Perang Iran Berlanjut, AS Rancang Operasional Kedutaan dengan Staf Terbatas

Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meminta kedutaan-kedutaan AS di Timur Tengah menyusun rencana agar tetap dapat beroperasi dengan jumlah staf yang terbatas. Demikian menurut penuturan sejumlah sumber kepada CNN.

Langkah itu disiapkan ketika perang dengan Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Selain itu, kata sumber-sumber tersebut, semakin banyak pegawai yang terpaksa meninggalkan tempat tugas mereka di Timur Tengah diberi pilihan untuk mengakhiri penugasan lebih awal.

Rencana itu belum difinalisasi dan belum jelas apakah nantinya akan diterapkan di seluruh kedutaan yang saat ini sudah beroperasi dengan staf terbatas. Namun, perkembangan tersebut menunjukkan Kementerian Luar Negeri AS belum memperkirakan jumlah personel diplomatik di kawasan akan kembali normal dalam waktu dekat, di tengah ancaman pecahnya kembali perang skala penuh.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya tidak membahas pertimbangan internal maupun rencana darurat untuk pos diplomatik tertentu.

Namun, ia mengatakan kementerian terus mengevaluasi kondisi keamanan dan kebutuhan personel di setiap misi diplomatik berdasarkan situasi di lapangan, serta menyesuaikan jumlah staf bila diperlukan.

"Keselamatan dan keamanan personel kami beserta keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama kementerian seiring kami terus menilai kondisi di seluruh kawasan," kata juru bicara tersebut.

"Keputusan mengenai status setiap pos dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan keamanan dan operasional, melalui koordinasi erat antara masing-masing pos dan Washington."

Ia menambahkan, "Urusan kepegawaian, termasuk permohonan individu untuk mengakhiri penugasan lebih awal, ditangani secara kasus per kasus."

Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan pegawai non-darurat dan anggota keluarga mereka meninggalkan hampir seluruh pos diplomatik di kawasan tidak lama setelah perang pecah pada akhir Februari.

Situasi itu membuat para diplomat dan keluarga mereka menghadapi ketidakpastian selama hampir enam bulan mengenai kapan pos-pos diplomatik dapat kembali beroperasi normal dan apakah seluruh diplomat bisa kembali ke tempat tugas masing-masing.

Rencana untuk tetap menjalankan kedutaan dengan jumlah staf terbatas, jika sudah difinalisasi, dapat memberikan kepastian bagi diplomat AS dan keluarga mereka yang terpaksa meninggalkan kawasan tersebut.

Di sisi lain, upaya mengakhiri perang belum membuahkan hasil. Nota kesepahaman antara kedua pihak telah runtuh. Pada akhir Juli, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan selama lebih dari sepekan.

Upaya baru untuk mencapai kesepakatan agar Selat Hormuz kembali dibuka sepenuhnya juga belum berhasil.

Kementerian Luar Negeri AS sebelumnya tidak mengurangi jumlah staf di sebagian besar kedutaan di kawasan sebelum AS dan Israel memulai operasi militer mereka.

Menjelang perang, hanya Lebanon yang berstatus ordered departure, sedangkan Israel berada dalam status authorized departure.

Dalam status ordered departure, pegawai non-darurat dan anggota keluarga mereka diwajibkan meninggalkan tempat tugas. Sementara dalam status authorized departure, mereka diperbolehkan pergi, tetapi tidak diwajibkan.

Dalam hitungan pekan, setelah fasilitas diplomatik AS di sejumlah negara kawasan diserang, Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan pegawai non-darurat dan keluarga mereka meninggalkan Bahrain, Irak, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Kedutaan Besar AS di Kuwait bahkan menghentikan seluruh operasinya pada Maret dan baru kembali memberikan layanan darurat bagi warga AS pada akhir Juni. Kedutaan tersebut hingga kini masih berstatus ordered departure.

Adapun Kedutaan Besar AS di Oman berada dalam status authorized departure.