Laporan Liputan6.com dari St. Petersburg: PBB Desak Pendanaan Masif Ketahanan Air

Liputan6.com, Moskow - Air bukan sekadar sumber kehidupan dasar, melainkan fondasi utama dari ketahanan ekonomi dan pembangunan global. Pesan kuat tersebut ditegaskan oleh Retno Marsudi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, saat berbicara dalam sesi dialog "Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Factor of Sustainable Development" pada ajang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026, Rabu (3/6/2026). Di hadapan para delegasi dari berbagai negara, mantan menteri luar negeri Republik Indonesia ini menyerukan pentingnya persatuan global untuk mengatasi krisis tata kelola air demi masa depan peradaban manusia.

"Izinkan saya memulai dengan satu kata yang sangat penting bagi kita semua. Bahwa air menghubungkan kita, dan air sudah seharusnya mempersatukan kita," ujar Retno dalam pidato pembukanya.

Sentimen kerja sama ini ia bawa setelah sebelumnya menghadiri Konferensi Air Dushanbe ke-4 di Tajikistan, di mana ia menyaksikan langsung tumbuhnya semangat kolaborasi antarnegara untuk mengurusi masalah air global yang kini terjebak dalam lingkaran krisis "terlalu sedikit, terlalu banyak, dan air yang terlalu kotor."

Menuju tenggat waktu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 pada tahun 2030, penilaian terbaru PBB menunjukkan adanya titik terang yang signifikan. Hampir satu miliar orang tambahan telah berhasil mendapatkan akses ke air minum yang dikelola secara aman, sementara lebih dari satu miliar orang lainnya kini menikmati fasilitas sanitasi yang layak. Kendati demikian, Retno mengingatkan komunitas internasional agar tidak cepat berpuas diri. Tekanan terhadap sumber daya air dunia terus meningkat tajam seiring menyusutnya gletser, serta frekuensi banjir dan kekeringan yang kian parah. Saat ini, masih ada 2,2 miliar manusia di bumi yang hidup tanpa akses air bersih.

Krisis lingkungan ini membawa konsekuensi finansial yang luar biasa fatal. Retno memaparkan fakta kontradiktif di mana sektor air tawar sebenarnya mampu menghasilkan nilai ekonomi sebesar US$ 58 triliun setiap tahunnya. Namun di sisi lain, tata kelola yang buruk dan bencana terkait air justru menguras kas negara dalam jumlah besar.

"Risiko yang terkait dengan masalah air terus membebani perekonomian hingga 6-9 persen dari PDB setiap tahunnya di beberapa wilayah. Jadi, itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan di masa depan, gangguan pada siklus global diprediksi akan menurunkan PDB di beberapa negara hingga mencapai 8-15 persen pada tahun 2050. Melampaui nilai ekonomi, dampak dari tantangan air ini juga dirasakan langsung dalam kehidupan manusia, perkembangan sosial, serta kondisi lingkungan," papar Retno.

Atas dasar risiko nyata ini, PBB mendorong semua pihak—mulai dari pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta—untuk segera mengadopsi tiga pendekatan strategis. Pertama adalah kebijakan publik yang responsif terhadap air (water-responsive approach), di mana isu air wajib diletakkan di pusat seluruh perumusan kebijakan pangan, kesehatan, energi, dan iklim. Mengingat air mencakup lebih dari 90 persen risiko terkait bencana alam, mengamankan stabilitas sektor air dinilai sama dengan mengamankan masa depan pembangunan itu sendiri.

Langkah kedua yang mendesak adalah menutup celah pendanaan global yang masif. Retno mengungkapkan anggaran dunia saat ini mengalami defisit yang sangat besar untuk bisa menyediakan sanitasi dan air bersih bagi seluruh penduduk bumi secara merata.

"Secara global, celah pendanaan di sektor air mengalami kekurangan yang sangat masif. Anggarannya diperkirakan mencapai US$ 114 miliar per tahun untuk mencapai akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Jadi, tanpa pendanaan yang mencukupi, tidak akan pernah ada ketahanan air," tegasnya.

Pilar terakhir adalah pemanfaatan inovasi teknologi sebagai penentu perubahan (game changer). Retno menggarisbawahi bahwa teknologi pengelolaan air modern harus dibuat dengan harga yang terjangkau (affordable) agar mudah diadopsi oleh negara-negara berkembang. Lebih lanjut, ia juga memberikan catatan kritis yang sangat penting bagi industri digital modern agar lompatan teknologi tidak mengorbankan kelestarian alam.

"Kelompok teknologi seperti AI (Kecerdasan Buatan), sistem data, dan berbagai kemajuan lainnya tidak boleh mengorbankan air. Sebaliknya, mereka harus mendukung upaya kolektif kita dalam membangun ketahanan air," urai Retno.

Mengakhiri pidatonya, Retno mengajak seluruh pemimpin dunia untuk menjadikan persiapan Konferensi Air PBB 2026 yang dipimpin bersama oleh Uni Emirat Arab dan Senegal sebagai momentum emas untuk mengakselerasi aksi nyata di lapangan. Ia mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki dunia tidak banyak.

"Pesan inti saya hari ini sangat sederhana. Kita harus memperlakukan air sebagai sumber kehidupan dan juga sebagai prioritas strategis ekonomi maupun pembangunan. Ketahanan air adalah ketahanan pembangunan. Semakin lama kita menunda tindakan, semakin besar kita mempertaruhkan pembangunan kita sendiri," pungkas Retno.