Kesepakatan AS-Iran Ancam Warisan Politik Netanyahu

Liputan6.com, Tel Aviv - Ketika jet tempur Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran pada 28 Februari, Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu saling memuji atas apa yang mereka sebut sebagai keputusan bersejarah.

Kepada publik Israel, Netanyahu mengatakan hubungan kedua negara belum pernah sedekat ini.

Tiga bulan kemudian, apa yang semula merupakan kampanye militer bersama tampaknya berujung pada proses diplomatik yang dipimpin AS, sementara Netanyahu justru berada di pinggir proses tersebut.

PM Israel itu memang tidak secara terbuka mengkritik Trump. Namun, menurut sejumlah sumber Israel, di balik layar Netanyahu mengakui bahwa pengaruh Israel terhadap hasil perundingan antara AS dan Iran untuk mengakhiri perang sangat terbatas.

Sejak gencatan senjata pertama diumumkan pada April, Netanyahu berulang kali mendesak Trump untuk kembali melancarkan operasi militer skala penuh. Menurutnya, tekanan yang berkelanjutan masih dapat membuka jalan bagi runtuhnya rezim Iran. Namun, Gedung Putih memilih arah yang berbeda.

Kini, menurut sejumlah sumber, Netanyahu khawatir kesepakatan yang sedang dirundingkan akan gagal menjawab kekhawatiran utama Israel terkait persediaan uranium yang diperkaya Iran, program rudal balistiknya, dan jaringan kelompok proksi di kawasan. Di saat yang sama, kesepakatan itu justru berpotensi meringankan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

"Ada kekhawatiran nyata bahwa Trump akan menerima kesepakatan sementara yang buruk," kata seorang pejabat Israel kepada CNN.

"Jika kesepakatan itu benar-benar memastikan uranium tersebut dikeluarkan dari Iran, tidak masalah. Namun jika hanya berisi komitmen di atas kertas, Iran bisa mempermainkan AS dan pada akhirnya tetap mempertahankan uranium itu." 

Iran berulang kali menegaskan bahwa nasib persediaan uranium yang telah diperkaya hingga mendekati tingkat yang dapat digunakan untuk senjata nuklir tidak termasuk dalam kesepakatan sementara yang sedang dinegosiasikan. Trump mengatakan material tersebut pada akhirnya harus dipindahkan dari Iran ke AS, tetapi belakangan memberi sinyal bahwa ia lebih fleksibel dalam isu tersebut.

Pejabat AS dan Israel khawatir kondisi itu dapat membuka jalan bagi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.

Pejabat Israel yang sama menuturkan, Netanyahu juga mendorong serangan terhadap fasilitas minyak Iran guna mempercepat keruntuhan rezim.

"Jika blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dicabut — terlebih jika dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang buruk — dampaknya akan sangat merugikan karena secara signifikan memperkuat rezim Iran," kata pejabat itu.

"Alih-alih menekan mereka hingga tidak mampu membayar gaji tentara dan aparat keamanan, langkah itu justru akan mengucurkan dana yang memungkinkan mereka memulihkan kekuatan."

Sumber Israel lainnya mengungkapkan kekecewaan yang lebih tajam.

"Jadi beginilah rasanya ketika Trump mengorbankan kami," beber sumber tersebut kepada CNN.

Persoalan besar lainnya adalah Lebanon. Iran dilaporkan mendorong agar kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata di Lebanon.

Dalam beberapa hari terakhir, Netanyahu menginstruksikan militer Israel untuk memperluas operasi di Lebanon. Langkah ini diambil guna menegaskan bahwa Israel memiliki kebebasan bertindak penuh di wilayah tersebut dan akan terus merespons setiap ancaman yang muncul.

Namun, koridor diplomatik dan pembatasan aturan gencatan senjata yang diberlakukan oleh AS justru mendatangkan tekanan berat bagi Netanyahu, baik dari kubu oposisi maupun dari dalam koalisi pemerintahannya sendiri. Dua menteri dari faksi sayap kanan, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, kompak menyerukan respons militer yang jauh lebih keras dan mengabaikan batas kesepakatan tersebut.

Ben Gvir bahkan mendesak Netanyahu untuk berani menghadapi Presiden Trump, sembari menegaskan bahwa Israel tidak boleh berkompromi dengan batasan luar negeri dalam situasi krusial ini.

Meski tidak puas dengan arah kesepakatan yang sedang dibentuk, respons Israel kali ini jauh lebih lunak dibandingkan kampanye keras yang pernah dilancarkan Netanyahu terhadap kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang ditandatangani mantan Presiden Barack Obama.

Kampanye itu mencapai puncaknya melalui pidato kontroversial Netanyahu di Kongres AS, ketika ia menilai perjanjian tersebut sebagai kesalahan bersejarah. Namun terhadap Trump, langkah seperti itu tampaknya tidak menjadi pilihan.

Netanyahu telah menginvestasikan sebagian besar modal politiknya pada hubungan dengan Trump. Menentangnya secara terbuka dinilai dapat menimbulkan risiko politik yang besar, terutama menjelang pemilu.

Sebaliknya, menurut sejumlah sumber, Netanyahu menyalahkan para negosiator AS — Jared Kushner dan Steve Witkoff — yang dianggap telah mengarahkan presiden menuju penghentian konflik. Media yang dikenal dekat dengan Netanyahu melancarkan kritik terhadap tim negosiasi tersebut, sehingga perdana menteri tetap berada di luar pusaran kritik secara langsung.

"Kushner, Witkoff, dan Vance lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi daripada ancaman yang kami anggap menyangkut eksistensi negara," kata Yaakov Bardugo, pembawa acara televisi yang dikenal dekat dengan Netanyahu, dalam siaran Channel 14 pekan ini.

"Dengan segala hormat terhadap kesepakatan yang mereka buat, kami yang hidup di sini."

Namun, seorang sumber yang mengetahui diskusi antara AS dan Israel mengatakan perbedaan pandangan itu mencerminkan kesalahan perhitungan yang lebih mendasar dari pihak Israel.

"Israel begitu fokus pada upaya menggulingkan rezim di Iran sehingga tidak sepenuhnya menyadari bahwa perang ini juga dapat mengubah dinamika politik di Washington," sebut sumber tersebut.

Menurut sumber itu, Trump menyadari bahwa narasi yang menggambarkan Israel sebagai pihak yang menyeret AS ke perang besar di Timur Tengah merugikan dirinya secara politik. Karena itu, ia berupaya kembali menunjukkan bahwa kendali tetap berada di tangannya.

"Trump melihat bahwa narasi bahwa Bibi mengendalikan dirinya merusaknya secara politik, sehingga ia harus menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali," ungkap sumber tersebut, menggunakan julukan Netanyahu. 

Trump sendiri tampaknya menegaskan hal itu pekan lalu.

"Bibi orang yang baik, dia akan melakukan apa yang saya perintahkan," ujarnya.

Ini bukan kali pertama Trump menghentikan konflik yang ingin terus dilanjutkan Netanyahu. Di Gaza, Iran, dan Lebanon, Trump-lah yang pada akhirnya mendorong penghentian operasi militer, meskipun Netanyahu ingin mempertahankan tekanan militer lebih lama.

Orang-orang yang pernah bekerja dekat dengan Netanyahu selama bertahun-tahun menggambarkan apa yang mereka nilai sebagai pola yang berulang.

"Netanyahu tidak pernah tahu kapan harus berhenti dan membatasi kerugiannya," ujar salah seorang di antaranya.

Para pengkritiknya menilai Netanyahu gagal mengubah keberhasilan militer di tingkat taktis dan operasional menjadi keuntungan strategis yang nyata.

"Netanyahu memiliki satu kelemahan strategis yang sangat besar, yakni kurangnya kemauan atau kemampuan untuk mengambil keputusan sulit yang dapat melengkapi keberhasilan militer," kata seorang mantan pejabat keamanan Israel.

"Itulah sebabnya posisi strategis Israel tidak membaik, bahkan cenderung memburuk. Rezim Iran masih bertahan, program nuklirnya belum terselesaikan, dan kelompok-kelompok proksi regional, termasuk Hizbullah dan Hamas, masih tetap aktif."

Hasil perang disebut berpotensi mempersulit narasi politik Netanyahu menjelang pemilu mendatang.

Kampanye melawan Iran sedianya menjadi salah satu pilar utama dalam upayanya membentuk kembali warisan politik setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ia berencana mempromosikan visinya tentang Timur Tengah yang telah berubah.

Namun, jajak pendapat terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) menunjukkan bahwa 45 persen warga Israel menilai situasi terkait Iran kini lebih buruk dibandingkan sebelum 7 Oktober, sementara hanya 31 persen yang menilai situasinya membaik.

Survei yang sama menemukan bahwa hampir separuh responden percaya Israel kemungkinan tidak akan memenangkan atau bahkan sudah kalah dalam perang melawan Iran. Sementara itu, hanya 41 persen yang masih optimistis Israel akan meraih kemenangan.

Sumber-sumber Israel memandang tekanan Trump terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel serta memperluas Abraham Accords sebagai bentuk kompensasi politik bagi Netanyahu.

Meski demikian, mereka tetap skeptis terhadap kemungkinan tercapainya terobosan besar. Keraguan itu muncul karena Arab Saudi tetap menuntut adanya langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina, sementara Netanyahu dibatasi oleh koalisi sayap kanan yang menopang pemerintahannya.

Salah satu sumber mengatakan Trump mungkin akan memberikan kompensasi politik tambahan kepada Netanyahu menjelang kampanye pemilu, misalnya melalui kunjungan presiden, pernyataan dukungan, atau perjanjian pertahanan yang menegaskan kuatnya hubungan kedua pemimpin tersebut.

Namun, dampaknya bisa jauh melampaui kepentingan elektoral jangka pendek dan menyentuh inti narasi politik yang telah dibangun Netanyahu selama puluhan tahun.

Selama lebih dari tiga dekade, ia memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang akan menghadapi ambisi nuklir Iran melalui tekanan berkelanjutan, kekuatan militer, dan koordinasi erat dengan Washington.

"Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar Netanyahu memandang momen ini sebagai kemungkinan kekalahan pribadi dan politik," sebut peneliti senior di INSS Danny Citrinowicz.

Dalam unggahannya di X, Citrinowicz menulis bahwa Netanyahu membangun identitas politiknya sebagai "Mr. Iran", sosok pemimpin yang meyakini bahwa hanya kekuatan yang dapat menghentikan rezim tersebut.

Kini, setelah serangkaian keberhasilan militer yang tidak berujung pada pencapaian strategis yang sepadan, Netanyahu berisiko menghadapi ironi politik terbesar dalam kariernya. Ia mungkin harus menerima sebuah kesepakatan yang justru mempertahankan rezim Iran — target yang selama ini ingin ia tekan dan lemahkan. Bagi para pengkritiknya, kondisi itu sekaligus menunjukkan kegagalan doktrin Netanyahu yang selama puluhan tahun meyakini bahwa tekanan dan kekuatan militer pada akhirnya akan memaksa Iran menyerah.