Buntut Krisis Kemanusiaan Gaza: Inggris Tangguhkan Negosiasi Dagang dengan Israel, Panggil Dubesnya, dan Sanksi Pemukim Yahudi

Liputan6.com, London - Inggris menangguhkan perundingan dagang dengan Israel, memanggil duta besar negara itu, dan menjatuhkan sanksi baru terhadap para pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel. Menteri Luar Negeri David Lammy menyebut eskalasi militer di Gaza sebagai sesuatu yang "secara moral tak bisa dibenarkan".

Di Dewan Rakyat, terdengar teriakan "memalukan" dari para anggota parlemen saat Lammy membeberkan pernyataan seorang menteri Israel yang menyebut operasi terbaru mereka bertujuan "membersihkan Gaza", "menghancurkan apa yang tersisa", dan merelokasi warga Palestina "ke negara ketiga".

"Kita harus menyebut ini apa adanya," kata Lammy kepada parlemen seperti dikutip dari BBC. "Ini adalah ekstremisme, ini berbahaya, ini menjijikkan, ini monster, dan saya mengutuknya sekeras mungkin."

Lammy mengatakan Israel telah menjadi korban serangan keji pada 7 Oktober 2023 dan Inggris selalu mendukung hak negara tersebut untuk membela diri. Namun, menurutnya, pemerintah Israel telah menempuh jalan yang "secara moral tidak dapat dibenarkan" dan "sama sekali kontraproduktif", yang tidak akan berhasil membawa para sandera pulang dengan selamat.

Sebaliknya, Lammy menuduh pemerintahan yang dipimpin Benjamin Netanyahu telah "mengisolasi Israel dari teman-teman dan mitra-mitranya di seluruh dunia", dan mengumumkan bahwa negosiasi perjanjian perdagangan bebas telah ditangguhkan.

Menteri Timur Tengah Inggris Hamish Falconer menyampaikan kepada Duta Besar Israel Tzipi Hotovely bahwa Inggris tidak akan "berdiam diri" melihat peningkatan operasi militer Israel di Gaza.

"Hari ini saya memanggil Duta Besar Israel ke FCDO," kata Falconer dalam unggahan di platform media sosial X, merujuk pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan.

"Saya menegaskan penolakan Inggris terhadap operasi militer yang diperluas di Gaza dan meningkatnya kekerasan serta intimidasi oleh para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat."

"Inggris tidak akan tinggal diam melihat ini terjadi," tambahnya.

Selain mengutuk kekerasan para pemukim, Lammy juga mengumumkan sanksi yang mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga individu dan empat perusahaan yang "melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan".

Bagaimanapun, terjadi perdebatan sengit di parlemen. Menteri Luar Negeri Bayangan dari Partai Konservatif Dame Priti Patel menyatakan bahwa tindakan pemerintah Inggris akan disambut baik oleh Hamas. Namun, di sisi lain, muncul pula desakan marah agar pemerintah bertindak lebih jauh.

"Kata-kata yang tegas tidak akan banyak membantu menyelesaikan tantangan nyata yang sedang berlangsung dan penderitaan yang kita saksikan terjadi hari demi hari," ungkap Patel.

Dia menambahkan, "Hal ini seharusnya menjadi alasan untuk keprihatinan karena tindakan pemerintah Inggris didukung oleh Hamas, sebuah organisasi teroris."

Setelah pernyataan tersebut, muncul seruan agar Menlu Lammy bertindak lebih jauh. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Buruh bahkan mengangkat kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum internasional.

Abtisam Mohamed, anggota parlemen Partai Buruh dari daerah pemilihan Sheffield Central, mengatakan Netanyahu telah membuat "pengakuan eksplisit bahwa pejabat Israel berniat melakukan pembersihan etnis".

Lammy menjelaskan bahwa penangguhan sebagian penjualan senjata ke Israel telah memastikan bahwa "tidak satu pun dari kita menjadi ikut bertanggung jawab dalam tindakan yang melanggar hukum kemanusiaan internasional." Namun, karena perang masih terus berlanjut, dia mengumumkan langkah tambahan.

Lebih lanjut, Lammy memberikan "komitmen penuh" bahwa pemerintah Inggris akan mengambil tindakan lebih jauh jika diperlukan dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

Dia menanggapi seruan untuk secara resmi mengakui Negara Palestina dengan mengonfirmasi bahwa dirinya "sedang berdialog erat" dengan Prancis dan Arab Saudi mengenai pengakuan tersebut.

Menurut para diplomat yang berbicara kepada BBC, mereka masih lebih memilih menggunakan pengakuan terhadap Palestina sebagai pemicu untuk tindakan lebih lanjut—mungkin sebagai bagian dari penyelesaian damai yang lebih luas—daripada sekadar ekspresi simbolis kemarahan terhadap Israel dan dukungan terhadap Palestina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein merespons pernyataan Lammy dengan nada menantang melalui X. Dia menyatakan bahwa keputusan sanksi tersebut tidak berdasar.

"Tekanan dari luar tidak akan mengalihkan Israel dari jalurnya dalam mempertahankan eksistensi dan keamanannya terhadap musuh-musuh yang ingin menghancurkannya," ujarnya.

Marmorstein menyiratkan bahwa pemerintah Inggris memang tidak benar-benar mendorong negosiasi perjanjian dagang "sama sekali" sebelum pengumuman di parlemen.

"Jika, karena obsesi anti-Israel dan pertimbangan politik dalam negeri, pemerintah Inggris bersedia merugikan perekonomian Inggris – maka itu adalah hak mereka sendiri," tambahnya.

Berbagai langkah keras Inggris diambil setelah muncul peringatan mengenai ancaman kelaparan di Gaza, menyusul blokade pasokan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke Gaza selama 11 minggu terakhir. Kondisi ini diperparah dengan dimulainya operasi militer terbaru dengan skala masif dan intens.

Pejabat pemerintah Inggris menyatakan bahwa skala krisis kemanusiaan yang sangat besar setelah dua bulan blokade turut memengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Tekanan yang meningkat dari anggota parlemen dan masyarakat juga menjadi faktor pendorong.

Pernyataan bersama para pemimpin Inggris, Kanada, dan Prancis pada Senin telah memperingatkan pemerintah Israel agar segera menghentikan ekspansi militer mereka yang disebut "mengerikan" dan "segera mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza".

Dalam perkembangannya, Israel mengklaim telah mengizinkan lima truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun, kepala urusan kemanusiaan PBB menyebut hal itu sebagai "setetes air di lautan terhadap apa yang sangat dibutuhkan".

Pada Selasa, PBB mengonfirmasi bahwa meskipun izin telah diberikan untuk mengirim sekitar 100 truk bantuan ke Gaza, belum ada bantuan yang benar-benar didistribusikan.

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut situasi di Gaza saat ini "tidak dapat diterima" dan menegaskan bahwa "bantuan kemanusiaan harus segera masuk dengan cepat".