Catatan Keberhasilan dan Kegagalan Keir Starmer sebagai PM Inggris

Liputan6.com, London - Keir Starmer pernah memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang menawarkan "stabilitas dan moderasi" serta berjanji membangun kembali Inggris setelah kemenangan telak Partai Buruh dalam Pemilu 2024.

Namun, setelah dua tahun yang diwarnai sejumlah kesalahan politik, tekanan ekonomi, skandal, serta hasil buruk dalam pemilihan devolusi, pemilihan wali kota, dan pemilihan lokal, Inggris kini bersiap memiliki perdana menteri keenam dalam tujuh tahun terakhir.

Dengan berakhirnya era Starmer, apa saja keberhasilan dan kegagalan utama selama masa pemerintahannya? Berikut catatan The Guardian:

Undang-Undang Hak Pekerja yang diusung Partai Buruh dipuji Starmer sebagai "peningkatan terbesar terhadap hak-hak pekerja dalam satu generasi" ketika resmi berlaku pada Desember lalu.

Meski Partai Buruh membatalkan rencana memberikan hak kepada seluruh pekerja untuk mengajukan gugatan atas pemecatan tidak adil sejak hari pertama bekerja, aturan tersebut tetap membuka jalan bagi hak-hak baru yang signifikan terkait tunjangan sakit, cuti orang tua, dan kontrak kerja tanpa jam minimum.

Sekretaris Jenderal Kongres Serikat Buruh Inggris (TUC) Paul Nowak menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang "bersejarah" dan memberikan "hak-hak penting" bagi pekerja. Sebaliknya, Partai Konservatif dan kelompok pelaku usaha menilai kebijakan itu akan menambah beban perusahaan dan berpotensi membuat perekrutan tenaga kerja menjadi lebih berhati-hati.

Salah satu langkah terbesar pemerintah ini yang relatif luput dari perhatian publik adalah kenaikan upah minimum nasional mulai April tahun ini. Pemerintahan Starmer menaikkan upah minimum bagi pekerja berusia di atas 21 tahun dari 12,21 pound sterling menjadi 12,71 pound sterling per jam.

Kebijakan tersebut meningkatkan pendapatan sekitar 2,4 juta pekerja berpenghasilan rendah hingga 900 pound sterling per tahun.

Banyak pekerja juga merupakan penyewa rumah. Pendukung Starmer menunjuk Undang-Undang Hak Penyewa sebagai dorongan signifikan bagi hampir dua perlima rumah tangga di Inggris yang tinggal di hunian sewa, baik sektor privat maupun sosial.

Melalui aturan tersebut, pemilik properti harus memiliki alasan hukum untuk mengusir penyewa, kontrak sewa jangka tetap dihapuskan, dan seluruh proses pengusiran wajib mengikuti prosedur resmi.

Keberhasilan: Starmer sebagai Negarawan Internasional

Starmer kerap terlihat paling nyaman ketika berada di panggung internasional.

Setelah menghabiskan sebagian besar masa awal pemerintahannya membangun hubungan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Mei lalu ia mengklaim Inggris berhasil mencapai "terobosan" kesepakatan dagang yang memangkas sejumlah tarif atas mobil, aluminium, dan baja serta menyelamatkan ribuan lapangan kerja.

Namun, kesepakatan tersebut tampak semakin rapuh dalam beberapa bulan terakhir setelah Trump mengkritik Starmer karena tidak mendukung serangan awal AS dan Israel terhadap Iran.

Meski demikian, keputusan itu dinilai sejalan dengan pandangan sebagian besar pemilih Inggris dan memungkinkan Starmer mengambil posisi berbeda dari para rival politiknya yang mendukung pendekatan lebih agresif.

Dalam isu Ukraina, Starmer tetap konsisten memberikan dukungan dan berupaya membawa Inggris bergabung dalam skema pinjaman pemulihan Uni Eropa senilai 78 miliar pound sterling untuk negara tersebut.

Dalam hubungan dengan Eropa secara lebih luas, ia berupaya mempererat hubungan dan semakin vokal menyuarakan keinginannya melakukan "reset Brexit".

Starmer menyebut keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai langkah yang "merugikan" dan menegaskan bahwa Inggris harus berada di jantung Eropa yang lebih kuat dalam bidang pertahanan, keamanan, energi, dan ekonomi.

KTT Uni Eropa-Inggris yang dijadwalkan berlangsung pada musim panas tahun ini diperkirakan menjadi salah satu momen penting dalam masa pemerintahannya. Demikian pula dengan RUU reset Uni Eropa-Inggris yang memuat ketentuan yang memungkinkan Inggris mengadopsi aturan pasar tunggal Uni Eropa tanpa melalui pemungutan suara parlemen seperti biasanya.

Starmer menyatakan bangga atas keputusan pemerintah menghapus batas tunjangan dua anak pada Maret lalu. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu mengangkat sekitar setengah juta anak keluar dari kemiskinan.

Namun, para pengkritik mengingatkan bahwa langkah itu diambil setelah tekanan berkepanjangan dari anggota parlemen Partai Buruh yang mendorong pemerintah mengubah posisinya.

Pemerintah mengumumkan pembukaan 1.000 pusat layanan keluarga Best Start baru di Inggris serta menerapkan sepenuhnya kebijakan era Konservatif berupa 30 jam layanan penitipan anak gratis yang didanai pemerintah setiap pekan bagi orang tua bekerja yang memenuhi syarat dan memiliki anak berusia sembilan bulan hingga usia sekolah.

Program tersebut diperkirakan menghemat biaya keluarga sekitar 7.500 hingga 8.000 pound sterling per anak setiap tahun.

Selain itu, pemerintah mulai menerapkan program sarapan gratis secara nasional bagi seluruh murid sekolah dasar. Starmer menyebut program tersebut sebagai "penyelamat bagi para orang tua" sekaligus investasi bagi generasi mendatang agar memperoleh awal kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah kemudian meluncurkan program menyikat gigi dengan pendampingan bagi anak usia tiga hingga lima tahun serta menjanjikan tambahan 100.000 layanan pemeriksaan gigi bagi anak-anak.

Melalui Menteri Pendidikan Bridget Phillipson, pemerintahan Starmer mulai menangani krisis kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas (SEND).

Buku putih pendidikan yang diterbitkan pemerintah mendapat sambutan hati-hati dari para pemimpin sektor pendidikan dan anggota parlemen Partai Buruh setelah proses lobi yang dinilai berhasil membangun dukungan politik, berbeda dengan upaya reformasi kesejahteraan yang gagal.

Keberhasilan: Imigrasi

Pada Mei tahun lalu, Starmer menjanjikan kebijakan imigrasi baru yang akan menurunkan migrasi neto secara signifikan dalam empat tahun.

Sejauh ini, target tersebut menunjukkan hasil, meski pemerintah tidak terlalu menonjolkannya.

Dalam 12 bulan terakhir, menurut data pelacak BBC, migrasi neto turun 48 persen, jumlah permohonan suaka menurun 12 persen, dan kedatangan migran menggunakan perahu kecil berkurang 41 persen.

Namun, tren tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Tahun ini, migrasi neto diperkirakan dapat turun hingga berada di bawah nol untuk pertama kalinya sejak 1993. National Institute of Economic and Social Research memperingatkan kondisi itu dapat mengurangi pendapatan nasional tahunan Inggris hingga 3,6 persen pada 2040.

Keberhasilan: Catatan Positif di Bidang Ekonomi

Apakah Starmer dapat mengklaim kinerja ekonomi sebagai keberhasilan pemerintahannya masih menjadi perdebatan.

Namun, biaya pinjaman pemerintah mencapai level terendah dalam tiga tahun pada April lalu sebelum dampak perang Iran dan gejolak politik terbaru mulai terasa. Situasi tersebut menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 30 tahun melonjak ke level tertinggi sejak Mei 1998.

Pada awal tahun, inflasi sempat menurun dan pasar memperkirakan akan terjadi pemangkasan suku bunga lebih lanjut.

Pemerintah meluncurkan Dana Kekayaan Nasional senilai 7,3 miliar pound sterling yang dirancang untuk menarik investasi swasta bernilai miliaran pound bagi pembangunan infrastruktur dan industri hijau.

Menteri Keuangan Rachel Reeves kemudian mengubah aturan fiskal untuk membuka investasi modal baru senilai 113 miliar pound sterling bagi pembangunan infrastruktur.

Dana tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Sizewell C, jalur kereta East West Rail, serta pembangunan rumah, sekolah, dan penjara.

Salah satu keputusan pertama Reeves sebagai Menteri Keuangan adalah mencabut tunjangan bahan bakar musim dingin bagi sebagian besar pensiunan.

Kebijakan tersebut menuai penolakan luas dari pemilih maupun anggota parlemen Partai Buruh.

Sebagai bagian utama dari pernyataan fiskalnya pada Juli, kebijakan itu dirancang untuk menunjukkan bahwa pemerintah siap mengambil keputusan yang tidak populer.

Baik Reeves maupun Starmer tetap mempertahankan kebijakan tersebut selama berbulan-bulan meski mendapat kritik luas.

Pemerintah akhirnya berbalik arah setelah mengalami kekalahan besar dalam pemilihan lokal pada Mei lalu, ketika Partai Buruh kehilangan dua pertiga kursi dewan yang dipertahankannya.

Bahkan setahun kemudian, anggota parlemen Partai Buruh mengakui isu tersebut masih sering muncul saat kampanye dari pintu ke pintu.

Kegagalan: Kebijakan Kesejahteraan

Pada Maret tahun lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Pensiun Liz Kendall mengumumkan perubahan kontroversial terhadap sistem tunjangan sosial.

Ia mengklaim reformasi tersebut akan mendorong lebih banyak orang bekerja dan menghemat 5 miliar pound sterling melalui pengurangan tunjangan disabilitas.

Namun, penolakan dari anggota parlemen Partai Buruh muncul hampir seketika dan terus membesar dari hari ke hari.

Prosesnya berlangsung kacau dan penuh ketegangan politik.

Pada Juli, pemerintah kembali mengubah arah kebijakan dan posisi politik Starmer dinilai mengalami kerusakan yang cukup besar.

Dalam manifesto Pemilu 2024, Partai Buruh berjanji tidak akan menaikkan iuran jaminan sosial nasional (National Insurance/NI), pajak pertambahan nilai (VAT), maupun tarif dasar, menengah, dan tertinggi pajak penghasilan.

Namun, dalam anggaran pertamanya, Reeves menaikkan tarif NI yang dibayarkan pemberi kerja untuk mengumpulkan tambahan pendapatan sebesar 24 miliar pound sterling guna menutup kekurangan anggaran.

Reeves bersikeras kebijakan tersebut bukan pajak bagi pekerja. Akan tetapi, Office for Budget Responsibility (OBR) memperingatkan langkah itu berpotensi menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Meski Starmer dan Reeves berulang kali menegaskan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama pemerintah, OBR pada 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris pada 2026 dari 1,4 persen menjadi 1,1 persen.

Pada April, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyatakan konflik Iran diperkirakan akan berdampak lebih besar terhadap Inggris dibandingkan negara maju lainnya.

IMF kemudian menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris pada 2026 dari 1,3 persen menjadi 0,8 persen.

Kegagalan: Serangkaian U-Turn

Setiap perdana menteri pernah mengubah kebijakan. Namun, pada awal tahun ini Starmer mulai dikenal sebagai sosok yang kerap melakukan U-turn atau perubahan arah kebijakan.

Selain membatalkan rencana pemotongan tunjangan dan pencabutan tunjangan bahan bakar musim dingin, ia mundur dari rencana kenaikan pajak warisan untuk petani.

Pemerintah akhirnya menaikkan ambang batas pengenaan pajak atas lahan pertanian warisan dari rencana awal 1 juta pound sterling menjadi 2,5 juta pound sterling.

Setelah sebelumnya berjanji mengembalikan anggaran bantuan internasional ke level 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto "sesegera mungkin ketika kondisi fiskal memungkinkan", Starmer justru memangkas anggaran bantuan lebih jauh untuk meningkatkan belanja pertahanan.

Kebijakan itu membuat pengeluaran bantuan luar negeri Inggris turun ke level terendah dalam sejarah.

Starmer sempat menegaskan tidak akan ada penyelidikan nasional terkait skandal geng grooming. Namun, kemudian ia menunjuk Louise Casey untuk memimpin sebuah "audit" guna mengukur seberapa luas persoalan tersebut.

Keputusan itu akhirnya membuka jalan bagi penyelidikan nasional yang sebelumnya ditolak.

Pemerintah Starmer kemudian membatalkan rencana menunda pemilihan lokal di 30 wilayah dewan di Inggris setelah para pejabat menyimpulkan mereka kemungkinan besar akan kalah dalam gugatan hukum yang diajukan pemimpin Reform UK, Nigel Farage.

Ketika ditanya mengenai berbagai perubahan arah tersebut, Starmer menjawab, "Saya seorang pragmatis. Saya selalu mengedepankan akal sehat."

Ini mungkin bukan kegagalan kebijakan, tetapi jelas merupakan kegagalan dalam proses pemeriksaan kelayakan.

Pada September, Starmer mencopot Peter Mandelson dari jabatan Duta Besar Inggris untuk AS setelah pemerintah menyatakan mantan menteri Partai Buruh tersebut tidak mengungkapkan secara penuh hubungan pertemanannya dengan terpidana kasus kejahatan seksual anak Jeffrey Epstein saat proses penunjukan.

Sejumlah pengamat mencatat bahwa hubungan antara keduanya telah lama diberitakan secara luas oleh media, termasuk Financial Times.

Kini, skandal Mandelson menjadi luka politik yang terus membayangi pemerintah.

Pada Februari, kasus tersebut memicu pengunduran diri Morgan McSweeney, kepala staf sekaligus penasihat terdekat Starmer.

Pemerintah dipaksa merilis dokumen terkait penunjukan tersebut melalui prosedur parlemen yang jarang digunakan, yakni humble address.

Pada April, investigasi The Guardian mengungkap bahwa Mandelson tetap memperoleh jabatan tersebut meskipun gagal lolos proses pemeriksaan keamanan.

Keputusan Kementerian Luar Negeri untuk mengabaikan rekomendasi pejabat keamanan kemudian memicu pengunduran diri pejabat senior Olly Robbins.

Pada Juni, dokumen tambahan menunjukkan Mandelson telah menerima pengarahan keamanan sensitif terkait pekerjaan Kementerian Luar Negeri bahkan sebelum proses pemeriksaan keamanan selesai.

Dokumen tersebut mengungkap kritik internal Partai Buruh terhadap Starmer, termasuk dari Mandelson sendiri yang menilai perdana menteri itu cenderung menyerah di bawah tekanan dan kurang memiliki energi kepemimpinan.

Dokumen lain terkait penunjukan Mandelson masih akan dipublikasikan dan berpotensi menimbulkan persoalan tambahan bagi penerus Starmer.