Antrean Makanan Berujung Maut di Gaza, saat Israel Tembaki Warga

Kementerian Kesehatan di Gaza, yang berada di bawah kendali Hamas, melaporkan bahwa lebih dari 500 orang tewas dalam beberapa pekan terakhir akibat serangan udara, tembakan, dan pengeboman oleh Israel. Menurut pejabat kesehatan, sebagian besar korban tewas saat tengah menunggu di lokasi distribusi bantuan atau di sekitar truk-truk pembawa makanan.

Namun, klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X pada Selasa (01/07), Israel menuduh Hamas menembaki warga sipil sendiri demi menyebarkan informasi sesat.

Israel mengklaim bahwa kesaksian dari warga Gaza menunjukkan bahwa Hamas "menyebarkan klaim palsu yang menyalahkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF), melebih-lebihkan jumlah korban, dan menyebarkan rekaman palsu.”

Sekitar 130 organisasi kemanusiaan dan LSM internasional, termasuk Oxfam dan Save the Children, mendesak agar GHF dihentikan operasinya. Mereka menuduh yayasan yang berbasis di AS dan Israel itu memaksa ribuan warga kelaparan memasuki zona militer, di mana mereka menghadapi risiko tembakan saat berusaha mengakses bantuan.

Menanggapi kritik tersebut, direktur GHF, Johnnie Moore, pada Rabu (02/07) dalam konferensi pers di Brussels bersikeras bahwa pihaknya tidak akan menghentikan operasi penyaluran bantuan. Dia mengklaim bahwa yayasan tersebut telah menyalurkan lebih dari 55 juta porsi makanan hingga saat ini, dan terbuka untuk bekerja sama dengan PBB serta lembaga bantuan lainnya.

Moore juga menyinggung pernyataan dari otoritas kesehatan Gaza. "Kementerian Kesehatan Gaza setiap hari mengeluarkan data korban sipil, dan hampir selalu mengaitkannya dengan warga yang sedang menunggu bantuan-bantuan dari kami,” ujarnya.

Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa mereka melepaskan "tembakan peringatan” ke arah warga yang mendekati posisi militer di sekitar lokasi distribusi bantuan. Namun, IDF belum merilis data resmi terkait jumlah korban akibat tindakan tersebut.

Pada 27 Juni, surat kabar Israel berhaluan kiri, Haaretz, menerbitkan laporan yang menyebut bahwa tentara Israel telah diberi lampu hijau untuk menembaki kerumunan warga sipil di dekat pusat distribusi makanan guna menjauhkan mereka dari posisi militer Israel di dalam zona larangan.

Dalam artikel tersebut, seorang tentara yang tak disebutkan namanya mengaku bahwa pasukannya menggunakan menembaki warga tak bersenjata yang tidak menunjukkan ancaman. Haaretz juga melaporkan bahwa militer Israel tengah menyelidiki apakah tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. 

Menanggapi laporan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menepis tudingan tersebut dan menuduh Haaretz menyebarkan "kebohongan berbahaya yang bertujuan mencemarkan nama baik IDF, militer paling bermoral di dunia,” demikian bunyi sebuah pernyataan bersama.

IDF juga membantah tuduhan bahwa mereka secara sengaja menembaki warga sipil. Dalam pernyataan yang disiarkan media Israel, IDF menegaskan bahwa tidak ada pasukan yang diperintahkan "untuk secara sengaja menembaki warga sipil, termasuk mereka yang mendekati pusat-pusat distribusi bantuan.”

Namun, tiga hari setelah pernyataan tersebut, militer Israel mengumumkan langkah-langkah penyesuaian. Berdasarkan "pelajaran yang dipetik,” IDF menyatakan akan mengatur ulang akses menuju jalur dan pusat distribusi bantuan, membangun pos-pos pemeriksaan baru, serta memasang sinyal peringatan guna "mengurangi gesekan dengan warga sipil dan menjaga keselamatan pasukan di lapangan.”

Di sisi lain, GHF bersikeras bahwa lokasi distribusi mereka aman dari kekerasan. Direktur GHF, Johnnie Moore, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi satu pun insiden kekerasan di lokasi mereka. "Tidak ada satu pun insiden kekerasan di pusat distribusi kami. Kami tidak pernah mengalami insiden seperti itu,” tegasnya.

Namun, merespons laporan Haaretz yang menuduh adanya lampu hijau untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil, GHF menyatakan bahwa tuduhan tersebut "terlalu serius untuk diabaikan” dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami hanya menerima cukup untuk tetap hidup”

Di tengah kehancuran akibat perang, warga Palestina yang putus asa kerap harus berjalan berjam-jam melewati medan berbahaya untuk mencapai pusat-pusat distribusi bantuan. Banyak dari lokasi tersebut berada di dalam zona militer yang ditetapkan oleh Israel. Pusat distribusi hanya dibuka dalam waktu singkat, dan informasi mengenai titik kumpul yang aman sering kali tidak jelas.

"Jalan ke sana sangat berbahaya. Saya berusaha keras untuk tetap di jalur utama agar bisa sampai,” kata Ahmed Abu Raida kepada DW melalui sambungan telepon dari Mawasi, Gaza selatan. Dia kini tinggal di sebuah tenda bersama keluarga besarnya.

Menurut Ahmed, warga harus menunggu lama untuk mengetahui kapan pusat bantuan atau layanan kesehatan dibuka. "Selama berjam-jam kami menunggu, suara tembakan terdengar dari berbagai arah,” ujarnya.