Kode Etik Filantropi Indonesia Menjadi Kompas di Era AI

Liputan6.com, Jakarta - Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sedang mendefinisikan ulang cara berbagai sektor beroperasi. Dari dunia bisnis dan industri hingga pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, AI semakin banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat analisis, dan mendukung pengambilan keputusan. Perkembangannya pun berlangsung sangat pesat. Bain & Company pada September 2024 memperkirakan bahwa nilai pasar global perangkat keras dan perangkat lunak berbasis AI akan tumbuh sekitar 40–50 persen setiap tahun sehingga mencapai US$ 780 miliar hingga US$ 990 miliar pada 2027.

Gelombang transformasi tersebut juga menjangkau sektor nirlaba. Survei global pada 2024 menunjukkan bahwa 58 persen organisasi nirlaba telah memanfaatkan AI generatif (GenAI) dalam operasional sehari-hari, mulai dari penyusunan materi komunikasi, proposal hibah, penggalangan dana, hingga pengelolaan program. AI menawarkan peluang besar bagi organisasi filantropi untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berbasis data. Namun, semakin luas perannya dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa pemanfaatannya tetap selaras dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi filantropi.

Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu sorotan dalam laporan 11 Trends in Philanthropyfor 2026 yang diterbitkan oleh Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy. Laporan tersebut menempatkan AI sebagai salah satu tren strategis yang akan membentuk masa depan sektor filantropi global. Fokusnya bukan sekadar mendorong organisasi mengadopsi teknologi, melainkan menyeimbangkan besarnya potensi AI (the power of AI) dengan berbagai risiko dan dampak yang ditimbulkannya (its impact). Bias algoritma, perlindungan data pribadi, transparansi, akuntabilitas, hingga dampak lingkungan menjadi isu yang perlu dikelola agar AI benar-benar memperkuat, bukan justru menggerus, misi sosial organisasi.

Kesadaran bahwa AI membawa peluang sekaligus risiko tersebut pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu nilai-nilai apa yang harus menjadi pijakan ketika organisasi filantropi memanfaatkan teknologi? Sebab, tantangan yang dihadapi bukan semata persoalan teknis, melainkan juga menyangkut tata kelola, kepercayaan publik, dan tanggung jawab moral terhadap penerima manfaat.

Mengapa KEFI Semakin Relevan?

Di tengah pesatnya perkembangan AI, Indonesia sesungguhnya tidak memulai dari titik nol. Sektor filantropi telah memiliki Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) yang diterbitkan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) pada 2020 sebagai pedoman etik bagi individu maupun organisasi filantropi. KEFI merupakan penyempurnaan dari kode etik yang disahkan pada 2017 dan disusun secara partisipatif oleh Gugus Tugas Standar Etik Filantropi bersama berbagai pemangku kepentingan.

KEFI lahir dari kesadaran bahwa filantropi tidak hanya berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan sumber daya, tetapi juga memastikan seluruh proses tersebut berlangsung secara etis. Tujuannya adalah memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga kredibilitas organisasi filantropi. Kepercayaan merupakan modal sosial utama sektor ini. Donatur memberikan dukungan karena yakin bahwa sumber daya yang mereka percayakan akan dikelola secara bertanggung jawab, sementara penerima manfaat berharap setiap keputusan diambil secara adil, transparan, dan menghormati martabat mereka. Tanpa kepercayaan, legitimasi organisasi filantropi akan sulit dipertahankan.

Yang membuat KEFI tetap relevan di era AI bukanlah karena ia memuat aturan mengenai teknologi, melainkan karena dibangun di atas prinsip-prinsip etik yang melampaui perkembangan teknologi itu sendiri. KEFI berlandaskan kejujuran dan integritas, kemandirian, kesetaraan, inklusivitas dan anti-diskriminasi, anti-kekerasan, transparansi, akuntabilitas dan keterukuran, partisipasi, non-proselitis, serta kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip-prinsip tersebut menyediakan landasan untuk menilai bagaimana teknologi digunakan tanpa kehilangan orientasi pada kepentingan publik.

Prinsip kejujuran dan integritas menjadi pengingat bahwa AI tidak boleh digunakan untuk membangun narasi yang manipulatif atau menampilkan representasi penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya demi menarik simpati publik. Kemampuan AI menghasilkan teks, gambar, maupun video yang semakin realistis memang membuka peluang besar untuk memperkuat komunikasi organisasi, tetapi kepercayaan publik tetap bergantung pada kejujuran dalam menyampaikan informasi.

Prinsip transparan, akuntabel, dan terukur juga memperoleh dimensi baru. Di era AI, transparansi tidak lagi terbatas pada laporan keuangan atau capaian program, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai bagaimana AI digunakan, data apa yang diproses, serta sejauh mana teknologi tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas pun tidak dapat dialihkan kepada algoritma. AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi tanggung jawab atas setiap keputusan dan dampaknya tetap berada pada organisasi.

Prinsip kemandirian menjadi sama pentingnya ketika organisasi semakin bergantung pada platform dan penyedia teknologi AI. Kemudahan yang ditawarkan AI tidak seharusnya mengurangi independensi organisasi dalam menentukan prioritas program maupun mengambil keputusan strategis. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung misi organisasi, bukan mengarahkan atau bahkan mendikte arah kebijakan filantropi.