Kisah Unik Keiko Fujimori: Dari Ibu Negara Termuda Kini Presiden Peru

Liputan6.com, Lima - Perjalanan politik Keiko Fujimori terbilang unik. Ia baru berusia 19 tahun ketika mulai menjalankan peran ibu negara secara de facto pada masa pemerintahan ayahnya, Alberto Fujimori. Lebih dari tiga dekade kemudian, politikus konservatif itu kembali ke pusat kekuasaan sebagai perempuan pertama yang terpilih melalui pemilu untuk menjadi presiden Peru.

Keiko dilantik pada Selasa, 28 Juli 2026, setelah memenangi putaran kedua pemilihan presiden pada Juni. Reuters mencatat, ia mengalahkan kandidat sayap kiri Roberto Sanchez dengan selisih hanya 49.641 suara.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Keiko, tetapi ia bukan perempuan pertama yang pernah menjabat presiden Peru. Dina Boluarte lebih dahulu menjadi perempuan pertama yang memimpin negara itu pada Desember 2022.

Boluarte ketika itu menjabat wakil presiden dan mengambil alih kekuasaan melalui mekanisme suksesi konstitusional setelah Kongres memberhentikan Presiden Pedro Castillo. Keiko menjadi perempuan pertama yang memperoleh jabatan presiden secara langsung melalui pemilu.

Pelantikan itu juga menandai keberhasilan Keiko setelah empat kali mencalonkan diri sebagai presiden. Ia sebelumnya kalah dalam pemilu 2011, 2016, dan 2021.

Perempuan berusia 51 tahun ini menjadi presiden kesembilan yang memimpin Peru dalam satu dekade terakhir. Hanya tiga presiden pada periode itu yang terpilih melalui pemungutan suara rakyat.

Presiden lainnya naik ke tampuk kekuasaan setelah pendahulunya mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Kongres di tengah unjuk rasa maupun skandal korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan betapa tidak stabilnya politik Peru dalam beberapa tahun terakhir.

Menjadi Ibu Negara ketika Masih Remaja

Keiko mulai dikenal masyarakat Peru jauh sebelum membangun karier politiknya sendiri. Reuters melaporkan, ia memasuki kehidupan publik setelah kedua orang tuanya berpisah pada 1994.

Sebagai putri Presiden Fujimori, Keiko kemudian menjalankan tugas-tugas seremonial yang biasanya dilakukan oleh ibu negara. Ia mendampingi ayahnya dalam kegiatan resmi dan tampil sebagai wajah keluarga kepresidenan.

Keiko disebut sebagai ibu negara secara de facto karena ia menjalankan fungsi tersebut dalam praktik, meskipun bukan istri presiden. 

Hampir seluruh ibu negara Peru sebelum dan sesudah Keiko selalu dipegang oleh istri presiden yang rata-rata berusia 40 hingga 60 tahun ke atas. Keiko menjadi satu-satunya perempuan berstatus mahasiswi aktif yang memegang kendali keprotokolan Istana Presiden Peru

Setelah menyelesaikan pendidikan administrasi bisnis di Amerika Serikat, Keiko mulai membangun basis politiknya sendiri. Ia terpilih sebagai anggota Kongres pada 2006 dengan jumlah suara tertinggi yang pernah diperoleh seorang calon anggota legislatif Peru pada saat itu.

Keiko kemudian memimpin Kekuatan Rakyat atau Fuerza Popular, partai konservatif yang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Peru.

Kini, Kekuatan Rakyat bersama sekutu utamanya, Pembaruan Rakyat atau Renovacion Popular, akan memegang separuh dari 60 kursi Senat. Komposisi tersebut dapat mempersulit kubu oposisi apabila ingin memberhentikan Keiko dari kursi presiden.

Namun, kedua partai itu tidak memegang mayoritas mutlak di seluruh parlemen. Peru baru saja menghidupkan kembali sistem parlemen dua kamar yang terdiri atas senat dan dewan perwakilan setelah lebih dari tiga dekade menggunakan satu kamar.

Pelantikan Keiko mengembalikan keluarga Fujimori ke pusat pemerintahan Peru, 26 tahun setelah kekuasaan ayahnya berakhir.

Fujimori memimpin Peru dari 1990 hingga 2000. Para pendukungnya mengenang keberhasilannya menstabilkan perekonomian dan melemahkan kelompok-kelompok teror yang sebelumnya mengancam negara tersebut.

Namun, pemerintahannya semakin bersifat otoriter. Fujimori membubarkan Kongres pada 1992 dan kemudian dihukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan selama masa pemerintahannya.

Fujimori menjalani hukuman penjara selama 16 tahun sebelum dibebaskan setelah pengampunannya diberlakukan kembali pada Desember 2023. Ia meninggal dunia pada September 2024.

Warisan ayahnya menjadi sumber dukungan sekaligus penolakan terhadap Keiko. Sebagian pemilih menganggap keluarga Fujimori mampu menghadirkan ketertiban dan kestabilan ekonomi. Sebaliknya, para pengkritik mengaitkan nama tersebut dengan pemerintahan otoriter, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Reuters melaporkan, Keiko sebelumnya berusaha menjaga jarak dari warisan politik ayahnya. Namun, dalam kampanye 2026, ia kembali menampilkan citra Fujimori sebagai pemimpin tegas yang mampu memulihkan ketertiban.

Strategi itu digunakan ketika Peru menghadapi peningkatan pembunuhan, pemerasan, dan kejahatan terorganisasi. Masalah keamanan menjadi salah satu kekhawatiran utama masyarakat dalam pemilu.

Keiko memusatkan kampanyenya pada janji untuk meningkatkan keamanan. Sindikat pemerasan telah menjadi masalah serius di Peru dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk pengusaha serta pengemudi angkutan umum.

Ia berjanji memberantas kejahatan dengan "tangan besi" dan mengadopsi sejumlah kebijakan yang diterapkan Presiden El Salvador Nayib Bukele.

Salah satu rencananya adalah membangun penjara berkapasitas sangat besar dengan mencontoh Pusat Penahanan Terorisme atau Cecot di El Salvador. Penjara berkeamanan tinggi itu menjadi simbol kebijakan keras Bukele terhadap kelompok kriminal.

Keiko juga berencana merahasiakan identitas hakim yang menangani perkara pidana tertentu. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hakim dari ancaman dan pembalasan kelompok kriminal.

Sistem hakim tanpa identitas pernah digunakan di Peru pada dekade 1990-an untuk menangani perkara terorisme dan perdagangan narkoba. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik sistem itu karena dianggap mengurangi transparansi persidangan dan melemahkan hak terdakwa untuk memperoleh proses hukum yang adil.

Dalam pidato pelantikannya, Keiko mengatakan militer akan memimpin operasi keamanan untuk sementara waktu di wilayah-wilayah yang paling terdampak kejahatan.

Ia berjanji pula memperbaiki iklim usaha dan membangun infrastruktur dengan mempermudah lembaga pemerintah menjalin kemitraan bersama investor swasta.

Naikkan Upah Minimum dan Tangani Malnutrisi

Selain keamanan, Keiko menjanjikan sejumlah kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, ia mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 15 persen.

Keiko mengatakan pemerintahannya akan menata ulang layanan sosial untuk mengatasi malnutrisi, terutama di tengah masyarakat perdesaan.

"Tujuan saya bukan hanya menjalankan pemerintahan," kata Keiko. "Tujuan utama saya adalah memperkecil kesenjangan sosial yang sangat besar dan berdampak pada jutaan warga Peru."

Pemerintahan barunya pun harus mempersiapkan Peru menghadapi El Nino. Fenomena tersebut menyebabkan suhu permukaan laut meningkat dan kerap memicu hujan lebat serta banjir di sepanjang pesisir negara itu.

Terlepas dari ketidakstabilan politik, Peru masih memiliki salah satu perekonomian yang relatif tangguh di Amerika Latin. Negara tersebut merupakan salah satu produsen tembaga terbesar di dunia dan selama ini dikenal berhati-hati dalam membelanjakan anggaran pemerintah.

Reuters melaporkan, Bank Sentral Peru telah menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2026 dari 3,2 persen menjadi 3,4 persen karena menguatnya permintaan dalam negeri dan investasi swasta.

Namun, melemahnya produksi perikanan dan ekspor pertanian menunjukkan bahwa perekonomian Peru tetap rentan terhadap gangguan iklim.

Pelantikan Keiko berlangsung di tengah penolakan sejumlah kelompok oposisi dan keluarga korban kekerasan dalam demonstrasi antipemerintah.

Sejumlah anggota parlemen dari kubu pendukung Sanchez meninggalkan ruang Kongres dan menolak mendengarkan pidato presiden baru. Anggota parlemen oposisi lainnya menggelar aksi di sekitar gedung parlemen di Lima sambil membawa foto warga yang tewas dalam demonstrasi pada akhir 2022 dan awal 2023.

Gelombang protes tersebut pecah setelah Castillo diberhentikan dari jabatan presiden. Sebanyak 50 warga sipil dilaporkan tewas dalam rangkaian demonstrasi itu.

Para pemimpin oposisi mendesak pemerintahan Keiko membentuk komisi untuk menyelidiki kematian para demonstran. Sementara itu, sejumlah keluarga korban menyatakan tidak mengakui Keiko sebagai presiden dan menolak pelantikannya.

Oposisi meminta pemerintah mencabut sejumlah undang-undang yang disahkan oleh parlemen sebelumnya. Para pengkritik menilai aturan tersebut justru melemahkan upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi.

Aturan itu antara lain menghapus sejumlah bentuk penahanan preventif, membatasi penggunaan ketentuan tentang kejahatan terorganisasi terhadap partai politik yang terlibat korupsi, serta mempersulit polisi menyita aset kelompok kriminal.

Memimpin Peru yang Terbelah

Hasil pemilu memperlihatkan dalamnya perpecahan politik dan geografis di Peru. Keiko memperoleh dukungan luas di Lima dan wilayah-wilayah sepanjang pesisir Pasifik.

Sebaliknya, masyarakat di dataran tinggi Andes yang memiliki populasi masyarakat adat lebih besar memberikan dukungan kuat kepada Sanchez. Politikus sayap kiri itu dikenal sebagai sekutu Castillo.

Sanchez menggugat hasil pemilu dengan menuding adanya kejanggalan dalam penghitungan suara di konsulat-konsulat Peru di luar negeri. Otoritas pemilu kemudian menolak keberatannya.

Laporan Reuters menyebutkan bahwa Sanchez menuduh terjadi kecurangan tanpa menunjukkan bukti. Para pemantau internasional menyatakan kedua putaran pemilu berjalan normal meskipun proses penghitungan berlangsung lama.

Kemenangan Keiko turut memperkuat pergeseran politik Amerika Selatan menuju kubu konservatif. Perubahan serupa terlihat setelah kemenangan Abelardo de la Espriella di Kolombia dan Jose Antonio Kast di Chile.

Associated Press mencatat, kelompok konservatif telah memenangi tujuh pemilihan presiden utama di Amerika Latin dalam beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran masyarakat terhadap kejahatan, migrasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan ketidakstabilan politik menjadi pendorong perubahan tersebut.