OPINI: Dari Kemelut ke Kedaulatan: Melewati Lubang Jarum Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta Hampir delapan dekade setelah proklamasi, 49,2 persen warga Indonesia kini tergolong kelas menengah yang sedang tumbuh (AMC: aspiring middle class), menurut klasifikasi Bank Dunia. Mereka bukan lagi kelompok miskin, tapi masih rentan. Mereka kelas yang bekerja keras, berjuang, dan berharap. Namun harapan itu kini mulai diselimuti kegelisahan.

Sementara itu, 33,3 persen masyarakat masih hidup dalam kerentanan dan kemiskinan. Mereka tinggal di bawah 1,5 kali garis kemiskinan nasional. Anak-anak mereka menghadapi risiko kekurangan gizi. Gejolak inflasi sekecil apa pun bisa mengguncang ketahanan pangan rumah tangga. Hanya 17,1 persen berhasil menembus batas kelas menengah sejati (MC: middle class). Dan hanya 0,4 persen menduduki puncak piramida sosial—menguasai kekayaan nasional secara timpang.

Struktur ini bukan piramida inklusif, melainkan jam pasir yang rapuh. Bagian bawahnya penuh perjuangan, lehernya sempit, dan puncaknya tajam. Tekanan sosial mengendap di kedua ujung.

Kemakmuran terkonsentrasi di atas. Kelas menengah terlalu tipis menopang pajak negara. AMC, sang "raksasa diam", terjepit antara harapan dan realitas. Ketika pekerjaan stagnan dan mobilitas sosial melambat, kelas ini bisa berbalik arah: dari jangkar stabilitas menjadi titik rapuh nasional.

Lanskap ini menyibak bahaya laten: antagonisme kelas. Ia tak lahir semata dari ketimpangan, tapi dari rasa bahwa usaha tak kunjung berbuah. Antara yang mapan, yang mendaki, dan yang tertinggal, frustasi dapat membeku menjadi depresi sosial.

Masalah ini kian krusial bila dibaca bersama laporan Bank Dunia 2025 dalam Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia. Rata-rata tax gap PPN dan PPh Badan mencapai 6,4% dari PDB, atau sekitar Rp944 triliun antara 2016–2021. Artinya, sebagian besar hilangnya penerimaan negara ini lebih disebabkan oleh ketidakpatuhan pembayar pajak, yang menyumbang 58% dari total potensi pajak yang hilang. Celah kepatuhan PPN bahkan mencapai 43,9%, lebih buruk daripada negara-negara peers seperti Filipina (38%) atau rata-rata Uni Eropa (5,3%).

Kelas menengah (baik AMC dan MC) yang secara demografis besar, sayangnya belum menjadi tula ng punggung penerimaan negara akibat tingginya informalitas. Sistem pajak kita seharusnya mampu menjadikan mereka backbone jika negara hendak lepas dari sumber pendapatan yang berbasis komoditas yang volatil.

Di saat negara butuh ruang fiskal untuk program transformatif, nyatanya penerimaan negara semakin sulit dicari. Padahal, Indonesia sedang meniti peran baru sebagai middle power di Indo-Pasifik—kawasan yang berada di pusaran kompetisi dagang, krisis iklim, dan pergeseran kekuatan global.

Meninabobokan gejolak dengan “obat penenang” seperti subsidi dan pelipur lara sesaat memang menggoda. Tapi itu bukan jalan keluar. Di tengah kompleksitas, hanya strategi yang bisa jadi kompas.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah memberi sinyal arah pembangunan. Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan nutrisi dasar, dan akses pangan bukan semata kebijakan sosial—tetapi modal pembangunan.

Hilirisasi nikel dan rare earth menjadi strategi kedaulatan. Platform Danantara dan penguatan industri nasional mencerminkan postur geo-ekonomi yang lebih mandiri. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menutup celah fiskal.

Rekomendasi Bank Dunia mencakup turunkan ambang batas PPN dan PPh untuk kendalikan informalitas, perkuat data pihak ketiga, integrasikan sektor informal, dan kurangi pengecualian untuk makanan mentah, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Di atas semua itu, bagaimana Indonesia tumbuh lebih penting daripada seberapa tinggi tumbuh. Strategi pertumbuhan kita harus menjawab ketimpangan dan meningkatkan relevansi. Kita harus menggalang kekuatan AMC, memformalkan mereka, memulihkan mobilitas sosial. Infrastruktur desa bukan lagi karitas, tapi tulang punggung integrasi nasional.

Disinilah pemikiran Yuen Yuen Ang dalam How China Escaped the Poverty Trap menjadi relevan. Ia membongkar mitos bahwa pembangunan harus menunggu institusi sempurna. Dalam kenyataan, negara bisa tumbuh sambil berimprovisasi—mengubah keruwetan jadi kekuatan. Kompleksitas bukan penghalang, tapi medan strategis. Medan strategis ini beyond sekedar komitmen rezim untuk mampu berdaulat di dalam negeri.

Sebagaimana kata Henry Kissinger dalam World Order, kedaulatan bukan sekadar soal menjaga batas wilayah, tapi soal kapasitas bertindak di tengah dunia yang retak. Menjadi middle power bukan tentang duduk manis di forum megah—G20, OECD, atau semacamnya.

Ini soal kendali atas kegaduhan dalam dan pijakan kuat di luar negeri. Indonesia punya modal: demografi, sumber daya alam, dan letak strategis. Tapi mandat sebagai pemimpin kawasan tak lahir dari potensi, melainkan dari keberanian mengubah jam pasir jadi eskalator—ekonomi yang mengangkat, bukan mengunci. Yang dibutuhkan bukan obat penenang penunda gejolak, tapi arah dan gerak.

SIGMA—Strategic Inclusive Growth Model Approach—menawarkan kerangka pertumbuhan yang strategis, menolak jalan pintas dan memilih jalur terjal: menyatukan poros nasional, memperkuat simpul sosial, dan memulihkan relevansi republik dalam dunia yang sedang tercerai berai.

Separuh bangsa sedang bermimpi naik kelas. Maka yang dibutuhkan bukan janji, melainkan jalan. Biarkan mereka naik—dan biarkan republik ikut menjulang. 

 Penulis Andi N.S. Kuncoro: Analis Kebijakan Senior di Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan. Penerima Penghargaan Pi Alpha Alpha dari Cornell University. Tulisan ini adalah pendapat pribadi.