Partai Pro-Militer Myanmar Klaim Menang Pemilu

Liputan6.com, Naypyidaw - Partai politik dominan yang mendukung militer Myanmar dilaporkan memenangkan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan oleh junta militer. Demikian menurut sumber partai kepada AFP pada Senin (26/1/2026).

Pemungutan suara yang berlangsung selama satu bulan itu dinilai oleh pengawas demokrasi sebagai upaya mengganti citra pemerintahan militer tanpa benar-benar mengakhiri kekuasaan tentara.

Militer Myanmar menyatakan bahwa pemilu tersebut bertujuan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, tokoh demokrasi paling populer Myanmar, Aung San Suu Kyi, masih ditahan sejak kudeta militer, sementara partainya telah dibubarkan. Para pengkritik menilai pemilu tersebut telah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan sekutu-sekutu militer.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," ujar seorang pejabat senior dari Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) dengan syarat anonim karena tidak berwenang menyampaikan hasil sementara seperti dikutip dari laporan CNA.

"Kami berada pada posisi untuk membentuk pemerintahan baru," kata pejabat tersebut setelah tahap ketiga dan terakhir pemungutan suara dilaksanakan pada Minggu (25/1). "Karena kami menang dalam pemilu, kami akan melangkah maju."

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai perpanjangan sipil dari militer, yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021 dengan menggulingkan pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak dilaksanakan di wilayah-wilayah luas negara itu yang dikuasai kelompok pemberontak yang terlibat dalam perang saudara sejak kudeta. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama yang digunakan pihak-pihak pengkritik untuk mempertanyakan legitimasi pemilu.

Hasil resmi pemilu dijadwalkan akan diumumkan pada akhir pekan ini.

Lima tahun setelah kudeta, para analis menyatakan bahwa militer telah mengatur pemilu ini untuk memberikan kesan legitimasi sipil terhadap kekuasaannya.

Saat meninjau tempat pemungutan suara di Kota Mandalay pada Minggu dengan mengenakan pakaian sipil, pemimpin junta Min Aung Hlaing tidak menutup kemungkinan untuk menjabat sebagai presiden dalam pemerintahan baru.

Jabatan presiden akan dipilih melalui suara mayoritas anggota parlemen setelah parlemen mulai bersidang pada Maret mendatang.

"Walaupun hasil pemilu di dalam Myanmar tidak pernah diragukan, hasil pemilu yang paling penting adalah respons komunitas internasional," ujar pakar PBB Tom Andrews pekan lalu.

"Penerimaan internasional terhadap proses curang ini akan memundurkan upaya penyelesaian krisis secara nyata."

Menurut Asian Network for Free Elections, partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi parlemen pada pemilu 2020 tidak ikut serta dalam pemilu kali ini.

Di wilayah yang dikuasai junta, perbedaan pendapat telah diberangus. Undang-undang baru diberlakukan untuk menghukum aksi protes atau kritik terhadap pemilu dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun.

Kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners melaporkan bahwa lebih dari 22.000 orang saat ini mendekam di penjara junta.

Lanjut Baca:

Penembakan di Lapangan Sepak Bola Meksiko, 11 Orang Tewas dan 12 Terluka