China: AS Merusak Citranya Sendiri dengan Melarang Mahasiswa Asing di Universitas Harvard

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah China pada Jumat (23/5/2025) menyatakan bahwa langkah pemerintahan Donald Trump untuk melarang mahasiswa asing dari Harvard University atau Universitas Harvard akan merusak reputasi internasional Amerika Serikat (AS). 

Berdasarkan data Universitas Harvard, pada 2024, mereka menerima 6.703 mahasiswa asing di seluruh sekolahnya atau sekitar seperempat dari total populasi mahasiswa. Dari jumlah tersebut, 1.203 di antaranya berasal dari China.

Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyatakan bahwa kerja sama pendidikan dengan AS merupakan hubungan yang saling menguntungkan dan China menentang segala bentuk politisasi terhadap kerja sama tersebut.

"Tindakan yang dilakukan oleh pihak AS hanya akan merusak citra dan kredibilitas internasional mereka sendiri," ujarnya seperti dilansir CBS.

Dia juga menambahkan bahwa China akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan mahasiswa serta cendekiawannya di luar negeri. Namun, dia tidak memberikan rincian mengenai bagaimana hal itu akan dilakukan dalam situasi ini.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menuduh Universitas Harvard memberi ruang bagi kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China.

Dia menyatakan bahwa tindakan pemerintahan terhadap universitas ternama tersebut akan menjadi peringatan bagi universitas-universitas lainnya.

Bulan lalu, CBS Boston melaporkan bahwa Noem telah menuntut catatan terperinci mengenai dugaan kegiatan ilegal dan kekerasan dari para pemegang visa pelajar asing di Universitas Harvard.

"Adalah sebuah privilese, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran uang kuliah mereka yang lebih tinggi untuk menambah dana abadi universitas yang bernilai miliaran dolar," kata Noem dalam pernyataan resminya. "Harvard sudah memiliki banyak kesempatan untuk bertindak benar. Mereka menolak."

Juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson juga menyampaikan pernyataan bahwa Universitas Harvard telah menjadi sarang agitator anti-AS, antisemitisme, dan pro-teroris.

"Mereka berulang kali gagal mengambil tindakan untuk mengatasi berbagai masalah besar yang berdampak buruk terhadap mahasiswa AS dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka," ujar Jackson.

Trump beberapa waktu lalu menuduh universitas-universitas terkemuka AS gagal melindungi mahasiswa Yahudi saat kampus-kampus di seluruh negeri menggelar protes terhadap perang di Gaza dan dukungan AS untuk Israel. 

Pihak Universitas Harvard menggarisbawahi langkah pemerintah Trump sebagai tindakan yang melanggar hukum.

"Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menerima mahasiswa dan cendekiawan asing, yang berasal dari lebih dari 140 negara dan memperkaya Universitas ini — dan negara ini — dengan cara yang tak terhingga," kata juru bicara universitas dalam pernyataan pada Kamis. "Kami sedang bergerak cepat untuk memberikan panduan dan dukungan kepada anggota komunitas kami," lanjutnya.

"Tindakan balasan ini mengancam akan menimbulkan kerugian serius bagi komunitas Harvard dan negara kita, serta merusak misi akademik dan riset Harvard."

Dalam perkembangan teranyar, Universitas Harvard menggugat pemerintahan Trump.

Reuters melaporkan bahwa dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di Boston, Universitas Harvard menyebut kebijakan pemerintah sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS dan hukum federal lainnya.

Universitas Harvard juga menyatakan hal itu memiliki dampak langsung dan menghancurkan terhadap universitas dan lebih dari 7.000 pemegang visa.

Sementara itu, sebuah universitas di Hong Kong mencoba memanfaatkan ketidakpastian ini dengan menawarkan diri untuk menerima para mahasiswa terdampak.

Hong Kong University of Science and Technology mengundang secara terbuka mahasiswa asing di Harvard untuk menuntut ilmu di institusinya. Dalam siaran persnya, universitas tersebut menyatakan akan memberikan tawaran masuk tanpa syarat, prosedur penerimaan yang dipermudah, serta dukungan akademik untuk memastikan transisi yang lancar.