Iran Membara: Krisis Ekonomi Menyulut Demonstrasi Besar

Liputan6.com, Teheran - Gelombang demonstrasi besar-besaran akibat krisis ekonomi yang kian parah melanda Iran sejak akhir Desember, menjadi salah satu tantangan paling serius bagi pemerintahan Republik Islam Iran sejak Revolusi Islam 1979. Protes yang semula dipicu persoalan ekonomi kini berkembang menjadi kritik politik terbuka terhadap pemerintah.

Demonstrasi di Iran pertama kali pecah di ibu kota Teheran pada 28 Desember 2025, bermula dari aksi mogok para pedagang di Grand Bazaar Tehran, pusat aktivitas perdagangan ibu kota. Aksi ini dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial Iran ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Nilai mata uang tersebut sebelumnya telah menembus 1,35 juta rial per dolar AS dan kemudian terus melemah hingga sekitar 1,42 juta rial per dolar AS, di tengah memburuknya kondisi ekonomi nasional.

Gelombang protes dengan cepat menyebar ke berbagai kota dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada 9 Januari, pemerintah Iran menerapkan pemadaman internet nasional, yang menyebabkan panggilan telepon ke luar negeri terputus, sejumlah penerbangan dibatalkan, serta akses terhadap situs-situs berita domestik dibatasi.

Pada 29 Desember, kepala Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin mengundurkan diri di tengah situasi yang memanas, ketika polisi membubarkan demonstran menggunakan gas air mata. Sehari kemudian, Presiden Masoud Pezeshkian bertemu para pelaku usaha dan berjanji akan mengerahkan seluruh upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi.

Pada 31 Desember, Abdolnasser Hemmati ditunjuk sebagai gubernur bank sentral yang baru. Namun, ketegangan tetap berlanjut. Protes di kota Fasa dilaporkan berujung bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.

Akar Krisis Ekonomi Iran

Kondisi ekonomi Iran telah lama berada dalam tekanan. Situasi memburuk sejak Presiden AS Donald Trump pada 2018 kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran dan menarik AS dari kesepakatan internasional terkait program nuklir Iran. Tekanan ekonomi bertambah setelah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali diberlakukan pada September 2025.

Krisis ekonomi semakin dalam setelah Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada Juni tahun lalu, dalam konflik bersenjata selama 12 hari yang menargetkan sejumlah fasilitas nuklir. Pemerintah Iran menegaskan bahwa program energi nuklirnya bersifat damai dan membantah tuduhan pengembangan senjata nuklir.

Awalnya, tuntutan demonstran berfokus pada persoalan ekonomi. Namun, seiring eskalasi kekerasan dan memburuknya kondisi sosial, aksi protes berkembang menjadi kritik politik yang lebih luas, ditandai dengan seruan dan slogan anti-pemerintah.

Rekaman video pada 30 Desember memperlihatkan mahasiswa universitas bergabung dengan pedagang dan pemilik toko di Teheran. Mereka terdengar meneriakkan slogan "beristirahatlah dengan tenang Reza Shah", merujuk pada pendiri dinasti monarki yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.

Korban dan Penangkapan

Lembaga pemantau hak asasi manusia yang berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), seperti dilansir Associated Press, melaporkan lonjakan signifikan jumlah korban tewas akibat gelombang protes.

Pada Minggu (11/1), HRANA menyebut jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 203 orang, meningkat tajam dibandingkan laporan sebelumnya. Dari total tersebut, 162 orang merupakan demonstran, sementara 41 orang lainnya adalah anggota aparat keamanan.

HRANA menjelaskan bahwa data dihimpun dari jaringan aktivis di dalam Iran yang melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi. Lembaga itu juga mengakui telah menerima klaim mengenai jumlah korban yang lebih besar, namun menyatakan angka tersebut masih dalam tahap penilaian dan verifikasi.

Selain korban jiwa, HRANA melaporkan lebih dari 3.280 orang telah ditangkap sejak gelombang protes berlangsung.