Indonesia Kecam Keras Serangan Israel ke Lebanon: Pelanggaran Serius Hukum Internasional

Hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran mengumumkan jeda perang yang telah mendominasi pemberitaan global serta mendorong harga minyak melonjak pada Selasa (7/4), Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon pada Rabu (8/4). Serangan tersebut menewaskan ratusan orang, melukai ribuan lainnya, dan mendorong Iran kembali memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

Persoalan utama yang diperdebatkan adalah apakah serangan Israel ke Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata atau tidak. Pakistan, yang menjadi mediator perjanjian menyatakan bahwa Lebanon termasuk dalam cakupan kesepakatan. Namun, Israel membantah hal itu.

Pada hari yang sama, AS berpihak kepada Israel. Presiden Donald Trump menyebut kekerasan di Lebanon sebagai "pertempuran terpisah", meskipun kelompok Hizbullah diketahui terlibat dalam konflik sebagai bentuk dukungan terhadap Iran.

Di dalam negeri Israel, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik yang semakin besar sejak tercapainya gencatan senjata antara AS dan Iran, yang berlangsung tanpa keterlibatan aktif Israel.

Tidak satu pun tujuan perang Israel, yang sebelumnya dijanjikan Netanyahu sebagai dasar dari apa yang ia sebut sebagai pertempuran eksistensial melawan Iran, berhasil dicapai. Hal ini memicu kemarahan dari para pendukung perang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang dipublikasikan sehari sebelumnya, rencana perdamaian 10 poin yang diajukan Iran telah diterima sebagai dasar awal untuk negosiasi yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Islamabad.

Dalam gambaran awal rencana tersebut, Iran akan tetap mempertahankan stok nuklirnya dan berpotensi memperoleh keuntungan finansial dari pungutan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz, serta dari tarif dan pelonggaran sanksi yang dijanjikan oleh Trump melalui akun Truth Social miliknya.

Hal ini sangat berbeda dengan daftar 15 tuntutan yang sebelumnya diajukan AS kepada Iran, yang mencakup pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa syarat, penghentian program nuklir Iran, penghapusan program rudal balistik, serta komitmen untuk menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan seperti Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan sejumlah kelompok bersenjata di Irak.

Dengan alasan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata, militer Israel dalam waktu 10 menit pada Rabu menghantam 100 target serangan yang diklaim menargetkan posisi Hizbullah di Beirut, Lebanon selatan, dan Lembah Bekaa bagian timur. Sedikitnya 254 orang tewas dalam peristiwa itu.

Menanggapi serangan itu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa pemerintahnya tengah mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan AS dan telah mengumumkan bahwa pembatasan terhadap Selat Hormuz—jalur ekonomi vital dunia—diberlakukan kembali.

Sementara itu, pihak Israel membantah bahwa serangan ke Lebanon bertujuan menggagalkan gencatan senjata. Charles Freilich, mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kesempatan untuk menargetkan sejumlah pejuang Hizbullah tingkat menengah hingga tinggi, bukan untuk merusak kesepakatan gencatan senjata yang menurut AS dan Israel tidak mencakup Lebanon.

Namun, sejumlah analis meragukan klaim tersebut.

Mantan penasihat pemerintah Israel, Daniel Levy, menyatakan bahwa operasi semacam itu biasanya memiliki dua karakter utama.

"Pertama adalah kecenderungan Israel terhadap kehancuran dan korban jiwa, yang bertujuan menyebarkan teror dan melemahkan kapasitas negara di berbagai wilayah, serta mengganggu kehidupan sipil," ujarnya. "Kedua, upaya yang sangat jelas untuk memperpanjang perang melawan Iran, menggagalkan peluang gencatan senjata, dan bertindak sebagai provokator utama."

Secara politik, dukungan terhadap perang di dalam Israel dilaporkan mulai melemah. Banyak pihak yang sebelumnya mendukung perang kini mengkritik keras jeda konflik yang dinegosiasikan tanpa melibatkan Israel secara signifikan.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan melalui platform X bahwa PM Netanyahu telah mengubah Israel menjadi negara yang seolah berada di bawah kendali pihak lain, sehingga keputusan terkait keamanan nasional yang sangat penting pun kini ditentukan melalui instruksi yang diterima lewat sambungan telepon.   

Pemimpin Partai Demokrat, Yair Golan, turut mengkritik keras. Ia menyebut Netanyahu telah berbohong dengan menjanjikan kemenangan bersejarah dan keamanan jangka panjang, namun justru menghasilkan salah satu kegagalan strategis terbesar dalam sejarah Israel.

Anggota Knesset dari partai kiri Hadash, Aida Touma-Sliman, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Netanyahu berada dalam posisi sulit dan berupaya merusak gencatan senjata untuk keluar dari tekanan politik, sebagaimana yang menurutnya pernah terjadi sebelumnya di Gaza.

"Gencatan senjata ini membuatnya kehilangan banyak dukungan, bahkan dari para pendukung perang. Tidak satu pun tujuan perang tercapai dan tampaknya ia mulai kehilangan kendali terhadap pemerintahan Trump," bebernya.

Ia menambahkan bahwa popularitas Netanyahu terus menurun di tengah jalan menuju pemilu yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.

"Ia membutuhkan sesuatu yang bisa diklaim sebagai kemenangan," imbuhnya. "Itulah sebabnya ia melakukan apa yang terjadi pada Rabu ... Ia melakukan pembantaian di Lebanon."

Dan serangan Israel pun tidak berhenti pada hari Rabu.

Serangan udara baru Israel kembali menewaskan warga di wilayah selatan Lebanon pada Kamis (10/4). Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa serangan di kota al-Abbassieh menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai sejumlah lainnya, dengan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah.