AS Geser Prioritas Pertahanan, China Tak Lagi Jadi Ancaman Utama

Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) alias Pentagon merilis Strategi Pertahanan Nasional terbaru pada Jumat (23/1/2026) malam, yang menandai pergeseran prioritas besar dengan menegur sekutu-sekutu AS agar mengambil alih tanggung jawab atas keamanan mereka sendiri. Dokumen tersebut menegaskan kembali fokus pemerintahan Presiden Donald Trump pada dominasi di Belahan Barat, mengesampingkan tujuan jangka panjang untuk menandingi China.

Dokumen setebal 34 halaman itu dinilai sangat politis untuk sebuah cetak biru militer karena secara terbuka mengkritik mitra-mitra AS di Eropa hingga Asia yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada pemerintahan-pemerintahan AS sebelumnya untuk mensubsidi pertahanan mereka. Strategi ini menyerukan pergeseran tajam — dalam pendekatan, fokus, dan nada.

Penilaian tersebut diterjemahkan ke dalam sikap tegas bahwa sekutu-sekutu AS harus menanggung beban yang lebih besar dalam menghadapi ancaman negara-negara seperti Rusia hingga Korea Utara.

"Selama bertahun-tahun, Pemerintah AS telah mengabaikan — bahkan menolak — untuk mengutamakan rakyat AS dan kepentingan konkret mereka," demikian kalimat pembuka dokumen tersebut seperti dikutip dari laporan NPR.

Rilis strategi ini menyusul sepekan ketegangan antara pemerintahan Trump dan sekutu-sekutu tradisionalnya di Eropa, termasuk ancaman penerapan tarif terhadap beberapa mitra Eropa guna menekan upaya memperoleh Greenland, sebelum akhirnya diumumkan kesepakatan yang meredakan ketegangan tersebut. 

Saat sebagian sekutu menilai sikap AS semakin tidak bersahabat, mereka hampir pasti tidak menyambut baik pernyataan Pentagon di bawah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang menegaskan kesiapan menyediakan langkah-langkah konkret demi menjamin akses militer dan perdagangan AS ke wilayah strategis seperti Greenland dan Terusan Panama. 

Setelah ketegangan pekan ini di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, strategi tersebut di satu sisi mendorong kerja sama dengan Kanada dan negara-negara tetangga lainnya, namun di sisi lain tetap menyampaikan peringatan keras.

"Kami akan terlibat dengan itikad baik bersama para tetangga kami, dari Kanada hingga mitra-mitra kami di Amerika Tengah dan Selatan, tetapi kami akan memastikan bahwa mereka menghormati dan menjalankan peran mereka dalam mempertahankan kepentingan bersama," bunyi dokumen itu. "Dan jika mereka tidak melakukannya, kami akan siap mengambil tindakan yang terfokus dan tegas untuk secara nyata memajukan kepentingan AS.”

Strategi Pertahanan Nasional terakhir diterbitkan pada 2022 di bawah presiden saat itu Joe Biden, yang memfokuskan China sebagai "tantangan utama" bagi AS.

Strategi ini di satu sisi mengajak negara-negara mitra di kawasan sekitar AS untuk bekerja sama, namun di sisi lain memperingatkan bahwa AS akan secara aktif dan tegas mempertahankan kepentingannya di seluruh wilayah Belahan Barat. 

Dokumen tersebut secara khusus menyoroti akses ke Terusan Panama dan Greenland. Hal ini muncul hanya beberapa hari setelah Trump mengatakan bahwa ia telah mencapai kerangka kerja kesepakatan masa depan terkait keamanan Arktik dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, yang akan memberi AS akses penuh ke Greenland, wilayah milik sekutu NATO, Denmark.

Pejabat Denmark, yang berbicara pada Kamis dengan syarat anonim karena membahas negosiasi sensitif, mengatakan bahwa perundingan formal belum dimulai.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa AS seharusnya mempertimbangkan untuk mengambil kembali kendali atas Terusan Panama, menuduh Panama telah menyerahkan pengaruh kepada China. Ketika ditanya pekan ini apakah opsi merebut kembali terusan masih ada di atas meja, Trump tidak menjawab secara tegas, namun menyiratkan opsi tersebut masih terbuka. 

Pentagon juga memuji operasi yang menggulingkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro awal bulan ini, dengan menyatakan bahwa semua narko-teroris harus memperhatikan hal ini.

Dokumen kebijakan baru ini memandang China — yang oleh pemerintahan Biden dianggap sebagai musuh utama — sebagai kekuatan mapan di kawasan Indo Pasifik yang hanya perlu dicegah agar tidak mendominasi AS atau sekutu-sekutunya.

"Tujuan tersebut bukan untuk mendominasi China; juga bukan untuk mencekik atau mempermalukan mereka," bunyi dokumen itu.

Dokumen itu menambahkan, "Hal ini tidak memerlukan perubahan rezim atau perjuangan eksistensial lainnya."

"Presiden Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan yang saling menghormati dengan China," lanjut dokumen itu, sejalan dengan upaya meredakan perang dagang yang dipicu oleh tarif tinggi pemerintahan Trump.

Dokumen tersebut menyatakan AS akan membuka jangkauan komunikasi militer-ke-militer yang lebih luas dengan angkatan bersenjata China.

Namun demikian, strategi ini tidak menyebut atau memberikan jaminan apa pun kepada Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi diklaim oleh Beijing dan dinyatakan akan diambil dengan kekuatan jika perlu.

AS terikat oleh undang-undangnya sendiri untuk memberikan dukungan militer kepada Taiwan.

Sebagai perbandingan, strategi tahun 2022 di bawah pemerintahan Biden menyatakan bahwa AS akan mendukung pertahanan diri asimetris Taiwan.

Dalam contoh lain pelimpahan tanggung jawab keamanan regional kepada sekutu, dokumen tersebut menyatakan, "Korea Selatan mampu mengambil tanggung jawab utama dalam menangkal Korea Utara dengan dukungan AS yang krusial namun lebih terbatas."

Dokumen Pentagon menyatakan Rusia akan tetap menjadi ancaman yang berkelanjutan namun masih dapat dikelola bagi negara-negara anggota NATO di kawasan timur dalam waktu mendatang. Pada saat yang sama, strategi pertahanan AS menegaskan bahwa sekutu-sekutu NATO kini jauh lebih kuat, sehingga berada pada posisi yang sangat baik untuk mengambil tanggung jawab utama atas pertahanan konvensional Eropa. 

Pentagon menggarisbawahi akan tetap memainkan peran kunci di NATO, sekalipun AS akan menyesuaikan penempatan dan aktivitas kekuatan militernya di Eropa guna memfokuskan perhatian pada prioritas yang lebih dekat dengan wilayah sendiri. 

AS telah mengonfirmasi mereka akan mengurangi jumlah pasukan di perbatasan NATO dengan Ukraina. Para sekutu menyatakan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump dapat memangkas jumlah pasukan secara drastis dan menciptakan kekosongan keamanan, di saat negara-negara Eropa menghadapi Rusia yang semakin agresif.