Merdeka Setengah Hati: Menagih Alinea ke-4 Pembukaan UUD dalam Pelayanan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026, tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” seharusnya bukan sekadar slogan seremonial, melainkan cermin konstitusional atas sejauh mana negara hadir dalam kehidupan warga melalui pelayanan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kemerdekaan yang “berdaulat, adil, dan makmur” harus diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan akses layanan yang setara bagi seluruh rakyat—sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.

Alinea Keempat sebagai “Kontrak Konstitusional” Pelayanan Publik

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menetapkan empat tujuan negara: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam logika hukum administrasi, tujuan-tujuan ini bukan abstraksi filosofis semata, melainkan norma pengikat bagi setiap keputusan, prosedur, dan mekanisme pelayanan publik: dari perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.

Jika pelayanan publik lamban, diskriminatif, atau rentan maladministrasi, maka secara substansial negara sedang gagal memenuhi “kontrak konstitusional”nya. Karena itu, memaknai HUT ke-81 bukan hanya soal parade, tetapi soal mengevaluasi apakah instrumen administrasi negara (peraturan, prosedur, kelembagaan, dan praktik) sudah benar-benar mengabdi pada tujuan alinea keempat.

Potret Capaian: Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi yang Mulai Terasa

Sejumlah capaian reformasi birokrasi dan transformasi digital patut dicatat sebagai “kelebihan” dalam lintasan terakhir. Periode 2020–2025 ditandai akselerasi reformasi birokrasi, terutama dalam penyederhanaan organisasi, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, dan perluasan layanan berbasis digital. Reformasi ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi administratif dan aksesibilitas layanan publik di banyak instansi.

Komitmen regulasi digital juga semakin kuat, termasuk penerbitan Perpres Nomor 12 Tahun 2026 tentang Digitalisasi Pelayanan Publik sebagai landasan integrasi layanan. Di tingkat permukaan, warga merasakan antrean lebih pendek, layanan lebih cepat, dan transparansi prosedural yang lebih baik di sejumlah sektor. 

Kekurangan Struktural: Maladministrasi yang Masih Menghantui

Di balik capaian tersebut, terdapat kekurangan struktural yang justru paling relevan dikritisi dalam perspektif hukum administrasi negara. Data Ombudsman RI menunjukkan sepanjang 2025 lembaga ini menerima 23.596 laporan masyarakat, dengan 8.970 laporan berhasil diselesaikan. Instansi paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (4.766 laporan), diikuti instansi pemerintah/kementerian (1.235 laporan), dan Badan Pertanahan Nasional (965 laporan). 

Lima dugaan maladministrasi terbanyak adalah: tidak memberikan pelayanan (40,68%), penundaan berlarut (21,25%), penyimpangan prosedur (18,79%), kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum (8,75%), dan tidak patut (4,29%). Dari sisi ekonomi, Ombudsman mencatat potensi kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp130 miliar pada 2025, terutama dari kasus sektor perbankan dan pertanahan.

Penilaian maladministrasi tahun 2025 yang dilaksanakan pada September–November 2025 mencakup 310 lokus (38 kementerian, 8 lembaga, 38 pemerintah provinsi, 56 pemerintah kota, dan 170 pemerintah kabupaten) menghasilkan nilai rata-rata kualitas pelayanan sebesar 74,64. Angka ini menunjukkan kualitas layanan secara umum masih berada pada kategori “cukup”, dengan variasi daerah yang bergerak di spektrum sedang hingga rendah, bahkan dengan temuan maladministrasi.

Di tingkat sistem, interoperabilitas platform digital pemerintah masih lemah, menimbulkan tumpang tindih sistem, duplikasi data, dan beban administratif baru bagi warga. Harmonisasi regulasi juga belum matang: regulasi turunan Perpres SPBE dan aturan daerah sering tidak sinkron dengan UU ITE dan standar perlindungan data, menciptakan kekosongan dan ketidakpastian hukum. Akuntabilitas hukum atas keputusan administratif elektronik masih kabur: siapa yang bertanggung jawab jika sistem gagal, data bocor, atau algoritma menghasilkan keputusan yang merugikan warga?

Kritik Konstitusional: Ketika Efisiensi Mengalahkan Keadilan

Digitalisasi yang tidak disertai penguatan kerangka akuntabilitas hukum berisiko mengubah “pelayanan publik” menjadi “produksi keputusan otomatis” tanpa ruang gugat yang efektif. Dalam konteks alinea keempat, ini problematik: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak cukup dengan kecepatan layanan; ia menuntut keadilan substantif—termasuk hak untuk didengar, hak atas alasan keputusan (reason-giving), dan hak atas perbaikan atas kesalahan administratif. 

Negara hukum Pancasila tidak hanya menuntut legalitas formal, tetapi juga keadilan sosial. Jika warga miskin, penyandang disabilitas, atau masyarakat di daerah tertinggal tetap tersendat karena sistem yang tidak inklusif, maka “merdeka” masih menjadi privilese segelintir orang yang melek teknologi dan punya akses.