7 Negara Termasuk Indonesia Kompak Mengutuk Pembatasan Ibadah oleh Israel di Yerusalem

Liputan6.com, Jakarta - Para menteri luar negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Qatar mengutuk keras dan menolak pembatasan yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh Israel terhadap kebebasan beribadah bagi umat muslim dan Kristen di Yerusalem yang diduduki. Demikian pernyataan sikap bersama yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia via platform media sosial X pada Selasa (31/3/2026).

"Pembatasan yang dimaksud termasuk pencegahan jamaah muslim untuk mengakses Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif dan pencegahan Patriark Latin Yerusalem dan otoritas Gereja Katolik di Tanah Suci untuk memasuki Gereja Makam Kudus guna merayakan Misa Minggu Palma," bunyi pernyataan tersebut.

Mereka kembali menegaskan kecaman dan penolakan terhadap setiap upaya Israel untuk mengubah status quo hukum dan historis di situs-situs suci muslim dan Kristen di Yerusalem.

"Langkah-langkah Israel yang berkelanjutan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, serta terhadap status quo hukum dan historis, dan merupakan pelanggaran terhadap hak akses tanpa hambatan ke tempat-tempat ibadah," tegas para menteri luar negeri ketujuh negara.

Para menteri luar negeri menegaskan penolakan mutlak mereka terhadap langkah-langkah ilegal dan restriktif Israel terhadap umat muslim dan Kristen di Yerusalem, termasuk mencegah umat Kristen untuk secara bebas mengakses Gereja Makam Kudus guna menjalankan ibadah mereka. Mereka menekankan pentingnya menghormati status quo hukum dan historis di Yerusalem serta situs-situs suci muslim dan Kristen, menegaskan kembali bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki, serta menekankan perlunya menghentikan semua langkah yang menghambat akses para jemaah ke tempat ibadah mereka di Yerusalem.

Para menteri pun kembali mengutuk penutupan gerbang Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif oleh Israel yang berlangsung selama 30 hari berturut-turut, termasuk selama bulan suci Ramadan, serta pembatasan kebebasan beribadah, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, status quo hukum dan historis yang ada, serta kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan. Mereka memperingatkan bahaya langkah-langkah eskalatif ini terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.

"Para menteri menegaskan kembali bahwa seluruh area Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, seluas 144 dunam (sekitar 14,4 hektare), merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim, dan bahwa Otoritas Wakaf Yerusalem dan Departemen Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania, adalah entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa / Al-Haram Al-Sharif yang diberkahi serta mengatur akses ke dalamnya," sebut pernyataan bersama.

"Para menteri menyerukan kepada Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk segera menghentikan penutupan gerbang Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, menghapus pembatasan akses di Kota Tua Yerusalem, serta menahan diri dari menghalangi akses jemaah muslim ke masjid tersebut. Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas yang memaksa Israel menghentikan pelanggaran dan praktik ilegal yang sedang berlangsung terhadap situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem, serta pelanggaran terhadap kesucian tempat-tempat suci tersebut."