Prabowo Segera Resmikan 21 RSUD, Ini Dampaknya bagi Warga di Daerah Terpencil

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI, Prabowo Subianto, dijadwalkan meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah ditingkatkan kualitasnya pada Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Pemerintah menilai penguatan fasilitas kesehatan di daerah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan medis spesialis tanpa harus pergi ke kota besar.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di sektor kesehatan.

"21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada bulan Mei 2026," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta.

Melalui program ini, rumah sakit tipe D dan tipe D pratama ditingkatkan menjadi tipe C. Dengan peningkatan tersebut, fasilitas layanan kesehatan akan jauh lebih lengkap dan mampu menangani lebih banyak kasus medis.

Setiap RSUD akan dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar, yakni spesialis anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi (obgyn), radiologi, serta patologi klinik. Selain itu, fasilitas penunjang seperti ruang operasi, rawat inap, rawat jalan, radiologi, hingga farmasi juga akan diperkuat.

Bagi masyarakat di daerah terpencil, peningkatan ini membawa dampak yang sangat signifikan. Selama ini, pasien sering kali harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

"Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik," tambah Qodari.

Biaya transportasi pasien dari wilayah DTPK untuk berobat ke kota besar bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp10 juta per kunjungan. Angka tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan potensi kehilangan penghasilan selama masa pengobatan.

Dengan hadirnya RSUD berkualitas di daerah, beban tersebut diharapkan dapat berkurang secara signifikan, sekaligus mempercepat penanganan pasien.

Tak hanya itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pemerintah menargetkan peningkatan total 66 RSUD hingga 2027, dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 300 hingga 500 orang di setiap rumah sakit.

Secara keseluruhan, program ini berpotensi menyerap hingga 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, baik tenaga kesehatan maupun nonkesehatan.

Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan. Masyarakat di daerah terpencil kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan medis berkualitas tanpa harus meninggalkan daerahnya.

Dengan peningkatan ini, diharapkan kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah dapat semakin dipersempit, serta kualitas hidup masyarakat Indonesia terus meningkat.