Dubes Iran Menolak Pergi dari Lebanon meski Diusir

Liputan6.com, Beirut - Pemerintah Iran pada Senin (30/3/2026) menolak perintah Lebanon untuk mengusir duta besarnya, dengan menyatakan bahwa sang duta besar akan tetap berada di Beirut. 

Sebelumnya, pemerintah Lebanon telah menyatakan Duta Besar Iran Mohammad Reza Shibani sebagai persona non grata dalam upaya melemahkan kehadiran diplomatik Iran di negara itu. Lebanon disebut menginginkan agar posisi tersebut digantikan oleh seorang kuasa usaha (charge d’affaires). Batas waktu bagi Shibani untuk meninggalkan negara itu ditetapkan pada hari Minggu (29/3).

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa duta besarnya tidak akan pergi.

"Kedutaan kami di Lebanon tetap aktif," ujar Baghaei kepada para jurnalis seperti dikutip dari laporan Associated Press. "Duta besar kami, setelah mempertimbangkan pernyataan dari pihak-pihak terkait di Lebanon dan kesimpulan yang dicapai, akan melanjutkan misinya di Beirut dan saat ini masih berada di sana."

Hingga kini, pejabat Lebanon belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Tidak jelas langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh Lebanon maupun dampaknya terhadap hubungan diplomatik kedua negara. 

Konflik semakin memanas setelah Hizbullah ikut terlibat dalam perang dengan menembakkan serangan ke Israel. 

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar mengkritik situasi tersebut melalui platform X pada Senin.

"Pagi ini, duta besar Iran sedang minum kopinya di Beirut dan memperolok negara 'tuan rumah'," ujarnya. "Lebanon adalah negara virtual yang secara efektif diduduki oleh Iran."

Di tengah tekanan yang meningkat untuk melucuti Hizbullah, Lebanon sebelumnya telah mengumumkan larangan terhadap aktivitas militer kelompok tersebut, termasuk aktivitas pasukan elite Iran, Garda Revolusi. Setelah itu, barulah pemerintah Lebanon mengeluarkan perintah pengusiran terhadap duta besar Iran.

Hizbullah mengecam langkah tersebut sebagai "tindakan ceroboh dan tercela" serta bentuk kepatuhan terhadap tekanan dan diktat eksternal. Kelompok itu dilaporkan mengorganisir aksi unjuk rasa di dekat kedutaan Iran untuk menunjukkan dukungan terhadap sang duta besar.

Seorang pejabat diplomatik Lebanon menuturkan bahwa dalam sepekan terakhir Iran telah memberikan "tekanan ekstrem" kepada pemerintah dan Ketua Parlemen Nabih Berri, yang merupakan sekutu politik utama Hizbullah, guna membatalkan keputusan tersebut.

Pemerintah di Beirut juga khawatir bahwa sikap Iran yang memasukkan konflik di Lebanon sebagai bagian dari syarat dialog dengan Amerika Serikat (AS) akan mengganggu upaya Lebanon untuk melucuti Hizbullah.

Hizbullah sendiri menyatakan bahwa Iran adalah sekutu penting yang berfungsi sebagai penyeimbang militer terhadap Israel, sekaligus menyediakan layanan sosial, terutama bagi komunitas syiah di Lebanon.

Namun, para kritikus menilai keberadaan Hizbullah sebagai kelompok bersenjata—yang merupakan kekuatan militer paling dominan di negara tersebut—serta pengambilan keputusan yang independen telah melanggar kedaulatan Lebanon dan merusak hubungan negara itu dengan negara-negara Arab lainnya serta Barat.

Ketegangan yang terjadi turut melemahkan upaya Lebanon untuk mencari jalan keluar guna mengakhiri perang.

Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam, meskipun mengkritik invasi Israel, juga mengecam tindakan Hizbullah yang menembakkan roket ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran karena kemudian memicu konflik terbaru.

Bahkan sebelum perang, Aoun dan Salam telah berupaya keras membangun kepercayaan publik bahwa mereka mampu melucuti Hizbullah tanpa konfrontasi agresif. Kelompok tersebut sebelumnya telah melemah akibat perang dengan Israel dan banyak pihak melihat adanya peluang untuk bertindak.

Aoun dan Salam naik ke tampuk kekuasaan tidak lama setelah perang sebelumnya antara Hizbullah dan Israel berakhir pada November 2024, dengan janji untuk melucuti Hizbullah serta semua aktor non-negara.

Namun, ketegangan internal di Lebanon kini semakin meningkat, terutama setelah Menteri Luar Negeri Youssef Rajji—yang dikenal sebagai penentang keras Hizbullah—mengumumkan perintah pengusiran duta besar Iran.

Seorang pejabat senior biro politik Hizbullah, Mahmoud Qamati, bahkan melontarkan peringatan keras yang ditujukan kepada Rajji.

"Jangan bermain dengan api karena api ini akan membakar Anda, rakyat Anda, dan mereka yang berada di belakang Anda," ujarnya dalam pidato baru-baru ini.