Studi: Indonesia Jadi Salah Satu Tujuan Rutin Ekspor Sampah Plastik

Sara Matthieu, anggota Parlemen Eropa dari kelompok Greens/European Free Alliance, menyebut larangan ekspor yang akan datang sebagai momen penting. Ia mengatakan Eropa mulai bertanggung jawab atas limbahnya sendiri. Namun, ia menyatakan bahwa akibat serangan terhadap kebijakan hijau oleh kelompok konservatif dan sayap kanan jauh, kapasitas daur ulang domestik Uni Eropa telah berkurang sebesar 1 juta ton dalam beberapa tahun terakhir.

"Masalah utama adalah plastik baru masih jauh lebih murah dibandingkan bahan daur ulang dan pakai ulang. Kita sudah lama mengetahui kegagalan pasar ini, tetapi Komisi Eropa sebagian besar tidak mengambil langkah untuk mengatasi akar permasalahan," tegas Matthieu.

Seorang juru bicara Komisi Eropa mengungkapkan, "Dalam satu dekade terakhir, perdagangan sampah plastik yang tidak terkendali meningkat, merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Aturan ekspor sampah plastik telah diperketat dalam regulasi baru pengiriman limbah, termasuk larangan ekspor ke negara non-OECD mulai 21 November 2026. Kebijakan ini mencakup sekitar setengah juta ton sampah plastik."

Ia menambahkan bahwa pada Desember 2025, Komisi Eropa mengadopsi paket kebijakan baru untuk mendorong ekonomi sirkular dan memperkuat daur ulang plastik di Eropa. Target kandungan bahan daur ulang, seperti dalam direktif plastik sekali pakai, juga disebut mendukung industri plastik Uni Eropa.

Inggris memiliki komitmen serupa untuk melarang ekspor ke negara non-OECD yang tertuang dalam Environment Act 2021, namun kebijakan tersebut masih dalam tahap konsultasi. Pada 2025, sekitar seperlima ekspor sampah plastik Inggris masih dikirim ke negara non-OECD, dengan pengiriman ke Malaysia—yang kini menjadi tujuan terbesar ketiga Inggris—meningkat hampir 60 persen sejak 2024.

Pua Lay Peng, seorang aktivis Malaysia yang mengampanyekan dampak masuknya sampah plastik asing, mengatakan, "Ini adalah kolonialisme limbah."

Inggris dilaporkan tengah memperketat aturan ekspor limbah dan sistem daur ulang, dengan reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan menindak pengiriman ilegal plastik yang tidak dapat didaur ulang. Eksportir dan pelaku daur ulang kini diwajibkan mendaftar serta memberikan bukti penanganan limbah. Selain itu, sistem pelacakan digital yang akan diberlakukan tahun ini mewajibkan pencatatan pergerakan limbah secara elektronik.

Meski para aktivis lingkungan menyambut baik langkah tersebut, mereka menilai kebijakan ini belum cukup dan tidak menyentuh akar persoalan.

Amy Youngman, spesialis kebijakan hukum dari Environmental Investigation Agency, menggarisbawahi, "Selama kita terus memproduksi plastik dalam jumlah sebesar ini, limbah akan tetap dialihkan ke negara OECD seperti Turki dan meningkatkan insinerasi di Eropa serta Inggris."

Ia menambahkan kekhawatiran bahwa Inggris bisa menjadi tujuan baru bagi sampah plastik Uni Eropa.

"Kekhawatiran kami lainnya adalah akan terjadi peningkatan ekspor dari Uni Eropa ke Inggris, yang kemudian dapat mengekspor ulang ke negara ketiga, termasuk negara non-OECD seperti Malaysia. Otoritas penegak hukum berusaha mencegah hal ini, tetapi Inggris memerlukan perubahan kebijakan yang lebih signifikan untuk mengatasinya secara menyeluruh," kata Youngman.

Seorang juru bicara Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris mengatakan, "Ekspor limbah tunduk pada kontrol ketat dan kami saat ini sedang meninjau data terkait penanganan sampah plastik di luar negeri untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara tepat."

"Kami menyadari perlunya upaya lebih besar untuk menggunakan kembali, mengurangi, dan mendaur ulang sumber daya kami. Rencana pertumbuhan ekonomi sirkular kami akan menjelaskan bagaimana kami akan mewujudkan sistem yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada ekspor sampah plastik," imbuhnya.