee Jae-myung, kandidat dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama dan saat ini menjadi favorit dalam jajak pendapat, mendapat kritik dari lawan-lawan politiknya karena dianggap terlalu bersahabat dengan China. Kritik merujuk pada komentarnya bahwa Korea Selatan tidak perlu terlibat dalam sengketa antara China dan Taiwan.

Namun, Lee menegaskan bahwa dirinya menjadikan pragmatisme sebagai kunci dalam kebijakan luar negeri. Dia menyatakan bahwa Korea Selatan tidak seharusnya sepenuhnya mengandalkan aliansinya dengan Amerika Serikat (AS). Dia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan China dan Rusia, meskipun kerja sama keamanan dengan AS dan Jepang tetap diperlukan.

Kim Moon-soo, calon dari Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, mengatakan Korea Selatan harus mengejar "keseimbangan nuklir" untuk meningkatkan keamanannya melawan Korea Utara. Lee menepis pembicaraan tentang persenjataan nuklir mandiri negara itu sebagai tidak realistis. "Tidak mungkin AS akan menyetujuinya," kata Lee.

Kim sebelumnya pernah menyerukan agar Korea Selatan mengambil langkah lebih dekat menuju kemampuan produksi senjata nuklir jika diperlukan. Dia juga menyarankan agar Korea Selatan membahas pembagian senjata nuklir seperti NATO dengan AS jika ancaman dari Korea Utara semakin meningkat.

Dalam isu ekonomi, Lee mendorong peningkatan investasi pada kecerdasan buatan (AI), perlindungan bagi pekerja yang tergabung dalam serikat buruh, penerapan sistem kerja empat setengah hari dalam seminggu, serta penekanan pada kepentingan nasional dalam menghadapi tarif dari Amerika Serikat.

Lee menyampaikan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi Korea Selatan untuk buru-buru mencapai kesepakatan dagang dengan Washington. Dalam debat yang berlangsung selama dua jam itu, dia mengatakan bahwa AS tidak selalu memiliki "keunggulan mutlak" dalam negosiasi tarif.

"AS akan memiliki banyak tuntutan, namun saya tidak berpikir mereka berniat untuk mendapatkan semuanya," kata Lee. "Kita tidak perlu menjadi pihak pertama yang maju, terburu-buru mencapai kesepakatan lebih awal."

Menurut Lee, Korea Selatan perlu mengembangkan industri berteknologi tinggi dan energi terbarukan guna mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan fokus mengembangkan kedaulatan AI, sehingga rakyat kami setidaknya bisa menggunakan sesuatu seperti ChatGPT secara gratis, seperti kalkulator elektronik," sebut Lee.

Di sisi lain, Kim dari PPP berjanji akan menciptakan lapangan kerja dan menghapus regulasi yang menghambat pertumbuhan bisnis. Dia menambahkan bahwa jika terpilih, dia akan mengupayakan pertemuan puncak dengan Donald Trump untuk menyelesaikan persoalan tarif.

Perekonomian Korea Selatan—yang merupakan terbesar keempat di Asia—mengalami kontraksi pada kuartal pertama akibat melemahnya ekspor dan konsumsi. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran terhadap dampak dari kebijakan tarif agresif AS serta gejolak politik domestik.

Korea Selatan telah memulai pembicaraan dagang dengan AS dan tengah mengupayakan pengecualian dari kebijakan tarif tersebut.

Presiden Donald Trump memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap Korea Selatan pada April. Setelah itu, Seoul menjadi salah satu negara pertama yang mengadakan pembicaraan langsung dengan Washington, mengikuti langkah Jepang.

Lee menjanjikan peningkatan investasi pada bidang AI hingga 100 triliun won dan menawarkan insentif berupa kredit pajak produksi hingga 10 persen bagi semikonduktor yang diproduksi dan dijual di dalam negeri.

Kim berjanji akan membentuk lembaga pemerintah khusus untuk melakukan inovasi regulasi, serta mengalokasikan lebih dari 5 persen anggaran negara untuk bidang riset dan pengembangan.

Dalam survei terbaru Gallup Korea yang dirilis pada Jumat (16/5), Lee mencatatkan dukungan sebesar 51 persen, sementara Kim tertinggal jauh di angka 29 persen.

Presiden Yoon diberhentikan dari jabatannya bulan lalu karena deklarasi hukum militer yang dilakukannya pada 3 Desember. Keputusan tersebut memicu krisis politik dan mendorong pelaksanaan pemilu mendadak.

Lee, dalam pernyataan yang disampaikan pada hari yang sama, menyerukan reformasi konstitusi agar presiden dapat menjabat selama empat tahun dalam dua periode. Dia juga mengusulkan sistem dua putaran dalam pemilihan presiden yang dapat diberlakukan melalui referendum.

Saat ini, presiden Korea Selatan hanya diperbolehkan menjabat satu periode selama lima tahun.

Lee berjanji akan membatasi kewenangan presiden dalam mendeklarasikan hukum militer serta meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam deklarasi 3 Desember tersebut.

"Kita harus mengumpulkan kekuatan rakyat untuk mengusir mereka dan memegang mereka secara ketat bertanggung jawab," imbuhnya.