Spanyol Tutup Wilayah Udaranya bagi Pesawat Militer AS yang Terkait Perang Iran

Liputan6.com, Madrid - Spanyol meningkatkan penolakannya terhadap perang Iran dengan menutup wilayah udaranya bagi pesawat militer Amerika Serikat (AS) yang terlibat dalam serangan. 

Keputusan ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar El Pais dan dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles pada Senin (30/3/2026). Langkah tersebut diambil setelah Madrid menyatakan bahwa AS tidak diizinkan menggunakan pangkalan militer bersama di Spanyol untuk operasi yang berkaitan dengan perang.

"Kami tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer maupun wilayah udara untuk tindakan yang berkaitan dengan perang di Iran," ujar Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles kepada para wartawan seperti dikutip dari The Guardian. "Saya rasa semua orang sudah mengetahui posisi Spanyol. Itu sangat jelas." 

Ia melabeli perang tersebut sangat ilegal dan zalim.

Dengan penutupan wilayah udara ini, pesawat militer—termasuk yang berbasis di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya—akan dipaksa mencari rute alternatif untuk menuju target di Timur Tengah, kecuali dalam kondisi darurat.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya telah menunjukkan sikap tegas yang memicu ketegangan dengan Presiden Donald Trump. Sanchez menyerukan kepada AS, Israel, dan Iran untuk menghentikan konflik, dengan menyatakan, "Anda tidak bisa membalas satu tindakan ilegal dengan tindakan ilegal lainnya karena itulah awal dari bencana besar umat manusia."

Penolakan Spanyol terhadap penggunaan pangkalan militer oleh AS bahkan memicu ancaman dari Trump untuk memutus hubungan perdagangan dengan Madrid.

Menanggapi kemungkinan memburuknya hubungan dengan Gedung Putih akibat pembatasan wilayah udara ini, Menteri Ekonomi Spanyol Carlos Cuerpo mengatakan kepada radio lokal bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari sikap pemerintah yang tidak ingin terlibat dalam perang yang dimulai secara sepihak dan bertentangan dengan hukum internasional.

Sanchez sebelumnya telah memberi sinyal atas kebijakan ini saat berbicara di parlemen Spanyol pekan lalu. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menolak penggunaan pangkalan militer di Rota dan Moron de la Frontera oleh AS untuk perang tersebut, serta menolak semua rencana penerbangan yang terkait, termasuk penerbangan pengisian bahan bakar.

Meski demikian, pesawat militer AS masih dapat menggunakan pangkalan di Spanyol sesuai perjanjian bilateral yang berlaku, misalnya untuk dukungan logistik bagi sekitar 80.000 personel militer AS yang ditempatkan di Eropa.

Namun, pada akhir Februari, sebanyak 15 pesawat pengisi bahan bakar KC-135 milik AS yang sebelumnya berbasis di Moron de la Frontera dan Rota dialihkan ke pangkalan di Prancis dan Jerman.

Menanggapi laporan dari surat kabar El Mundo yang menyebutkan bahwa setidaknya 70 penerbangan militer AS telah menggunakan pangkalan di Spanyol sejak konflik dimulai, Margarita Robles menegaskan bahwa penerbangan tersebut hanyalah penerbangan logistik atau transportasi militer, sehingga tidak melibatkan pesawat tempur maupun pesawat pengisi bahan bakar yang digunakan dalam operasi perang.

Meskipun pengebom B-2 dan B-52 pernah terbang dari pangkalan di Spanyol dalam latihan militer, penggunaan langsung pesawat tersebut untuk menyerang negara lain hanya pernah terjadi sekali, yaitu selama Perang Teluk pada tahun 1991 di bawah pemerintahan sosialis yang dipimpin oleh Felipe Gonzalez.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menuduh sekutu-sekutu telah meninggalkan AS pada saat dibutuhkan. Ia mengeluhkan kebijakan Spanyol.

Selama ini, Rubio dikenal cenderung mendukung NATO, meskipun Trump kerap mengecam negara-negara anggota aliansi karena dinilai tidak memberikan kontribusi yang memadai selama perang.

Namun, dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Senin, Rubio melontarkan kritik dengan menuduh para pemimpin kiri Spanyol justru membanggakan keputusan menutup wilayah udara mereka, meskipun AS telah berkomitmen untuk melindungi negara tersebut.

Ia menyatakan bahwa NATO bermanfaat bagi AS karena memungkinkan penempatan pasukan dan peralatan militer di Eropa. Namun, ia menegaskan, jika NATO hanya berfungsi ketika AS membela Eropa saat diserang, tetapi kemudian menolak memberikan akses pangkalan saat dibutuhkan maka pengaturan itu tidak dapat dianggap sebagai kerja sama yang baik.