Dewan Perdamaian ala Donald Trump dan Catatan Pakar atas Keikutsertaan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (22/1/2026) meresmikan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Ia mengaku bahwa semua orang ingin menjadi bagian dari badan tersebut, yang menurutnya suatu hari nanti dapat menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun banyak sekutu dekat AS memilih untuk tidak berpartisipasi.

Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Trump berupaya membangun momentum bagi proyek perencanaan masa depan Gaza yang dilanda perang. 

"Ini bukan untuk AS, ini untuk dunia," ujar Trump seperti dikutip dari laporan Associated Press. Ia menambahkan, "Saya pikir kita bisa memperluasnya ke hal-hal lain seiring keberhasilan kita di Gaza." 

Peluncuran Dewan Perdamaian turut menghadirkan Ali Shaath, kepala pemerintahan teknokratis baru Gaza di masa depan, yang mengumumkan bahwa penyeberangan perbatasan Rafah akan dibuka dua arah mulai pekan depan. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Israel. Pemerintah Israel hanya menyatakan akan mempertimbangkan hal tersebut pekan depan. Sisi Gaza dari penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, saat ini berada di bawah kendali militer Israel.

Dewan Perdamaian awalnya dirancang sebagai kelompok kecil pemimpin dunia yang bertugas mengawasi gencatan senjata. Namun, gagasan itu berkembang menjadi jauh lebih ambisius. Keraguan terkait keanggotaan dan mandat dewan tersebut membuat sejumlah negara yang biasanya paling dekat dengan Washington memilih untuk tidak ikut serta.

Dalam pernyataannya, Trump mengatakan bahwa 59 negara telah terlibat dalam gencatan senjata Gaza yang ia gagas. Setelah acara, ia mengatakan kepada wartawan bahwa lebih dari 50 negara akan menandatangani keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian. Meski demikian, hanya 19 negara yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Trump menyebut para perwakilan negara tersebut sebagai orang-orang paling berkuasa di dunia.

Dalam perjalanan pulang ke Washington dari Davos, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa pemimpin dunia menyampaikan keinginan untuk bergabung, namun masih memerlukan persetujuan parlemen masing-masing. Ia secara khusus menyebut Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Presiden Polandia Karol Nawrocki.

Trump sebelumnya berbicara mengenai kemungkinan Dewan Perdamaian menggantikan sebagian fungsi PBB. Namun, dalam pidatonya pada Kamis, ia menyatakan bahwa kedua lembaga tersebut akan bekerja sama. Meski demikian, Trump tetap melontarkan kritik terhadap PBB yang menurutnya belum berbuat cukup untuk meredakan sejumlah konflik di dunia.

Beberapa negara mempertanyakan undangan yang diberikan Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejumlah pemimpin otoriter lainnya. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper kepada BBC menyatakan bahwa Inggris tidak akan bergabung, dengan alasan "kekhawatiran terhadap Presiden Putin yang menjadi bagian dari sesuatu yang membahas perdamaian, sementara kita belum melihat tanda-tanda komitmen Putin terhadap perdamaian di Ukraina."

Terkait hal tersebut, Putin mengatakan bahwa Rusia masih berkonsultasi dengan mitra strategis sebelum memutuskan untuk berkomitmen. Pada Kamis yang sama, Putin menjadi tuan rumah pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Moskow.

Kremlin menyebutkan bahwa Presiden Putin berniat mengusulkan pemberian dana sebesar USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian untuk keperluan kemanusiaan. Namun, rencana tersebut bersyarat, yaitu Rusia hanya dapat merealisasikannya jika diizinkan menggunakan aset-aset Rusia yang saat ini diblokir atau dibekukan oleh AS.

Ketika ditanya wartawan mengenai gagasan tersebut, Trump mengatakan, "Jika dia menggunakan uangnya sendiri, itu bagus."

Peluncuran Dewan Perdamaian berlangsung pada minggu yang sama ketika Trump mengguncang sekutu-sekutu Eropa dengan ancaman untuk mengakuisisi Greenland dan menjatuhkan tarif terhadap negara-negara sekutu, sebelum kemudian menarik kembali pernyataannya.

Norwegia dan Swedia menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam dewan tersebut. Kanada masih belum mengambil keputusan. Prancis menolak bergabung dengan alasan kekhawatiran bahwa dewan tersebut dapat berupaya menggantikan peran PBB.

Adapun Jerman menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian sembari menegaskan komitmen pada tatanan internasional berbasis Piagam PBB, sementara proposal AS dipandang sebagai rancangan tandingan terhadap PBB.

Pasca Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, "Acara ini merupakan satu langkah yang konkret dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah dan konflik di Gaza pada khususnya dan Palestina pada umumnya. Seperti kita ketahui bersama sejak pelaksanaan Majelis Sidang Umum PBB tahun lalu di New York telah lahir sebuah proposal perdamaian yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan sebuah pertemuan di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang pada saat itu membicarakan pembentukan Dewan Perdamaian ini dan didukung juga oleh resolusi dari Dewan Kemanan PBB nomor 2803 itu di beberapa waktu setelah pertemuan tersebut dan hari ini secara konkret Dewan Perdamaian tersebut telah lahir sebagai sebuah badan internasional."

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menerangkan, "Dewan Perdamaian sendiri berfungsi untuk mengawasi, administrasi, kemudian stabilisasi keamanan dan juga rekonstruksi serta rehabilitasi Gaza dan ini akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu juga Dewan Perdamaian adalah satu badan yang mengawasi semacam pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat yang akan melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza."

"Partisipasi Indonesia seperti kita ketahui bersama di Dewan Perdamaian ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu yang dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza dan kita harapkan setelah pembentukan Dewan Perdamaian ini seperti tadi yang disampaikan bahwa dalam waktu satu minggu perbatasan Rafah akan segera dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan dan juga akan dibentuk semacam International Stabilization Force (Pasukan Stabilisasi Internasional) dan ini juga merupakan satu bagian dari proses yang dilakukan dalam rangka mencapai perdamaian di Gaza," beber Menlu Sugiono.

"Sekali lagi, bagi kita solusi dua negara yang real itu harus terjadi, kemerdekaan Palestina serta pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan. Dewan Perdamaian ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut dan kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan satu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia kemudian terhadap posisi Indonesia serta pandangan-pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia pada umumnya dan perdamaian di kawasan tersebut pada khususnya. Concern kita semua adalah bahwa piagam serta pembentukan Dewan Perdamaian ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina."

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal merespons pernyataan Menlu Sugiono via platform media sosial X dengan mengatakan, "Terima kasih atas penjelasan @Menlu_RI re Dewan Perdamaian, namun saya lihat penjelasan beliau terlalu abstrak dan normatif terhadap masalah yang kontroversial, sangat rumit dan pastinya penuh ranjau."

Menurut Dino, Menlu Sugiono perlu menjelaskan sejumlah hal, seperti:

1. Apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian, dan apakah prinsip kesetaraan dijamin?
2. Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump/internasional di Gaza yang akan kesampingkan hak rakyat Palestina, dan bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar (yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina) yang akan jadikan Palestina sebagai objek bukan tuan rumah di Gaza?
3. Apa jaminan atau pathway bahwa Dewan akan mewujudkan solusi dua negara/kemerdekaan Palestina (karena baik Trump dan Netanyahu masih menjauhi tujuan ini)?
4. Bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara anggota Dewan, apa mekanisme penyelesaiannya dan bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai "anak buah" Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim?
5. Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?
6. Bagaimana kalau gencatan senjata dilanggar Israel (yang sudah sering terjadi)?
7. Kenapa perlu ada fee fantastis USD 1 milyar untuk jadi anggota permanen Dewan Perdamaian (sehingga terkesan sangat transaksional dan elitis) dan apakah Indonesia akan membayar?
8. Kalau benar Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional, apa hubungannya dengan PBB dan apakah tidak akan menyaingi PBB
9. Apa red flags bagi Indonesia yang dari awal perlu menjadi pedoman partisipasi kita dalam Dewan Perdamaian dan lain sebagainya? Rakyat Indonesia butuh dan berhak, mendapat penjelasan yang gamblang mengenai ini. Wamenlu Anis Matta, yang bertugas tangani dunia Islam dan Timur Tengah, juga perlu tampil.

Sementara itu, pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Irfan Ardhani menilai, bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian merupakan cerminan dari pandangan Presiden Prabowo mengenai politik internasional yang penuh konflik.

"Tujuan yang ingin dia capai adalah memastikan perdamaian negatif alias tidak ada perang. Di samping itu, ini juga kontinuitas dari strategi multialignment Prabowo, yakni berkawan dengan sebanyak-banyaknya negara dengan orientasi geopolitik yang berbeda-beda agar Indonesia tetap punya akses dalam percaturan politik global," tutur Irfan saat diminta pendapatnya oleh Liputan6.com.

"Secara track record, Indonesia tidak anti dengan inisiatif kerja sama internasional, baik itu di level bilateral, multilateral, minilateral, maupun plurilateral. Persoalannya, bagaimanakah posisi lembaga ini dalam postur politik luar negeri Indonesia? Misalnya, bagaimana role sharing antara PBB dan Dewan Perdamaian yang sama-sama berusaha menciptakan perdamaian dunia? Jika kedua lembaga meminta Indonesia berkontribusi dalam pasukan perdamaian, apakah Indonesia siap baik secara pasukan maupun anggaran? Apakah dengan hadirnya Dewan Perdamaian, akan terjadi pelemahan PBB yang makin dalam? Apakah lembaga ini akan memberi ruang yang besar bagi Indonesia untuk menentukan arah perdamaian dunia dan memberi status yang prestisius bagi Indonesia? Contohnya, di beberapa lembaga di bawah PBB, Indonesia bisa ikut bidding untuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan maupun anggota council on human rights, di mana tahun ini Indonesia adalah presidennya."

Menutup pernyataannya, Irfan menuturkan, "Yang tidak kalah menarik, beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti China dan Jepang hingga saat ini belum bergabung dengan Dewan Perdamaian. China sepertinya akan teguh dengan sistem multilateral PBB. Jika di kemudian hari terjadi konflik antara Dewan Perdamaian dengan China, Indonesia perlu memastikan agar hubungan bilateral dengan mitra dagang terbesar ini tetap terjalin baik sehingga tidak merugikan perekonomian kita."

"Memang masih dini bagi kita untuk mendapat jawaban pasti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun demikian, Indonesia perlu mengantisipasi jika perkembangan Dewan Perdamaian ke depan tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri dan kepentingan nasional kita," imbuhnya.